JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan meresmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (RS Kemenkes) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk mengurangi jumlah pasien yang berobat ke luar negeri.
“Kita tidak ingin yang sakit-sakit dari kita perginya ke Singapura, ke Malaysia,” ujar dia dalam keterangan resmi dikutip dari Sekretariat Presiden, Jumat (6/9/2024).
Menurutnya pembangunan fasilitas rumah sakit yang mumpuni, dengan pelayanan, dan sumber daya manusia yang baik menjadi solusi agar masyarakat tak lagi memilih opsi berobat ke luar negeri.
Ia menilai Gedung RS Kemenkes yang baru diresmikan memiliki fasilitas bak hotel bintang lima. Jokowi berharap dengan pelayanan seperti hotel, pasien yang sakit bisa cepat sembuh.
“Ini akan mencegah kehilangan devisa kita kurang lebih Rp180 triliun setiap tahunnya, karena masyarakat kita pergi ke Singapura, pergi ke Jepang, pergi ke Malaysia, pergi ke Amerika, untuk berobat. Rp180 triliun gede sekali,” ujarnya.
Peresmian RS Kemenkes di Surabaya ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, sekaligus mengurangi volume masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri.
Presiden Jokowi menekankan bahwa investasi dalam fasilitas kesehatan seperti ini sangat diperlukan demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Pemerintah tidak ada masalah mengeluarkan anggaran asal pelayanan kesehatan kepada masyarakat makin baik, ruangan tempat tidur rumah sakit juga makin baik, penerangan di rumah sakit juga makin terang,” tegasnya.
Siasat Kemenkes
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Azhar Jaya menyebutkan terdapat beberapa alasan masih banyak warga Indonesia berobat keluar negeri. Beberapa di antaranya termasuk kapasitas pelayanan kesehatan hingga persoalan SDM kesehatan.
“Kami melihat memang masih ada banyak rakyat Indonesia terutama kaum ‘berpunya’ itu memilih berobat untuk keluar negeri,” kata dr Azhar ketika ditemui awak media di Jakarta Barat, Selasa (25/6/2024).
“Kami melihat penyebabnya masalahnya ada beberapa hal yaitu kapasitas daripada pelayanan kesehatan atau kemampuan rumah sakit kita untuk menangani suatu penyakit, SDM masih kurang, dan persoalan hospitality,” sambungnya.
Lantas apa langkah yang dilakukan oleh pihak Kemenkes untuk melakukan hal ini? Dokter Azhar mengaku bahwa pihaknya terus melakukan percepatan pada peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan khususnya pada empat penyakit yang menjadi fokus saat ini meliputi kanker, stroke, jantung, dan uronefrologi (KJSU).
Menurut dr Azhar sebenarnya ada total 10 penyakit yang menjadi perhatian. Namun, keempat penyakit tersebut menjadi fokus utama lantaran kasus yang termasuk paling tinggi di Indonesia.
Penanganan kanker juga menjadi salah satu prosedur kesehatan banyak dilakukan warga RI ketika berobat keluar negeri.
“Kenapa KJSU ini menjadi prioritas karena memang seperti jantung dan stroke itu hitungan kasusnya sudah menit dan detik. Jadi kalau masyarakat tidak mendapatkan pelayanan, maka angka kematiannya cukup tinggi,” jelas dr Azhar.
Bentuk percepatan peningkatan pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi cath lab untuk jantung dan stroke, pemasangan ring, coiling, tubektomi ditargetkan bisa dilakukan di 514 kabupaten dan kota maksimal pada 2027.
Langkah ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan di daerah masing-masing tanpa harus pergi ke ibukota provinsi, DKI Jakarta, atau bahkan ke luar negeri.
“Karena kasihan masyarakat kalau hanya untuk cath lab, atau misal kemoterapi harus pergi ke provinsi. Itu adalah bagian-bagian kita untuk meningkatkan kapasitas daripada RS-RS kita,” jelas dr Azhar.
Berkaitan dengan jumlah dokter spesialis yang masih kurang, dr Azhar berharap bahwa penerapan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit bisa mempercepat produksi dokter spesialis.
Tidak hanya itu, dibukanya kesempatan dokter diaspora untuk berpraktik di Indonesia menurut dr Azhar juga bisa menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan warga pada dokter di Indonesia.
“Jadi kita nggak sembarangan dokter lulusan luar negeri antah berantah kemudian datang ke Indonesia yang belum recognize ya. Tapi kalau misalnya lulusan Mayo Clinic atau Tokushukai mungkin proses adaptasinya tidak akan terlalu lama,” jelasnya.
“Kalau untuk penanganan penyakit seperti kanker, stroke, dan jantung saya merasa kita sudah sangat mumpuni, tapi ya tadi memang secara jumlah belum,” tandas dr Azhar.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia 2023, sebanyak 1 dari 1.000 rumah tangga pernah mengakses layanan kesehatan di luar negeri dalam tiga tahun terakhir. Lima provinsi dengan persentase terbanyak meliputi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. (Web Warouw)
