JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat yang menerima sertifikat tanah harus mengetahui dan hafal kepemilikan tanah yang dimilikinya. “Yang pegang ini harus hafal ya. Pegang sertifikat, punya saya berapa ya. 432 misalnya atau 1.246. Jangan pegang sertifikat ditanya nggak ngerti kepemilikannya berapa,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah di Graha Batununggal Indah, Bandung Kidul, Bandung, Rabu (12/4) siang.
Dengan memiliki sertifikat, lanjut Presiden, artinya hak hukum kepemilikan tanah menjadi jelas. “Buktinya ini ada. Tidak diklaim oleh orang lain,” tambah Presiden.
Menurut Presiden, sertifikat ini bisa disimpan atau digunakan untuk mencari modal ke bank. Namun, Presiden Jokowi mengingatkan jangan digunakan untuk membeli motor atau mobil yang tidak produktif.
“Boleh meminjam dari bank. Tapi kalau dapat gunakan untuk hal-hal yang produktif. Yang bisa menghasilkan Sehingga bisa nanti mengangsur ke bank, bisa mencicil ke bank. Hati-hati. Kalau memang hitungannya nggak masuk jangan dipaksakan,” tutur Presiden Jokowi.
Target Penyelesaian Sertifikat Tanah
Dari 19 juta bidang tanah di Jawa Barat yang harusnya memiliki sertifikat, baru sekitar 6 juta bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat. Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil untuk secepatnya diselesaikan hal-hal yang berkaitan dengan sertifikat tanah di seluruh Indonesia.
Dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, menurut Presiden, baru sekitar 40 persen atau 46 juta tanah yang memiliki sertifikat. Inilah yang menyebabkan terjadi konflik tanah atau sengketa di antara masyarakat.
“Biasanya setahun hanya 500 ribu. Tahun ini saya perintahkan kepada Menteri, saya minta 5 juta harus rampung seluruh Indonesia. Tadi di Jawa Barat sendiri berapa 370 ribu sertifikat harus keluar tahun ini,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan bahwa kerja harus dikontrol, dicek, dan dihitung, kalau tidak, tidak akan selesai masalah sertifikat tanah dan yang dirugikan rakyat.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, total penerima sertifikat tanah di Provinsi Jawa Barat antara lain sebanyak 2008 sertifikat, yang berasal dari 20 Kota/Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung (331 sertifikat), Kabupaten Bandung (200 sertifikat), Kota Cimahi (122 sertifikat), Kabupaten Cianjur (125 sertifikat), Kabupaten Bandung Barat (450 sertifikat), Kabupaten Sukabumi (120 sertifikat), Kota Sukabumi (75 sertifikat), Garut (175 sertifikat), Purwakarta (280 sertifikat), dan Sumedang (110 sertifikat).
Di Teras Cihampelas
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi pada pembangunan Teras Cihampelas (Skywalk Cihampelas) yang didesain dan dikerjakan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Teras Cihampelas disebut Presiden Jokowi sebagai model penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang baik dan contoh penataan kota yang baik. Khususnya yang sudah tidak memiliki lahan untuk penataan.
“Saya kira sebuah penghargaan yang sangat baik terhadap pedagang kaki lima. Penataan, penempatannya juga betul-betul ditata sangat rapi. Dan ini juga menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri maupun luar,” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi Teras Cihampelas, Bandung, Rabu (12/4).
Presiden Jokowi melihat Teras Cihampelas menjadi ruang publik yang baik bagi masyarakat untuk dapat berinteraksi. Terlebih untuk penataan kota-kota yang sebelumnya sulit ditemukan ruang publik.
“Pedagang kaki limanya ditata dengan rapi, menarik dan itu tentu saja akan semakin menarik pembeli, menarik pelanggan untuk datang ke sini,” sambung Presiden seraya menambahkan, Bandung memang memiliki kekuatan khususnya di souvenir, cinderamata, fashion kaos, jaket, dan tas.
“Saya kira kekuatannya di situ dan itu nampak di daerah Cihampelas sini,” lanjut Presiden.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Presiden juga melihat penyajian kuliner di warung-warung dan kios-kios kuliner yang ditata rapi dan bersih adalah sebuah kenyataan usaha mikro, usaha kecil, dan pedagang kaki lima yang betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
“Saya kira kota-kota yang lain bisa lihat lah. Ngopi itu kan paling mudah. Datang, dilihat, sudah di-copy,” pungkas Presiden. (Halomoan Aritonang)
