Potensi Danantara dapat terancam oleh kepentingan bisnis atau politik tertentu jika tidak ada komitmen tersebut. Untuk menarik investasi asing, Indonesia harus bersaing dengan negara lain. Agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain di Asia Tenggara, Danantara harus mampu meningkatkan ekonomi negara.
Oleh: Arief Poyuono, S.E., M.Kom.*
INDONESIA sedang berusaha keras untuk mewujudkan visi emas ini pada tahun 2045; melalui visi Indonesia Emas 2045, antara lain dengan meluncurkan Sovereign Wealth Fund dalam bentuk Badan Konsolidasi Daya
Anagata Nusantara yang disebut Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi aset-aset negara untuk pembangunan nasional. Danantara ditunjuk untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis, yang pada dasarnya mengubah aset pasif menjadi sumber pendapatan yang produktif.
Namun, kita harus bertanya: apakah Danantara akan berfungsi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, atau justru menjadi beban yang menghambat laju pembangunan? Dengan aset yang dikelola mendekati Rp15.000 triliun, terdapat potensi yang cukup besar untuk terjadinya praktik kolusi. Nilai aset yang dikelola Danantara setara dengan lebih dari 70% Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2023.
Danantara akan mendiversifikasi investasinya di berbagai industri seperti properti, teknologi, sektor listrik, dan infrastruktur. Hasil pengelolaannya akan disalurkan untuk proyek-proyek pembangunan nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat; Indonesia telah berusaha keras untuk mewujudkan visi emas ini pada tahun 2045; melalui visi Indonesia Emas 2045, antara lain dengan meluncurkan Sovereign Wealth Fund dalam bentuk Badan Konsolidasi Daya Anagata Nusantara yang disebut Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi aset-aset negara untuk pembangunan nasional. Danantara ditunjuk untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis, yang pada dasarnya mengubah aset pasif menjadi sumber pendapatan yang produktif. Namun, kita harus bertanya: apakah Danantara akan berfungsi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, atau justru menjadi beban yang menghambat laju pembangunan? Dengan aset yang dikelola mendekati Rp15.000 triliun, terdapat potensi yang cukup besar untuk terjadinya praktik kolusi. Nilai aset yang dikelola Danantara setara dengan lebih dari 70% Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2023.
Danantara akan mendiversifikasi investasinya di berbagai industri seperti properti, teknologi, sektor listrik, dan infrastruktur. Hasil pengelolaannya akan disalurkan untuk proyek-proyek pembangunan nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat; Indonesia telah berusaha keras untuk mewujudkan visi emas ini pada tahun 2045; melalui visi Indonesia Emas 2045, antara lain dengan meluncurkan Sovereign Wealth Fund dalam bentuk Badan Konsolidasi Daya Anagata Nusantara yang disebut Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi aset-aset negara untuk pembangunan nasional. Danantara ditunjuk untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis, yang pada dasarnya mengubah aset pasif menjadi sumber pendapatan yang produktif. Namun, kita harus bertanya: apakah Danantara akan berfungsi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, atau justru menjadi beban yang menghambat laju pembangunan? Dengan aset yang dikelola mendekati Rp15.000 triliun, terdapat potensi yang cukup besar untuk terjadinya praktik kolusi. Nilai aset yang dikelola Danantara setara dengan lebih dari 70% Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2023.
Danantara akan mendiversifikasi investasinya di berbagai industri seperti properti, teknologi, sektor listrik, dan infrastruktur. Hasil pengelolaannya akan disalurkan untuk proyek-proyek pembangunan nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat; Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah berusaha keras untuk mewujudkan visi emas ini pada tahun 2045; melalui visi Indonesia Emas 2045, antara lain dengan meluncurkan Sovereign Wealth Fund dalam bentuk Badan Konsolidasi Daya Anagata Nusantara yang disebut Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi aset-aset negara untuk pembangunan nasional. Danantara ditunjuk untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis, yang pada dasarnya mengubah aset pasif menjadi sumber pendapatan yang produktif.
Namun, kita harus bertanya: apakah Danantara akan berfungsi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, atau justru menjadi beban yang menghambat laju pembangunan? Dengan aset yang dikelola mendekati Rp15.000 triliun, terdapat potensi yang cukup besar untuk terjadinya praktik kolusi.
