JAKARTA- Pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung sejatinya adalah pseudo democracy atau demokrasi palsu. Seolah-olah rakyat sudah menjalankan demokrasi dengan mencoblos langsung kepala daerah yang dipilihnya padahal setelah itu rakyat tidak berdaya terhadap semua kebijakan kepala daerah yang dipilihnya karena, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat yang dipilihnya kehilangan fungsi kontrol. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Front Pelopor, Rachmawati Soekarnoputri kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (16/9).
“Pseudo demokrasi jelas tidak memberikan manfaat pada rakyat tapi bermanfaat pada kaum kapitalis yang berhasil membeli suara rakyat untuk memenangkan calonnya,” ujarnya.
Dalam pilkada langsung menurut putri proklamator, Bung Karno, seolah-olah rakyat berdemokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi sejatinya sudah menjadi bagian dari rencana besar imperlialisme menguasai NKRI.
“Ini semua sudah diketahui oleh Bung Karno dan pendiri bangsa yang lain. Makanya dalam Pancasila itu jelas tertulis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” jelasnya.
Peran rakyat dalam pemilihan langsung pada demokrasi liberal saat ini menurutnya hanya memberikan legitimasi pada kepala daerah yang sudah dikuasai oleh kepentingan kapitalisme untuk bertindak ‘atas nama rakyat’ yang memilih memberikan konsesi-konsesi pada pemilik modal berupa sumber daya alam dan lainnya.
“Dibalik para pemodal itulah bersembunyi kepentingan imperialisme untuk menguasai NKRi dari tingkatan daerah-daerah. Itu sebabnya rakyat lemah dihadapan perusahaan tambang dan perkebunan. Karena atas nama rakyat, semua sudah dikonsesikan oleh kepala-kepala pemerintahan dari daerah sampai pusat,” jelasnya.
Mudah Disogok
Akibatnya menurutnya, berbagai perlawanan rakyat terhadap semua penguasaan lahan adat dan rakyat yang dijadikan tambang dan perkebunan di daerah dapat diredam, karena negosiasi hanya perlu dilakukan oleh kepala-kepala daerah yang dipilih langsung itu.
“Kalau tidak sesuai dengan keinginan kepala daerah, apalagi kalau mudah disogok maka tinggal tunggu waktunya NKRI pecah berantakan. Bukan seperti ini yang diinginkan oleh para pendiri bangsa,” tegasnya.
Sementara DPR setempat menurutnya cukup menerima sogokan dan cuci tangan melepas tanggung jawab dengan mengatakan ini akibat rakyat salah pilih pemimpin.
“Sebagai wakil rakyat, DPRD setempat bersama rakyat seharusnya bisa menagih tanggung jawab. Bahkan DPRD bisa melakukanimpeachment pada bupati, walikota dan gubernur kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sekarang tidak ada lagitimasi untukimpeachment,” jelasnya.
Rachmawati mengingatkan bahwa pilkada langsung adalah derivat dari demokrasi liberal setelah amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 45 di jaman presiden Megawati.
“Jadi rakyat harus sadar, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap semua kekacauaan dari semua ini,” tegasnya (Web Warouw)
