JAKARTA- Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menilai pergantian kepemimpinan Ketua DPRD DKI Jakarta dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin harus menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah serta meningkatkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Ketua Umum KWJK, Marlo Sitompul mengatakan, pergantian pimpinan DPRD merupakan bagian dari dinamika politik yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, masyarakat Jakarta tidak hanya mengharapkan pergantian figur semata, melainkan perubahan nyata dalam kualitas kinerja lembaga Legislatif.
“Pergantian Ketua DPRD harus menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD tidak boleh hanya menjadi pelengkap kekuasaan, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi kebijakan pemerintah atau Eksekutif dan memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta,” kata Marlo dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Marlo, DPRD DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi checks and balances terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kepemimpinan baru diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah,” ucapnya.
Marlo menilai, masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius DPRD, mulai dari tingginya biaya hidup masyarakat perkotaan, kesenjangan sosial-ekonomi, keterbatasan akses hunian layak, persoalan ketenagakerjaan, kualitas pendidikan, hingga efektivitas program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Marlo juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap program dan belanja daerah harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tidak sekadar berorientasi pada serapan anggaran.
“DPRD harus berani mengkritisi kebijakan yang tidak efektif, mengevaluasi program-program yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat, dan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk sebesar-besarnya kemajuan masyarakat Jakarta,” tegasnya.
Ia menginginkan, agar Suhud yang baru dilantik untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas melalui forum dialog, audiensi, serta berbagai mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, organisasi rakyat, dan komunitas warga.
Bagi KWJK, keberhasilan kepemimpinan DPRD ke depan tidak hanya diukur dari stabilitas politik, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan warga, mengawal jalannya pemerintahan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan kepentingan publik menjadi prioritas utama.
“Rakyat Jakarta membutuhkan DPRD yang berani, kritis, independen, dan konsisten memperjuangkan keadilan sosial. Pergantian pimpinan harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar pergantian kursi kekuasaan,” imbuhnya.
Tidak kalah penting, lanjut Marlo, Suhud harus memastikan fungsi-fungsi Legislasi harus berjalan optimal, membangun sinergisitas dengan Legislator lainnya, serta memastikan APBD tepat alokasi dan sasaran yang memberikan manfaat nyata untuk kepentingan rakyat.
“Harus ada target terukur Perda yang harus diselesaikan. Kemudian, dalam pembahasan anggaran harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan rakyat bukan mrngutamakan kebutuhan pejabat,” pungkas Marlo. (Web Warouw)
