JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha menginstruksikan seluruh dinas kesehatan di daerah segera mengimplementasikan transformasi enam pilar layanan kesehatan.
“Dinas kesehatan adalah ujung tombak kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu menandakan transformasi kesehatan sudah harus dilakukan di level tersebut, di semua wilayah di Indonesia,” kata Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (20/9).
Ia mengatakan transformasi kesehatan merupakan salah satu amanat dari Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Kesehatan, selain melaksanakan tugas menyelesaikan pandemi COVID-19 dan vaksinasi.
Ada Enam Pilar
Ada enam pilar transformasi kesehatan yang diusung Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Pilar pertama, layanan primer melalui program revitalisasi 300 ribu fasilitas Posyandu serta 12 ribu fasilitas Puskesmas di seluruh Indonesia.
Program kerja meliputi tata ulang jaringan fasilitas layanan kesehatan untuk mencapai pemerataan layanan kepada seluruh usia.
Pilar kedua, transformasi layanan rujukan rumah sakit yang fokuskan pada deteksi dini tiga penyakit terbesar di Indonesia, yakni jantung, kanker, dan stroke.
Pilar ketiga, sistem ketahanan kesehatan dengan cara memastikan vaksin, diagnostik, dan terapeutik semuanya tersedia di Indonesia. “Minimal 50 persen bahan baku ada di dalam negeri dan diproduksi di dalam negeri,” ujarnya.
Pilar keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, dengan melakukan transparansi dan perhitungan yang benar atas pembiayaan kesehatan untuk menghindari terjadinya masalah antara penyedia jasa dan yang membayar jasa.
Pilar kelima, SDM kesehatan melalui pemerataan tenaga kesehatan di seluruh daerah. Standar jumlah dokter sesuai panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah satu per 1000 penduduk.
Kebutuhan di Indonesia masih belum terpenuhi, ditambah dengan distribusi yang belum merata. “Pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan SDM kesehatan melalui academic health system yang mengakomodasi potensi masing-masing institusi ke dalam satu rangkaian visi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.
Konsep tersebut mengintegrasikan pendidikan kedokteran bergelar dengan program pendidikan profesional kesehatan lainnya yang memiliki rumah sakit pendidikan atau berafiliasi dengan rumah sakit pendidikan, sistem kesehatan, dan organisasi pelayanan kesehatan.
Kunta berharap metode itu dapat menghitung jumlah dan jenis lulusan SDM Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan di daerah.
Pilar keenam adalah transformasi teknologi kesehatan yang terkait teknologi farmasi dan bioteknologi. “Salah satu transformasi teknologi kesehatan yang sedang diupayakan selain aplikasi PeduliLindungi, Kemenkes akan memastikan rekam medis di rumah sakit dicatat dan direkam dengan baik secara digital,” katanya.
Pada sektor bioteknologi, kata Kunta, dipakai sebagai alat diagnosis yang canggih. Sebelumnya, untuk melihat kondisi kesehatan seseorang diambil dari sampel darah, MRI, atau CT Scan.
“Ke depan diagnosisnya menggunakan genom sequencing, karena dengan ini bisa dilihat secara benar-benar rinci, yang ada di tubuh itu kondisinya seperti apa, kesehatan kita, dan ke depannya bisa jadi seperti apa,” katanya.
Mesin genome sequencing disediakan dan digunakan di rumah sakit rujukan nasional, antara lain RS Kanker Dharmais, RS PON untuk stroke, RSCM untuk penyakit metabolik seperti diabetes dan ginjal, RS di Yogyakarta, kemudian RSPI untuk infeksi, dan RS Sanglah.
Rp88,5 Triliun Transformasi Kesehatan
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya telah merancang anggaran sebesar Rp88,5 triliun untuk transformasi kesehatan tahun 2023 dari alokasi anggaran kesehatan secara keseluruhan Rp169,8 triliun tahun depan.
Meski begitu anggaran transformasi kesehatan tersebut menurun dari tahun 2023 yang sebesar Rp96,8 triliun karena ada pengurangan pengadaan vaksin sebanyak Rp10 triliun.
“Kami telah menyusun transformasi kesehatan karena belajar dari krisis-krisis sebelumnya, saat krisis terjadi adalah saat yang tepat melakukan reformasi,” ungkap Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Ia memerinci anggaran transformasi kesehatan 2023 dialokasikan senilai Rp6,06 triliun untuk transformasi layanan primer melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer.
Kemudian untuk transformasi layanan rujukan sebesar Rp18,15 triliun melalui peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier, serta transformasi sistem ketahanan kesehatan senilai Rp1,48 triliun untuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan serta memperkuat ketahanan tanggap darurat.
“Dengan transformasi sistem kesehatan kami pastikan industri kesehatan kita siap jika terjadi pandemi kembali dari hulu ke hilir dan kami ingin pastikan kita ada tenaga cadangan kesehatan,” tuturnya.
Budi melanjutkan anggaran juga dialokasikan untuk transformasi sistem pembiayaan kesehatan senilai Rp49 triliun dengan tiga tujuan, yakni tersedia, cukup, dan berkelanjutan, alokasi yang adil, serta pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Untuk transformasi sumber daya manusia kesehatan dianggarkan Rp4,18 triliun, yang akan digunakan dalam penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, serta kemudahan penyertaan tenaga kesehatan dalam dan luar negeri.
Selanjutnya, kata dia, anggaran transformasi teknologi kesehatan dialokasikan Rp540 miliar untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.
Sementara untuk kegiatan rutin senilai Rp9,04 triliun, yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, dan belanja tupoksi non transformasi. (Enrico N. Abdielli)
