Jumat, 29 Maret 2024

Papua Menolak Transmigran

JAYAPURA – Propinsi Papua tegas menolak kebijakan program transmigrasi akan dijalankan kembali oleh pemerintah Joko Widodo lewat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe kepada Bergelora.com di Jayapura, Minggu (2/11).

Enembe menegaskan bahwa Papua telah empat tahun menolak transmigrasi sejak era gubernur Barnabas Suebu.

“Kami menolak karena orang Papua sendiri masih miskin dan terbelakang. Buat apa datangkan orang miskin lagi ke Papua. Kita saja tidak mampu membuat orang Papua lebih baik. Kenapa yang tidak mampu lagi mereka datangkan,” ujar Gubernur Lukas Enembe.

Gubernur Enembe menjelaskan bahwa transmigrasi menimbulkan problem baru di Papua sehingga harus dihentikan di Papua.
Karena walaupun di Papua, tanahnya luas, tetapi kepemilikan tanah ulayat ini tidak bisa dipakai untuk program transmigrasi.
“Itu tanah komunal orang Papua tidak ada yang kosong disini. Jangan bikin masalah baru,” jelasnya.

Lukas Enembe mengkhawatirkan, kalau transmigran didatangkan dari Pulau Jawa dan pulau lainnya, maka orang Papua akan menjadi minoritas di atas tanah mereka sendiri dan menjadi semakin miskin.

“Orang Papua akan jadi pengemis ditanah sendiri. Nantinya akan muncul kecemburuan terhadap warga pendatang dan bisa terjadi konflik dengan penduduk asli Papua,” katanya.

Berdasarkan inilah, dirinya meminta agar kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi menghentikan program transmigrasi ke Papua.
Sebagai gubernur, dirinya menyarankan kalau pemerintah pusat hendak membuat program transmigrasi, maka orang – orang asli Papua yang masih miskin ini dibuat program transmigrasi lokal (translok) saja.

Ia meminta mereka ini dibuatkan rumah, ditempatkan di daerah yang layak dan diberikan honor supaya mereka bisa menggarap sendiri tanah di Papua untuk menjadi lahan pertanian. Nantinya lokasinya tanah adat disiapkan dan dibeli oleh pemerintah pusat.

“Jangan lagi datangkan orang dari luar Papua, sebab orang Papua sampai saat ini masih miskin. Kalau program ini kembali dilanjutkan, masa depan penduduk asli menjadi tidak bagus. Tidak boleh lagi ada transmigrasi. Jangan membuat program yang tidak akan berdampak bagus bagi Papua,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menegaskan di media, ingin menjadikan Papua yang wilayahnya cukup luas sebagai tempat transmigrasi oleh masyarakat dari pulau Jawa.

Menurutnya, Papua sering terjadi konflik oleh sebab itu untuk memuluskan langkah kebijakan ini pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Sebab dengan suasana aman pastinya tidak akan membuat takut masyarakat pulau Jawa untuk bertansmigrasi ke Papua.

Marwan ingin menjadikan status transmigrasi sebagai status yang membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya transmigrasi tidak akan lagi dianggap sebagai tempat orang buangan. Sebab menurutnya, saat ini banyak juga orang transmigrasi yang terbukti menjadi orang sukses. (Yohana Toatubun)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru