JAKARTA- Pemerintahan baru akan datang diminta agar tidak mencabut subsidi BBM tapi diminta agar segera mengentikan konsesi asing dengan mengelola sendiri minyak dan gas di dalam negeri.
Pekerja Pertamina.
“Cabut atau tertibkan dulu perusahaan-perusahaan asing yang telah mengambil keuntungan dari minyak dan gas Indonesia. Kalau kita kelola sendiri maka bukan cuma BBM tapi semua sektor kepentingan publik bisa dibiayai oleh industri minya. Kesehatan gak perlu bayar iruan dan co sharing seperti BPJS,” ujarnyaPresiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar kepada Bergelora. Com di tengah aksi ribuan buruh Pertamina menuntut pengembalian Blok Mahakam di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6).
Ia menjelaskan harga BBM melonjak karena inefisiensi dalam pengolahan minyak dan gas, sehingga biaya impor minyak ditanggung oleh rakyat.
“Kita bukan anti asing tapi perusahaan-perusahaan asing lah yang menentukan industri minyak dan gas. Anehnya pemerintah RI didikte oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Kalau subsidi BBM dicabut itu artinya membunuh rakyat,” ujarnya.
Prof. DR Asgar Duaji dari Universitas Hasanuddin, Makassar dalam orasinya didepan istana menegaskan bawah saat ini Indonesia dijajah predator kapitalis.
“Semua kontrak negosisasi berlatar belakang kapitalisme gaya baru. Padahal semua hukum internasional memberikan kedaulatan pada semua untuk mengatur sumberdaya alamnya,” ujarnya.
Akademisi dari Universitas Hasanuddin ini mengajak seluruh buruh pertamina untuk menjadi pelopor mengambil kembali Bolk Mahakam.
“Ayo bergerak maju menyelamatkan negeri ini. Kenapa harus menjual harga diri. Ayo bersatu untuk rakyat indonesia,” tegasnya.
Sementara itu dari Serikat Pekerja Badak NGL. Co mengatakan pencabutan subsidi BBM adalah puncak dari kehancuran manajemen pengelolaan minyak dan gas dalam negeri.
“Sementara rakyat dibebani harga BBM yang tinggi untuk menanggung industri minyak dan gas yang tidak efisien elit pemerintah telah berhasil menghancurkan Pertamina,” ujarnya. (Web Warouw)