JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan 22.000 sumur minyak di Indonesia saat ini tidak beroperasi atau menganggur karena faktor usia. Bahlil mengatakan, dari total sekitar 39.000 hingga 40.000 sumur minyak yang dimiliki Indonesia, hanya sekitar 17.000 hingga 18.000 sumur yang masih aktif beroperasi.
Sisanya tidak produktif atau idle well karena sudah tua.
“Sumur-sumur tua ini mau tidak mau kita harus intervensi lewat teknologi. Tidak ada cara lain dari total 39.000 sumur sampai 40.000 sumur kita itu yang beroperasi hanya 17.000 sampai 18.000 sumur. Selebihnya idle well karena sudah tua, nah ini kita kerja samakan,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi pada Senin (16/2/2026).
Pemerintah pun menyiapkan intervensi teknologi dan kerja sama investasi untuk mengaktifkan kembali sumur-sumur tersebut demi mengejar target swasembada energi.
Ia menegaskan, swasembada energi bukan sekadar target administratif, melainkan pekerjaan besar yang membutuhkan terobosan konkret, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas nasional.
Pengembangan Sumur dan Tender Blok Baru
Selain mengaktifkan kembali sumur tua, pemerintah juga akan mempercepat pengembangan sumur yang sudah masuk dalam rencana pengembangan atau plan of development (POD). Langkah lainnya adalah membuka tender untuk 110 blok minyak dan gas baru guna memperkuat pasokan energi nasional.
Menurut Bahlil, percepatan investasi, pemanfaatan teknologi, serta kemitraan strategis antara pemerintah dan swasta menjadi kunci untuk meningkatkan lifting migas dan mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Di sisi hilir, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri.
Salah satu langkah nyata adalah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2026.
“Beroperasinya RDMP Balikpapan menghasilkan 5 juta kiloliter bensin dan 3,9 juta kiloliter solar, maka tahun ini dengan program B40 tidak lagi kita melakukan impor solar dan ini pertama kalinya dalam sejarah peradaban bangsa kita,” tambah Bahlil.
Ia menambahkan, swasembada energi menjadi salah satu pilar utama kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Di mana optimalisasi sumur minyak, pembukaan blok migas baru, serta peningkatan kapasitas kilang diharapkan dapat meningkatkan produksi energi domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Targetkan Lelang 110 Blok pada 2026
Kepada Bergeloea.com di Jakarta dilaporkan, Bahlil Lahadalia menyinggung masa keemasan produksi minyak nasional yang pada periode 1996–1997 sempat menembus 1,5 juta hingga 1,6 juta barrel per hari (bph).
Bahlil bilang, pada saat itu kebutuhan dalam negeri masih berada di kisaran 500.000 bph. Dengan selisih produksi yang cukup besar, Indonesia kala itu mampu mengekspor sekitar 1 juta barrel per hari.
“Kondisi tersebut membuat Indonesia sempat menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), dengan kontribusi sektor minyak mencapai 43 persen terhadap APBN,” ujar Bahlil saat sambutan di acara Sidang Dewan Pleno BP HIPMI di Makassar, Minggu (15/2/2026).
Namun, pascareformasi, menurut Bahlil, produksi minyak nasional terus mengalami tren penurunan dan dalam satu dekade terakhir tak pernah mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam asumsi APBN.
“Kemarin untuk pertama kali dalam 10 tahun terakhir, target APBN 605 ribu barel per hari bisa tercapai. Realisasi lifting kita sekitar 605.300 barrel per hari,” ujar dia.
Walaupun kinerja lifting mulai memperlihatkan tren positif, Indonesia tetap dibayangi tantangan yang tidak ringan.
Saat ini, volume impor minyak mentah dan produk turunannya mencapai kurang lebih 1 juta barrel per hari. Secara keseluruhan, nilai impor energi, meliputi BBM, crude oil, hingga LPG menyentuh angka sekitar Rp 520 triliun.
Bahlil menegaskan bahwa tanpa langkah terobosan yang konkret dan terukur, upaya mewujudkan kemandirian energi akan sulit tercapai.
Ia juga menggarisbawahi adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang diuntungkan oleh tingginya ketergantungan pada impor.
Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan sekitar 110 wilayah kerja migas yang siap ditawarkan melalui mekanisme lelang. Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak produksi dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
“110 blok baru ini untuk mendorong ketahanan energi dan swasembada energi. Saya sudah minta,” ujarnya.
Selain itu, sepanjang tahun ini nilai proyek yang berada di bawah koordinasi SKK Migas bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencapai sekitar 42 miliar dollar AS, atau setara lebih dari Rp 600 triliun.
Seluruh kesempatan tersebut, menurut Bahlil, dibuka secara profesional, akuntabel, dan transparan. Ia juga menerapkan kebijakan afirmatif dengan menegaskan bahwa proyek bernilai di bawah Rp 100 miliar tidak lagi boleh sepenuhnya digarap kontraktor yang berbasis di Jakarta, guna memperluas partisipasi pelaku usaha daerah.
“Kasih pekerjaan itu kepada anak-anak daerah di mana lokasi itu ada,” jelas dia.
Bahlil menekankan bahwa pelaku usaha di daerah dituntut memiliki kesiapan yang matang dan standar profesional yang memadai.
Ia mengingatkan agar partisipasi tidak sebatas pengajuan proposal, melainkan disertai kapabilitas teknis serta tata kelola manajerial yang benar-benar siap dijalankan.
“Di dunia migas itu bicara profesional. Ini peluang, silakan dimanfaatkan,” tegas Bahlil. (Web Warouw)
