Jumat, 28 Maret 2025

Penantian Masyarakat Sangihe: Cahaya Keadilan Terbit dari PTUN Jakarta Timur

Oleh: Ernest Rakinaung

SATU tahun sudah Masyarakat Sangihe memperjuangkan ruang hidup mereka dari upaya eksploitasi Perusahaan Tambang yang mengaku bernama PT Tambang Mas Sangihe, berkolaborasi dengan oknum lembaga pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian ESDM RI yang dinilai salah seorang masyarakat Sangihe, Didi Koleangan merupakan upaya penghilangan sebuah suku
(genosida) masyarakat Sangihe yang sudah ratusan tahun berdiam dengan damai di wilayah perbatasan NKRI.

Kota Tahuna di Pulau Sangihe. (Ist)

Inkorporasi pemerintah dan PT TMS dilakukan melalui penerbitan ijin dalam
bentuk peningkatan tahap operasi produksi kontrak karya PT TMS yang diterbitkan oleh DIrjen Minerba, Kementerian ESDM RI Nomor 163/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2022 yang diberlakukan selama 33 Tahun pada wilayah seluas 45.000 Ha di
daratan Pulau Sangihe atau 57% dari daratan Sangihe yang memiliki luas 73.098 Ha.

Secara berjenjang ini mengacu pada Ijin Lingkungan bernomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 oleh Dinas Penanaman
Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

Salah satu pemandangan dari Pulau Sangihe. (Ist)

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Ketua BKPRD yang pada
saat itu dijabat Edwin Roring, SE, ME berdasarkan rapat BKPRD yang dihadiri 8
instansi teknis terkait di Kabupaten Kepulauan Sangihe membuat surat rekomendasi Nomor 050/28/63 Tanggal 10 Januari 2018 terkait surat permohonan PT TMS yang menyatakan bahwa permohonan kesesuaian ruang PT TMS tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Landasan kebijakan ini menjadi dasar bagi Masyarakat Sangihe untuk melakukan
perjuangan penolakan terhadap PT TMS, sesuai catatan Alfred Pontolondo, rangkaian perjuangan diawali dengan audiensi dengan DPRD Kabupaten
Kepulauan Sangihe dengan harapan Lembaga sesuai dengan sumpah jabatan
mereka akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tetapi sangat disayangkan
Lembaga terhormat tersebut menurut Pontolondo sampai pada saat hari ini, Kamis, 14 April 2022 tidak bersikap dan tidak pernah mengeluarkan pernyataan membela kepentingan masyarakat Sangihe.

Sidang kasus rakyat Sangihe melawan perusahaan pembang emas PT TMS, di PTUN Jakarta Timur. (Ist)

Sikap apatis legislatif dan eksekutif di Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap
pengaduan masyarakat, mendorong perwakilan masyarakat Sangihe melalui SSI melakukan pengaduan kepada Presiden RI pada Tanggal 27 April – 5 Mei 2021, sekaligus melakukan audiensi dengan Kementerian ESDM RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Selain melalui Save Sangihe Island (SSI) yang menaungi beberapa LSM nyanyian
perjuangan juga disuarakan dengan merdu oleh PGI, Kontrasi, Jatam, Komunitas Masyarakat Sangihe di dalam dan di luar negeri, Kampus dan LSM Peduli Lingkungan di Kanada dan Amerika.

Tidak hanya berhenti di situ dengan semboyan “Somahe Kai Kehage” “Nusa
Kumbahang Katumpaeng,” gerakan perjuangan juga dilakukan melalui PTUN Jakarta Timur yang dengan perkara Izin Tambang Nomor 146/G/2021/PTUN-Jkt dan PTUN Manado yang mengadili Perkara Izin Lingkungan Nomor 57/G/LH/2021/PTUN Mnd

Upaya perjuangan yang dilakukan masyarakat belum mendapatkan respon positif, simpati dan perhatian dari pemerintah.

Pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten sepakat beragumen bahwa
kebijakan penerbitan IUP merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Bahkan beberapa oknum pemerintah bertindak arogan dan menilai tindakan
masyarakat Sangihe merupakan bentuk perlawanan kepada pemerintah, padahal
yang perjuangkan masyarakat adalah kebijakan yang dibuat sendiri oleh pemerintah melalui UU Nomor 1 Tahun 2014.

