JAKARTA- Gejala perlambatan ekonomi yang menuju keterpurukan bangsa mulai terlihat nyata dampaknya yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpastian hukum. Presiden Jokowi harus waspada terhadap lingkaran sekitarnya terutama para elit politik yang semata bertujuan memperkaya diri dan kelompok usahanya. Hal ini disampaikan, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi (Prodem), Bob Randilawe kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (22/8)
“Padahal kalangan elit politik dan ekonomi sebenarnya sudah nyaman secara ekonomi karena memiliki daya saving berkecukupan untuk bertahan dalam krisis apapun. Tinggal hengkang ke luar negeri sampai situasi membaik,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar program Revolusi Mental yang diterapkan jangan hanya diperuntukkan bagi rakyat kecil agar mereka tahan banting, ulet bertahan, dan punya nasionalisme!
“Bagaimana dengan kalangan elit politik dan elit ekonomi atau the haves? Sejauh mana revolusi mental menyentuh mereka?” ujarnya.
Sementara itu menurutnya salah satu program andalan Presiden Jokowi yakni Tax Amnesty (TA) belum jelas akan diarahkan kemana hasilnya. Kebijakan TA juga masih terkesan tumpang tindih dengan program sensus ekonomi di masyarakat. Ini harus diperjelas sosialisasi dan implementasinya di lapangan.
Kalangan Pro Demokrasi (Prodem) menurutnya menyarankan Presiden Jokowi agar dalam situasi krisis sebaiknya hasil TA diarahkan ke sektor padat karya karena langsung berhubungan dengan kantong rakyat dan otomatis memperkuat daya saving.
“Jangan sampai hanya mengalir ke sektor finance yang tidak terpantau dan tidak auditable, atau sektor infra-struktur yang ujung-ujungnya tidak beres yang kajian tata ruang dan dokumen AMDAL-nya seperti kasus reklamasi pantura, reklamasi teluk Benoa Bali dan pembangunan pabrik semen Pegunungan Kendeng Jateng. Akhirnya hanya jadi isu publik dan polemik yang tidak berguna bagi konsolidasi bangsa. Yang nampak hanyalah debat kusir diantara pejabat publik yang memekakkan kuping seperti kasus reklamasi pantura,” ujarnya.
Hal yang sama juga pada kasus dwi-kewarganegaraan Arcandra Thahar yang harus ada proses hukum yang jelas. Presiden Jokowi perlu mendisiplinkan para menteri dan membenahi Tupoksi kelembagaan negara yang terkait dalam kasus tersebut.
“Kasus seperti itu biasanya langsung direspon parlemen dengan membentuk Pansus. Kali ini parlemen diam seribu bahasa,” katanya.
Mantap dan Matang
Dalam perlambatan ekonomi menurutnya mungkin kesabaran rakyat masih ada secara temporer karena masih bisa makan tabungan (mantab) atau Makan Utang (matang)!
“Tapi siapa yang mampu mengendalikan bila kesabaran itu telah memuncak dan membentuk rantai solidaritas alami menuju gerakan perubahan secara radikal,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah mengajarkan bahwa amanat penderitaan rakyat (AMPERA) akan selalu mencari jalan keadilan baru,– apakah jalan revolusi atau lainnya saat ketimpangan ekonomi dan kerusakan elit politik sudah merajalela dan melewati ambang batas kesabaran kolektif rakyat menengah bawah.
“Apabila kondisi tersebut tercipta maka dihimbau agar segenap aktivis jaringan pro demokrasi baik yang sudah di dalam kekuasaan dan yang diluar kekuasaan agar kembali ke khittoh perjuangan Jaringan Aktivis Prodem yakni bergerak dan berjuang bersama rakyat banyak melawan setiap bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi dan amanat penderitaan rakyat (Ampera),” tegasnya. (Web Warouw)
