JAKARTA- Kemampuan cadangan pangan harus direncanakan mulai dari tingkat terendah yaitu desa agar tercapai pengendalian pangan Nasional. Jika tidak ingin dipermainkan oleh mafia harga Pemerintah harus melakukan manajemen pangan yang baik. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Ahmad Nawardi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/8).
Dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir kran impor pangan mulai dari daging hingga beras grafiknya meningkat tajam. Kedaulatan pangan yang didengungkan Presiden Jokowi masih jauh dari harapan meskipun dilakukan resuffle kabinet untuk menekan laju harga. “Pemerintah belum bisa mengendalikan harga, justru harga-harga dikendalikan oleh pasar.” tegas Nawardi.
Ahmad Nawardi menjelaskan bahwa Pemerintah seperti makan buah simalakama, tidak impor maka harga naik, jika impor harga akan turun tetapi petani dan peternak kita akan menjerit. ini memang ironi, jika melihat program kedaulatan pangan Jokowi sudah cukup baik dengan mulai membangun waduk hingga bantuan alat pertanian, benih, pupuk dan revitalisasi lahan pertanian tetapi tidak diimbangi koordinasi yang baik antar kementrian terkait.
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan menekan harga pangan Menteri Perdagangan dikabarkan akan membuka keran impor. Kebijakan Impor tersebut dilakukan untuk menekan laju inflasi. Ini semakin membuat petani dan peternak kita merana. Harga daging sapi, ayam untuk memenuhi kebutuhan protein hewani naik tajam, sedangan dari sektor pertanian dari harga beras sampai jagung dari petani dihargai sangat rendah. “Ada yang salah dengan perencanaan pemerintah dalam mengurusi masalah pangan dalam negeri, perencanaan pangan harus dimulai dari hulu sampai ke hilir dari desa ke tingkat nasional.” kata Senator asal Jawa Timur tersebut.
Resufle bukan solusi tetapi bagaimana pemerintah harus mengkoordinasikan Kementrian terkait untuk membenahi masalah pangan ini karena sebentar lagi akan masuk lebaran haji ujarnya.
“Perlu dibentuk lembaga yang kompeten dan bernaung di bawah Presiden langsung dalam menanggulangi masalah pangan.” Ujar Herman Khaeron Wakil Ketua Komisi IV DPR.
Pengamat dari Organisasi Indonesian Human Rights Comitee for Social Justice(IHCS) Gunawan menyoroti bahwa ada permainan “mafia” dalam persoalan naiknya harga-harga kebutuhan pangan kita. “Jika tidak ingin dipermainkan oleh mafia harga Pemerintah harus melakukan manajemen pangan yang baik.” Kata Gunawan. (Enrico N. Abdielli)