Sebuah pertanyaan polos dari salah seorang warga Sangihe, Vanetsia Andemora, 14 April 2022: Mengapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah dilanggar sendiri oleh pemerintah?

Dalam menjawab pertanyaan ini sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa tugas mengimplementasikan sebuah kebijakan adalah dilakukan oleh individu-individu atau kelompok dalam pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan tersebut.

Jika pada saat ini perjuangan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2014 telah menjadi tugas masyarakat , maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Sesuai dengan pendapat Warwick (1979) ada beberapa faktor penyebab yaitu rendahnya komitmen pimpinan pemerintahan, rendahnya kemampuan organisasi, dan rendahnya komitmen para pelaksana. Terkait dengan kepemimpinan dan pelaksana pemerintahan, Ndara (2013)
menganalogikan seorang pemimpin pemerintahan merupakan Nahkoda kapal.

Ketangguhan seseorang dalam mengemudikan perahu dan kapal di tengah
samudera raya menjadi gambaran tanggung jawab seorang pemimpin dan aparatur pemerintahan, bahwa jika petaka tak terduga tiba dan perahu/kapal tertimpa bencana, yang terlebih dahulu diselamatkan adalah kaum terlemah, bayi dan perempuan, orang sakit dan penumpang, ABK kemudian terakhir sang nahkoda, itupun ada kesempatan. Jika tidak, ia akan menjadi juru selamat, ia martyr, ia tumbal, ialah korban, ialah pahlawan, ialah Syuada, Kybernan, Governant.

Hal selaras juga dinyatakan oleh Levi Dan Braithwaite (1998) bahwa di atas dinding
Sala della Pace, Hall of Peace, Siena’s Balai Kota ada dua lukisan dinding abad
keempat belas yang menggambarkan dampak pemerintahan yang baik dan yang jahat Gambar pertama menggambarkan bentuk surga; yang lain menggambarkan
neraka. Ini bukanlah lukisan religi tetapi menggambarkan karakter pemerintahan yang ditentukan oleh kepemimpinan dan hukum. Pendapat para pakar di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa karakter pemerintahan yang sedang dilakukan pada saat ini adalah atas nama investasi. Mereka melawan kebijakan yang telah dibuat.

Tugas mereka bukan membawa kesejahteraan dan kemakmuran sesuai amanat konstitusi tetapi dengan akal bulus berupaya menyiapkan kuk penderitaan kepada masyarakat Sangihe. Membawa mereka ke jalan sengsara seperti yang telah mereka lakukan kepada masyarakat Buyat, Sulawesi Utara dan masyarakat-masyarakat lain yang menjadi korban kepentingan investasi pertambangan.

Dalam pernyataan Majelis Hakim PTUN Manado, PT TMS pada Kamis, 14 April 2022 bahwa dalam Amdal PT TMS, perusahaan berkomitmen melakukan pengelolaan tambang emas yang aman bagi lingkungan dan masyarakat.

Tetapi hal tersebut dibantah dengan tegas oleh Profesor, Frans Ijong, Direktur Politeknik Nusa Utara, bahwa dalam kajian akademis, dampak penambangan emas di Kampung Bowone pasti akan sangat membayahakan masyarakat Sangihe yang
sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Dan beliau mengingatkan sebagaimana selalu disuarakan masyarakat Sangihe selama ini bahwa Sangihe memiliki lex spesialis sebagai pulau kecil yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Implementasi perlindungan dan pengelolaan pulau kecil merupakan tugas
pemerintah, hal ini ditegaskan oleh pakar-pakar pemerintahan. Seperti Rasyid, Wasistiono maupun Labolo.

Rasyid menyatakan bahwa sejarah pemerintahan lahir dari sebuah praktek
kehidupan manusia zaman dahulu yang saling memangsa satu dengan yang lain (Homo Homini Lupus), maka untuk menjamin keamanan, ketentraman dan ketertiban lahirlah institusi pemerintahan.

Dari pandangan ini, seharusnya pemerintah meninjau kembali kebijakan yang telah mereka buat.

Mengembalikan tugas pemerintahan kepada khitahnya untuk membela dan melindungi kepentingan masyarakat bukan kepentingan invevstor yang akan
mengancam ketentraman dan kenyamanan masyarakat Sangihe.

