JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan memperoleh fasilitas senilai Rp 3 miliar untuk menunjang operasional koperasi.
Nilai tersebut bukan diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan diwujudkan menjadi aset dan perlengkapan yang langsung dapat digunakan.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat Seminar KDKMP di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (4/8/2026).
“Kita jelaskan uang Rp 3 miliar untuk apa, Rp 3 miliar itu dapat gedung 600 meter dengan segala perlengkapannya di situ, dapat mobil truk satu, dapat pikap satu, dapat bentor dua. Lumayan kan, ada barangnya,” ujar Zulhas dikutip bergelora.com, Kamis (6/8).
Daftar Fasilitas untuk Koperasi Merah Putih
Menurut Zulhas, paket fasilitas senilai Rp 3 miliar disiapkan agar Koperasi Merah Putih memiliki sarana memadai sejak awal beroperasi. Gedung akan menjadi pusat kegiatan, sementara kendaraan digunakan untuk memperlancar distribusi barang, pengangkutan hasil pertanian, hingga pelayanan kepada masyarakat desa.
Mobil pikap disiapkan untuk mengantar barang ke rumah warga, sedangkan bentor atau becak motor roda tiga dapat dimanfaatkan sebagai kendaraan distribusi di wilayah desa.
Zulhas juga menegaskan, seluruh aset koperasi menjadi milik desa dan masyarakat, bukan pemerintah pusat maupun pihak lain.
“Koperasi desa miliknya desa, bukan milik siapa-siapa karena uangnya desa, kopdes itu milik desa,” jelas Zulhas.
Pada masa awal operasional, pemerintah akan menugaskan Agrinas untuk mendampingi pengelolaan Koperasi Merah Putih selama dua tahun. Pendampingan tersebut mencakup penyediaan seorang manajer yang gajinya ditanggung negara.
“Cuma ini kan perlu diurus, tidak mungkin kades urus satu-satu makanya Agrinas minta waktu dua tahun bantu urus ini. Tapi saya sudah minta ke Agrinas, memang dibantu manajer 1 dibayar negara,” ungkap Zulhas.
Setelah sistem pengelolaan dinilai berjalan stabil, Koperasi Merah Putih akan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa melalui pengurus yang dibentuk.
Zulhas juga meminta seluruh pegawai Koperasi Merah Putih direkrut dari warga setempat agar dapat membuka lapangan pekerjaan baru di desa.
“Tapi saya minta seluruh pegawai lainnya nanti diputuskan bersama-sama pengurus koperasi yang di situ. Saya minta dilibatkan kades karena kades dewas,” imbuhnya.
“Beberapa orang pegawai yang bersihkan, yang jaga. Itu kan mesti digaji. Saya minta ke Agrinas, disusun bersama pengurus koperasi yang ketua dewas kepala desa, dan harus dari desa itu. Agar dari desa itu bisa 5-6 orang kerja di koperasi,” lanjut Zulhas.
Bantuan Pemerintah Disalurkan lewat Koperasi Merah Putih Selain menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, Koperasi Merah Putih akan menjadi jalur penyaluran berbagai program pemerintah.
Bantuan pangan, bantuan tunai, hingga alat dan mesin pertanian nantinya disalurkan melalui koperasi sebelum diterima masyarakat. Bantuan beras 10 kilogram untuk masyarakat desil 1-4 juga akan lebih dulu dikirim ke koperasi, kemudian diteruskan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Bantuan pangan tiga bulan 10 kg desil 1-4 itu nanti diserahkan ke kopdes, kopdes yang bagi berasnya. Bantuan tunai nanti lewat kopdes, diantarkan ke rumahnya,” terang Zulhas.
Peran Koperasi Merah Putih juga akan diperluas untuk mendukung sektor pertanian. Bulog nantinya dapat menyewa gudang koperasi sebagai tempat penyimpanan gabah, sementara gabah yang belum terserap Bulog dapat dibeli oleh koperasi.
Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian juga akan dilakukan melalui koperasi sebelum diterima kelompok tani.
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan 35.872 gedung Koperasi Merah Putih selesai pada Agustus 2026.
Operasional koperasi dijadwalkan mulai berjalan pada September, sedangkan pembangunan diperkirakan berlanjut hingga sekitar 60.000 unit pada tahun berikutnya.
“Tahun ini, targetnya 35.000 koperasi selesai. Kemudian, tahun depan akan dilanjutkan lagi, tidak mungkin sekaligus membangun 80.000 koperasi,” ujar Zulhas.
Ia mengakui pembangunan puluhan ribu gedung koperasi membutuhkan waktu dan dilakukan secara bertahap dengan dukungan TNI.
“Untuk tahap awal, gaji pengelola akan dibayarkan melalui APBN,” ujarnya.
“Ini pekerjaan yang sangat besar. Puluhan ribu desa tidak mungkin selesai dalam satu hari. Mungkin membutuhkan dua tahun atau tiga tahun,” lanjut Zulhas. (Web Warouw)
