JAKARTA- Selama ini, pemerintah Indonesia menjalankan sistim perburuhan demi iklim yang kondusif bagi investasi asing. Dengan memposisikan dirinya sebagai pencipta iklim yang kondusif bagi investasi, pemerintah terang-terangan telah menempatkan dirinya sebagai pelayan kepentingan modal asing. Demikian pernyataan sikap Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam memperingati hari buruh 1 Mei 2014.
Ketua Umum Agus Priyono menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja yang lentur, yang terwujud dalam sistem kerja kontrak dan outsourcing, menyebabkan kaum buruh berhadapan dengan ketidakpastian kerja (rawan PHK), menurunnya posisi tawar buruh, menurunnya upah riil, kewajiban perlindungan sosial yang diganti asuransi sosial, pelemahan serikat buruh, dan lain-lain.
“Sedangkan politik upah murah telah menekan kesejahteraan kaum buruh dan menyebabkan mereka sulit memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, “ ujarnya kepada bergelora.com, di Jakarta, Kamis (1/5).
Di bagian lain lanjutnya, kaum buruh juga harus menyadari bahwa dampak neoliberal tidak hanya merugikan mereka di lingkungan kerja, tetapi juga di lapangan kehidupan sosial yang lebih luas.
“Akibat privatisasi layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, kaum buruh makin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya,” jelasnya. (Enrico N. Abdielli)
