JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengakui akan mengambil alih kendali atas Venezuela, seusai Presiden Nicolas Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1/2026).
Dalam konferensi pers di kediaman pribadinya, Sabtu (3/1/2026), Trump menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan pemerintahan Venezuela sampai menemukan transisi yang aman dan tepat.
“Kami akan menjalankan negara ini sampai saatnya kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” kata Trump dalam konferensi pers di kediaman pribadinya, Mar-a-Lago, Florida dikutip Bergelora.com di Jakarta, Minggu (4/1)
Trump menegaskan, tak akan melibatkan orang lain untuk berkuasa karena potensi adanya kekuasaan yang sama dengan era Maduro.
“Kami tidak ingin terlibat dengan orang lain yang berkuasa, dan situasi kami sama seperti yang kami alami selama bertahun-tahun terakhir. Jadi kami akan menjalankan negara ini,” ujarnya,
Meski begitu, Trump tidak menyebutkan secara pasti, sampai kapan masa transisi kekuasaan akan berlangsung atau berakhir.
Pejabat tinggi Amerika diakuinya akan bertanggungjawab mengelola Venezuela sementara waktu.
Di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang akan bekerja sama dengan tim khusus.
“Untuk sementara waktu, sebagian besar akan dijalankan oleh orang-orang yang berdiri tepat di belakang saya. Kita akan menjalankannya. Kita akan mengembalikannya,” kata Trump.
Ketegasan Trump itu sekaligus menjadi jawaban atas kekosongan kekuasaan di Venezuela selama Maduro menjalani proses hukum di Amerika.
Trump menyatakan ada rencana membangun kembali infrastruktur minyak Venezuela.
Ia menegaskan, proyek tersebut akan dibiayai langsung oleh perusahaan minyak.
Meski tidak memberikan batas waktu yang spesifik, Trump menegaskan bahwa kehadiran AS di Venezuela akan berlangsung hingga negara itu kembali ke jalur yang benar.
Reaksi PBB: Preseden Berbahaya
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bereaksi usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan aksi militernya di Venezuela.
Bahkan pada aksi militer tersebut, Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan keprihatinannya atas ulah Trump tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric, dalam pernyataannya, Sabtu (3/1/2026).
“Sekretaris Jenderal sangat prihatin atas eskalasi terbaru di Venezuela, yang memuncak dengan aksi militer Amerika Serikat hari ini di negara tersebut,” bunyi pernyataannya yang diterima Kompas.tv, Minggu (4/1).
Dujarric menambahkan, Sekjen PBB melihat hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan.
“Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan sebuah preseden yang berbahaya,” tuturnya.
Dujarric juga menegaskan Sekjen PBB menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, oleh semua pihak.
Guterres disebut sangat khawatir kaidah-kaidah hukum internasional tidak dihormati.
“Sekjen menyerukan kepada semua pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog yang inklusif, dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum,” bunyi pernyataan tersebut.
Adapun konflik AS-Venezuela memang terus meningkat beberapa waktu terakhir, setelah AS menyerang sejumlah kapal di perairan Venezuela yang disebut milik kartel narkoba.
Usai penangkapan Maduro, Trump menuduh Presiden Venezuela tersebut sebagai otak jaringan kriminal besar.
Ia juga disebut bertanggung jawab atas penyelundupan narkoba ilegal dan mematikan ke AS. (Web Warouw)