Nilai aset yang dikelola Danantara setara dengan lebih dari 70% Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2023. Danantara akan mendiversifikasi investasinya di berbagai industri seperti properti, teknologi, sektor listrik, dan infrastruktur. Hasil pengelolaannya akan disalurkan untuk proyek-proyek pembangunan nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat; mungkinkah ini akan sangat bermanfaat bagi semua orang?
Investasi spekulatif ini akan menjadi sumber pendapatan baru bagi negara, sebagai alternatif dari struktur pajak dan ketergantungan pada utang luar negeri. Danantara juga diharapkan dapat bertindak sebagai katalisator pertumbuhan dan menawarkan sumber investasi bagi perusahaan-perusahaan lokal, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pelayanan publik.
Namun, situasi yang tidak menguntungkan dapat muncul dalam pengelolaan Danantara, dengan skenario yang ditopang oleh keputusan politik yang berpandangan sempit.Jika Danantara dikelola dengan pengaruh politik yang masif, maka badan ini akan menimbulkan risiko baru bagi negara.
Aset awal Danantara adalah kontribusi modal pemerintah, dividen dari industri yang dikelola negara, dan leverage atas aset negara; Danantara menanggung risiko fiskal secara substansial karena dividen yang dulunya melayani APBN sekarang akan bekerja di bawah manajemen Danantara.
Selain itu, jika Danantara mengusir investasi swasta di sektor-sektor strategis, hal ini akan berujung pada efek crowding-out. Semakin agresif Danantara mengambil proyek-proyek yang tidak dapat diselesaikan oleh swasta, maka badan ini akan menjadi alat pengendali volume ekonomi.
Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan lebih banyak pemeriksaan dan analisis terhadap potensi Danantara untuk menyeimbangkan stabilitas ekonomi Indonesia. Tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas harus diwujudkan, sedangkan kolusi dan penyalahgunaan wewenang harus dicegah dengan kepatuhan yang ketat. Partisipasi publik dan pengawasan independen sangat penting untuk menjamin bahwa Danantara berjalan pada porsi yang diinginkan
Danantara atau Daya Anagata Nusantara harus mengelola aset negara secara lebih efisien serta profesional dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi serta membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengelola surplus yang ada. Menurut website resmi (Danantara.id, 2025) Danantara diproyeksikan sebagai Sovereign Wealth Funds terbesar di dunia, seperti yang tertera pada visi dan misi nya dimana BUMN akan menjadi mitra pendukung penempatan investasi dengan mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan untuk mendukung penanaman modal dalam dan luar negeri melalui pengembangan kolaborasi strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, misi Asta Cita adalah untuk mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang mendukung kepercayaan investor, ditopang oleh kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), stabilitas makroekonomi, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terus diperkuat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang produktif.
Walaupun porsi sektor manufaktur dalam PDB Indonesia telah turun dari sekitar 30% pada era Orde Baru menjadi sekitar 19%, yang menyebabkan peningkatan lapangan kerja informal hingga mencakup hampir 60% dari angkatan kerja. Untuk membalikkan tren ini, diperlukan sebuah mesin ekonomi baru seperti Sovereign Wealth Fund untuk meningkatkan porsi rasio manufaktur terhadap PDB menjadi 25% untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Dari sisi makroekonomi, Menkeu menjelaskan bahwa sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,3% pada akhir September 2026. Sementara itu, indeks manufaktur Indonesia(PMI) kembali berada pada zona ekspansi, yaitu sebesar 52,4 pada September 2026. Neraca perdagangan juga kembali mencatatkan surplus, mencerminkan perkembangan positif pada sektor eksternal Indonesia. Capaian tersebut perlu terus dijaga melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dan responsif terhadap perubahan kondisi global. Pemerintah tetap mencermati risiko, antara lain fragmentasi perdagangan dunia, volatilitas harga komoditas, dan tingginya suku bunga global, yang dapat memengaruhi perekonomian domestik.
Indonesia terus menjaga kredibilitas pengelolaan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang disiplin, terukur, dan adaptif terhadap berbagai risiko. Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah3%terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan dan melindungi masyarakat.Dan diharapkan dengan kebijakan fiskal yang mampu merespons berbagai tekanan, baik dari geopolitik, perdagangan, volatilitas pasar, maupun harga domestik, tanpa menggerus penyangga fiskal untuk masa depan,”
Pemerintahan Prabowo Subianto sangat jelas menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi ke depan. Dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, dengan investasi diharapkan tumbuh setidaknya 7%. Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah mendorong sinergi antara kebijakan fiskal, peran Danantara dalam investasi strategis, serta partisipasi sektor swasta.
Dan sangat jelas Pemerintah tidak sekedar ingin membawa investasi masuk ke Indonesia, namun lebih dari itu, menjadikan Indonesia mendapatkan kepercayaan investor yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kita akan terus membangun kepercayaan investor melalui beberapa hal penting. Pertama adalah terus membangun kredibilitas, kinerja, dan stabilitas perekonomian, baik fiskal, moneter, maupun sektor keuangan. Kredibilitas dan kinerja perekonomian serta arah kebijakan juga secara reguler kita komunikasikan kepada market/investor secara terpadu. Kedua adalah disiplin dan integritas pasar terus jaga. Hal ini penting untuk membangun pasar keuangan yang lebih dalam, aktif, dan likuid.
Serta terus melakukan pendalaman pasar keuangan, terutama dengan memperkuat investor institusional maupun ritel domestik, sehingga pasar keuangan tidak saja lebih aktif dan likuid, namun juga lebih resilien dalam menghadapi dinamika keuangan global. Melalui pengelolaan APBN yang kredibel, fundamental makroekonomi yang terjaga, dan penguatan ekosistem investasi, Indonesia terus membuka ruang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi kebijakan dan keberlanjutan fiskal, sekaligus menciptakan peluang investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Pada tahun 2025, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, upaya untuk membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) tetap menjadi salah satu opsi pemerintah guna menghadirkan harapan bagi kemajuan ekonomi nasional.
dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam strategi transformasi ekonomi nasional. Sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) atau badan pengelola investasi konsolidasian nasional, Danantara dirancang menjadi motor penggerak utama untuk mengoptimalkan aset negara guna melompat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) menuju status negara maju.
Kekuatan finansial yang dikonsolidasikan di bawah Danantara sangat masif dan mencakup porsi signifikan dari ekonomi Indonesia dimana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Danantara telah mengelola aset negara senilai lebih dari USD 1 triliun (di atas Rp17.960 triliun) dengan 71,48% dari total PDB tahunan Indonesia
Dengan Danantara Pemerintah menargetkan basis aset kelolaan terus meluas hingga mencapai USD 982 miliar pada tahun 2029, yang akan menempatkan Danantara di peringkat ke-6 dana kekayaan negara terbesar di dunia
Untuk kepentingan ekonomi nasional Danantara diposisikan mendampingi APBN sebagai “dua mesin pertumbuhan” utama ekonomi Indonesia dengan Target Pertumbuhan Berkelanjutan dengan diberi mandat untuk membantu merealisasikan target pertumbuhan PDB tahunan nasional di kisaran 6% hingga 8%. Dengan Tujuan agar Danantara memacu angka PDB melalui investasi strategis yang fokus pada hilirisasi industri, ketahanan energi, pangan, infrastruktur digital, serta proyek terbarukan. Melalui peningkatan investasi ini, Danantara diharapkan mampu mendongkrak investment-to-GDP ratio Indonesia yang selama ini tertahan di kisaran
Dibandingkan tata kelola Kementerian BUMN terdahulu, Danantara menggunakan pendekatan investasi komersial korporasi yang lebih dinamis guna memperluas kontribusi ekonomi dengan Target Setoran Keuntungan dimana Presiden Prabowo mendorong Danantara untuk bisa menyetor keuntungan minimal USD 50 miliar (sekitar Rp800 triliun) ke kas negara setiap tahunnya. Dimana Angka target ini dihitung berdasarkan target Return on Asset (ROA) minimal 5% dari total portofolio kelolaan. Selain mendongkrak angka PDB lewat ekspansi bisnis, akumulasi keuntungan komersial ini Danantara dirancang sebagai bantalan atau penyangga finansial (financial buffer) nasional ketika terjadi guncangan ekonomi global.
Disini sangat jelas Pemerintah mengandalkan sinergi antara kas negara dan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. APBN akan berfungsi menopang kebutuhan dasar dan pembangunan, sementara dividen Danantara diputar kembali untuk investasi guna menggerakkan ekonomi.
Begitu juga Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) lewat anggota DPR RI Dolfie Othniel Fredric mengusulkan agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dibebankan target kontribusi terhadap kinerja investasi yang menjadi komponen pendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab bukan tanpa alasan, dalam Rancangan Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pemerintah menargetkan total kontribusi investasi dalam rentang Rp8.666 triliun sampai Rp8.743 triliun. Akan tetapi, sumber investasi yang bersumber dari Danantara tidak tercantum.
Sehingga Danantara diusulkan untuk dimasukkan juga sebagai salah satu kebijakan dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi maka investasi diperkuat dengan kontribusi BPI Danantara,” hal itu dilakukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jika tidak dicantumkan, seolah-olah aktivitas BPI Danantara tidak ada dalam ekonomi Indonesia. Padahal, dana internal masyarakat saja masuk dalam skenario investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kontribusi investasi tahun 2027 dalam RAPBN 2027 terdiri dari Kontribusi investasi pemerintah dengan share 4,82% : Rp417,85 triliun – Rp499,74 triliun dan Kontribusi investasi BUMN (dana internal BUMN) dengan share 3,57% : Rp309,71 – 350,17 triliun
Sedangkan Kontribusi investasi swasta/masyarakat terdiri dari Kredit perbankan dengan share 10,60% : Rp 918,39 triliun – Rp1.128,96 triliun lalu Penerbitan saham dengan share 0,96% : Rp83,27 triliun – Rp84,37 triliun , Penerbitan obligasi korporasi dengan share 2,14% : Rp185,67 triliun – Rp187,32 triliun Serta Dana internal masyarakat dengan share 77,90% : Rp6.751,71 triliun – Rp6.492,89 triliun .Dengan demikian total kontribusi investasi tahun 2027 berada di rentang Rp8.666,60 triliun sampai Rp8.743,45 triliun.
Sementara di prediksikan dampak investasi melalui BPI Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan berdasarkan teori-teori Produk Domestik Bruto (PDB) dimana .PDB Nominal untuk mengukur output dengan harga berlaku tahun berjalan sedangkan PDB Riil mengukur output dengan harga tetap tahun dasar dimana PDB mengukur nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara dalam periode tertentu . PDB dihitung dengan tiga pendekatan diantaranya:
- Pendekatan pengeluaran dengan PDB = C + I + G + NX, dimana C adalah konsumsi rumah tangga ,I adalah investasi ,G adalahpengeluaran pemerintah,dan NX adlah ekspor bersih
- Pendekatan Pendapatan PDB = W+R+S+π, yaitu jumlah upah (w), bunga modal (r), sewa (S), dan laba (π)3.
- Pendekatan Produksi (Nilai Tambah) Dimana PDB adalah jumlah nilai tambah dari sektor ekonomi, seperti pertanian, manufaktur, dan jasaDengan menghitung
Berikut kita lakukan dengan Pendekatan Pengeluaran (PDB = C + I + G + NX) dengan Investasi modal hingga Rp235 triliun sepanjang 2026 untuk invesatasi sektor energi, pangan, dan hilirisasi Maka dana investasi Danantara Rp 235 triliun akan langsung meningkatkan komponen investasi dalam PDB. Contoh: Pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan) dan sektor industri akan menciptakan multiplier effect melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas yang berdsampak pada peningkatan lapangan kerja dari proyek BPI Danantara akan meningkatkan pendapatan rumah tangga, sehingga berdampak meningkatnya konsumsi domestik ,Dan juga berdampak meningkatnya nilai ekspor bersih jika investasi difokuskan pada sektor ekspor (misal: hilirisasi mineral) Dari hasil yang ada menyebabkan permintaan dan peningkatan tenaga kerja,sehingga PDB nominaldan Riil akan terdorong naik.Tetapi harus dikelola dengan transparan
Danantara Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Dengan meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan perkapita, peningkatan kerja dibandingkan pengangguran, dan reduksi tingkat kemiskinan merupakan variabel-variabel yang digunakan untuk mendefinisikan ekonomi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi digambarkan sebagai proses yang berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan kondisi ekonomi suatu negara. Ekonomi sebuah negara dianggap telah berkembang jika aktivitas ekonomi masyarakatnya berdampak langsung pada peningkatan produksi barang dan jasa. Dengan demikian Pemerintah dapat merencanakan pendapatan negara dan pembangunan selanjutnya setelah memahami tingkat pertumbuhan ekonomi.Sedangkan bagi sektor bisnis, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana pengembangan barang dan sumber daya bisnis mereka
Badan pengelola investasi strategis, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), bertanggung jawab untuk menggabungkan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama resminya adalah “Daya Anagata Nusantara”, yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menunjukkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia, kata “daya” berarti energi, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rosan Roeslani, kepala eksekutif (CEO), yang bertanggung jawab atas badan ini.