Menyesali perbuatan dan melakukan pengakuan dosa kepada masyarakat Sangihe terhadap kekeliriuan yang telah dibuat pemerintah merupakan perbuatan terhormat dan bermartabat daripada terus menerus melawan masyarakat kecil, tidak berdaya dan telah terbukti kesetiaannya menjaga perbatasan NKRI.

Arogansi kekuasaan yang dipertontonkan selama ini, kiranya segera diakhiri.

Pembenaran terhadap kekeliruan yang terus dipertahankan oleh beberapa oknum
aparatur pemerintahan di Kementerian ESDM dan Pemda Provinsi Sulut akan menjadi preseden buruk bagi wajah pemerintahan Indonesia yang telah memilih asas desentralisasi bukan sentralisasi.

Praktek pemerintahan dalam proses penerbitan ijin sebagaimana disampaikan oleh saksi Kementerian ESDM maupun Provinsi Sulut dalam beberapa sidang di PTUN dinilai oleh beberapa pakar yang menjadi saksi ahli masyarakat Sangihe baik dari Universitas Indonesia (Dr. Tri Haryati Dalmunthe, SH, MH), Universitas Padjajaran (Dr. Maret Priyanta, SH, MH), Universitas Dipanegoro (Prof. Sidarto), dan Politeknik Sangihe (Prof. Frans Ijong) telah melanggar norma-norma hukum dan dan nilai-nilai pemerintahan.

Dekan Fakultas Pemerintahan IPDN (Dr. Halilul Khairi) pada Webinar yang diselenggarakkan oleh MIPI pada Tanggal 23 Oktober 2021 menyarankan Bupati
Kepulauan Sangihe, sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, melaporkan oknum pemerintahan di Provinsi dan Kementerian
ESDM RI ke pengadilan. Namun saran dan nasehat tersebut tidak pernah dilakukan
oleh Bupati Kepulauan Sangihe, ia lebih memilih pendapat Dunn bahwa diam juga
merupakan kebijakan serta memilih menjadi penonton dari pinggir lapangan
menyaksikan pertarungan Goliat dan Daud. Menyaksikan kolaborasi penguasa PT
TMS, Kementerian ESDM RI dan Pemda Sulut melawan masyarakat kecil dari
wilayah kepulauan dan perbatasan NKRI.

Bersamaan dengan penantian kemenangan Umat Islam dalam menjalani Ibadah Puasa pada bulan Suci Ramadhan 1443 H dan harapan kemenangan Umat Kristen pada Kebangkitan Kristus pada Hari Paskah, masyarakat Sangihe juga sedang menantikan kemenangan dan keadilan dari PTUN Jakarta Timur yang akan diputuskan pada tanggal 20 April 2022.

Majelis Hakim Yang Mulia, PTUN Jakarta Timur memiliki independensi, pendapat
dan pandangan lain dari perspektif kepentingan dan norma pengadilan yang perlu dihargai, ditaati dan dihormati. Tetapi dalam kajian pemerintahan, kebijakan publik dan pandangan beberapa pakar dari beberapa disiplin Ilmu Pengetahuan,
memberikan keyakinan bahwa tindakan dan langkah-langkah kebijakan yang telah
dilakukukan oleh lembaga pemerintahan baik Kementerian ESDM RI dan Provinsi
Sulut dalam proses penerbitan IUP PT TMS telah menghianati semangat desentralisasi, mengabaikan pemerintah dan masyarakat setempat, serta
mencederai demokrasi.

Keputusan Majelis Hakim sebagaimana disampaikan oleh Jamil, SH, pengacara
masyarakat Sangihe dari Jatam diharapkan tidak berpihak kepada masyarakat Sangihe, PT TMS, maupun Kementerian ESDM RI tetapi berpihak kepada norma hukum yang baik dan benar.

Harapan juga disampaikan Vanetsia Andemora, masyarakat Sangihe pada
konprensi pers, Rabu, 14 April 2022 dihadapan media massa dan LSM supaya PTUN Jakarta Timur tdak masuk angin dan berkhianat kepada masyarakat serta melakukan inkorporasi jahat bersama beberapa oknum pemerintah dengan menjual Pulau Sangihe kepada investor asing.

Doa kita bersama Semoga Keadilan Tidak Muncul Terbalik dan Cahaya Keadian
akan segera terbit dari PTUN Jakarta Timur.

*Penulis Ernest Rakinaung, pemerhati masalah Sangihe

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru