JAKARTA- Pemerintah harus mengakui bahwa pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) memang sangat buruk. Kebanyakan masyarakat tidak mengerti hak dan kewajibannya dalam BPJS, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan oleh BPJS.
Untuk itu pemerintah perlu segera mengevaluasi sistim yang dijalankan oleh BPJS yang mempunyai kelemahan di dalam pelaksanaan. Sistim yang lemah dengan pengawasan. Hal ini disampaikan anggota DPR dari PDIP, Evita Nursanty kepada Bergelora.com di Jakarta Minggu (18/5).
“Harus di akui oleh pemerintah bahwa penyelenggaraan BPJS amburaldu dan sangat minim sosialisasi ke masyarakat,”
Sosialisasi BPJS menurutnya hanya marak di iklan media kota dan TV tanpa ada sosialisasi langsung ke rakyat. Ia menceritakan ketika melakukan kunjungan ke dapil-dapil di desa dan dusun-dusun, hampir semua rakyat yang ditemui tidak mengerti soal Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan BPJS
“Jangankan rakyat, para kepala desa dan kadus-kadus saja tidak mengerti mekanisme yang harus di jalani,” ujarnya.
Selain itu Evita Nursanty mengeluhkan data statistik yang digunakan kebanyakan tidak tepat, karena sebagian besar rakyat miskin dan tidak mampu justru tidak menjadi Pemerima Bantuan Tunai (PBI) yang dibayar negara.
“Seharusnya mereka tidak perlu membayar premi dan mendapatkan hak berobat secara gratis. Namun karena tidak terdata maka mereka kehilangan hak nya,” ujarnya.
Menurutnya pemerintah pusat maupun daerah harus segera menambah jumah puskesmas-puskesmas di desa-desa dan meningkatkan fasilitas pelayanan di puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Mereka dengan penyakit yang ringan cukup berobat ke puskesmas sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Tenaga medis juga harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya. (Web Warouw)