BANGKALAN- Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan melakukan aksi massa, mengkritik keras Kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Syarifah Ambami (SA) Ratoh Ebuh. Sebab, keduanya merupakan bagian dari satuan kerja Pemerintah Bangkalan yang diberi dana besar dalam setiap penetapan APBD. Namun, meski mendapatkan alokasi dana yang besar dan berbagai bantuan serta subsidi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, Dinkes dan RSUD SA Ratoh Ebuh ternyata sangat mengecewakan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DKR Bangkalan, Muhyi dalam orasinya di Kantor Dinas Kesehatan Bangkalan, Kamis (5/11).
“Untuk itu, DKR Bangkalan menuntut reformasi birokrasi Dinas Kesehatan dan RSUD Syarifah Ambami Ratoh Ebuh,” tegasnya.
Buktinya, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Bangkalan berada di nomor 3 terburuk se Jawa Timur. Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya, kesehatan sebagai hak dasar rakyat belum terpenuhi. Jika diperhatikan, banyak keluhan masyarakat yang disampaikan karena buruknya pelayanan kesehatan mulai tingkat Poskesdes, Pustu, Puskesmas, hingga jenjang rujukan pertama yakni RSUD
“Segera reformasi para kepala puskesmas, audit anggaran Dinkes dan RSUD SA Ratoh Ebuh, berhentikan dokter pensiunan dan medis-paramedis yang tidak sopan, berhentikan petugas keamanan yang suka menghardik keluarga pasien,” tegasnya.
Kepada Bergelora.com ia memaparkan sejumlah temuan lain terkait buruknya kualitas pelayanan kesehatan di Bangkalan. Di antaranya, ada Poskesdes di Kecamatan Tanjung Bumi yang ditempati ternak kambing karena tidak terawat dengan baik. Adanya pungutan-pungutan di luar ketentuan. Masih adanya obat-obatan yang harus ditanggungkan pasien miskin dengan alasan yang terkesan dibuat-buat.
Temuan-temuan tersebut menurutnya harusnya tidak terjadi. Mengingat, begitu banyaknya anggaran yang dialokasikan pada Dinkes dan RSUD SA Ratoh Ebuh sangat besar untuk pembangunan fasilitas kesehatan, dana pelayanan, subsidi pengobatan, dan banyak lagi alokasi dana lain untuk menyehatkan masyarakat. Tapi hasilnya sangat mengecewakan.
“Kami juga menuntut agar stop diskriminasi terhadap pasien BPJS dan rakyat miskin, stop pungutan liar ambulance, darah, dan obat-obatan,” ujarnya.
Yang menyedihkan lagi menurutnya, imunisasi dan pendidikan untuk ibu hamil tidak dilakukan secara massif. Sehingga, saat anak baru lahir orang tua tidak peduli pada kesehatan anak. Generasi selanjutnya pun akhirnya tak bisa diandalkan, sering sakit, tidak terjaga kesehatannya dan buruk tumbuh kembangnya.
“Diperparah dengan sedikitnya tenaga medis dan paramedis di pelosok desa. Buruknya pelayanan medis dan paramedis membuat masyarakat kian tidak percaya pada tenaga kesehatan dan beralih pada dukun,” jelasnya.
RSUD SA Ratoh Ebuh yang dibangun kian megah dengan utang menurutnya berbanding terbalik dengan pelayanan. Dengan bangunan yang megah itu, jumlah medis dan paramedis di dalamnya belum memenuhi kebutuhan. Pola pelayanan yang buruk, perlakuan pada pasien yang terkesan tak manusiawi, dan banyak hal lain yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami menuntut pemerintah Bangkalan meningkatkan kesejahteraan medis dan paramedis, serta pegawai fasilitas kesehatan hingga pelosok agar dapat memberikan layanan terbaik,” tegasnya. (Ardiansyah Mahari)