Badan pengelola investasi strategis, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), bertanggung jawab untuk menggabungkan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama resminya adalah “Daya Anagata Nusantara”, yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menunjukkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia, kata “daya” berarti energi, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rosan Roeslani, kepala eksekutif (CEO), yang bertanggung jawab atas badan ini.
Untuk mengatasi tingginya angka pengangguran dan tumbuhnya angkatan kerja baru maka Danantara diproyeksikan dapat menciptakan hingga jutaan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan kebutuhan mendesak Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran yang masih cukup tinggi. Dengan penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta mengurangi angka kemiskinan.
Harapan besar terhadap Danantara juga diiringi dengan tantangan. Potensi efeknya terhadap stabilitas perbankan nasional adalah salah satu masalah penting. Tiga bank BUMN yang berpartisipasi dalam skema Danantara memiliki peran yang signifikan dalam sistem keuangan Indonesia. Kapasitas bank untuk memberikan kredit ke sektor produktif dapat berkurang jika pengelolaan aset Danantara gagal. Melalui investasi strategis, keberadaan Danantara dapat memperkuat infrastruktur dan ketahanan pangan dari perspektif makroekonomi. Proyek infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan dapat dilakukan lebih cepat dengan dukungan investasi dari sektor swasta dan internasional. Hal ini akan memungkinkan sektor keuangan dan riil bekerja sama, yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di prediksi Danantara juga akan berpotensi meningkatkan peluang ekspor Indonesia hingga 857,9 miliar USD. Dengan akses produk-produk lokal ke pasar internasional yang lebih luas, diharapkan devisa negara akan meningkat. Ini sangat penting bagi Indonesia yang masih bergantung pada komoditas ekspor sebagai salah satu sumber pendapatan utama.
Namun demikian strategi pengalihan langsung setoran dividen BUMN kepada Danantara juga membawa risiko tersendiri. Walaupun memberikan keuntungan praktis dalam mempercepat proses aksi korporasi, tetapi memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau korupsi.
Sebab tanpa mekanisme pengawasan yang baik, ada kemungkinan bahwa dana tersebut tidak digunakan secara efektif untuk proyek-proyek yang benar-benar produktif. Danantara juga harus berfokus dan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas . Dimana lapangan pekerjaan yang diciptakan tidak hanya harus tersedia tetapi juga harus memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Karena itu harus ada kebijakan pendukung untuk memastikan bahwa lapangan kerja yang diciptakan memenuhi standar kualitas yang baik.
Selain itu Danantara diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing. Dengan pengelolaan aset negara yang lebih transparan dan efisien, investor akan lebih yakin untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.
Meskipun banyak harapan diletakkan pada Danantara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, tantangan tetap ada. Memastikan bahwa semua pihak terkait berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik adalah salah satu tantangan terbesar. Potensi Danantara dapat terancam oleh kepentingan bisnis atau politik tertentu jika tidak ada komitmen tersebut. Untuk menarik investasi asing, Indonesia harus bersaing dengan negara lain. Agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain di Asia Tenggara, Danantara harus mampu meningkatkan ekonomi negara.
Bagaimana lembaga ini dikelola dan diawasi akan sangat mempengaruhi dampak Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju pembangunan di Indonesia. Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik jika dikelola dengan benar.
Namun, jika tidak dikelola dengan baik justru dapat menimbulkan tantangan baru bagi ekonomi negara. Penting untuk memahami bahwa keberhasilan Danantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada efektivitas tata kelola serta strategi investasi yang diterapkan.
Dengan aset yang besar dan dukungan penuh dari pemerintah, Danantara memiliki potensi menjadi game-changer bagi ekonomi nasional. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, badan ini bisa menjadi sumber ketimpangan ekonomi atau bahkan menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan nasional.
————
*Penulis, Arief Poyuono, S.E., M.Kom., Komisaris Pelindo
