JAKARTA- Pemilihan kepala-kepala daerah (Pilkada) secara langsung mempermudah bupati, walikota dan gubernur menjual aset-aset negara tanpa ada kontrol dari rakyat. Karena dipilih langsung oleh rakyat, maka kepala daerah akan merasa sejajar dan tidak perlu dikontrol oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Front Pelopor, Rachmawati Soekarnoputri kepada bergelora.com di Jakarta, Senin (15/9).
“Lewat pilkada langsung kaki tangan perusahaan asing mengusung seorang calon kepala daerah. Dia membayar kampanye sampai membeli suara rakyat di KPUD. Setelah berkuasa maka konsesi dan kontrak karya diberikan berupa hutan, tambang, dan berbagai bisnis kepada kapitalis pendukungnya. Ini yang sudah terjadi sampai hari ini,” jelasnya.
Dengan pilkada langsung rakyat tidak memiliki lembaga yang bisa langsung mengawasi dan mengontrol kepala-kepala daerah sehingga konflik semakin meluas memperbesar potensi disintegrasi.
“DPRD setempat akan gampang dibeli kemudian cuci tangan dengan mengatakan itu bupati atau walikota yang anda pilih,” ujarnya.
Rachmawati menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan keinginan pihak kapitalis internasional untuk menguasai Indonesia dari tingkatan kota dan kabupaten sampai propinsi.
“Maka antek dan kaki tangan imperialis akan sampai di kota dan kabupaten sampai propinsi untuk mengambil alih kedaulatan berupa konsesi dan kontrak karya sumberdaya rakyat di daerah-daerah,” tegasnya.
Anti Pancasila
Putri Proklamator Bung Karno ini menegaskan bahwa para pendukung pilkada langsung adalah pihak yang tidak mempunyai komitmen terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang asli. Ia menegaskan pilkada langsung adalah produk liberal yang sengaja ditanam dalam sistim poltik Indonesia untuk mengambil alih kedaulatan Republik Indonesia.
“Pilkada langsung itu pseudo. Merekalah yang anti Pancasila! Kita harus kembali kepada UUD 1945 untuk keluar dari rencana imperialisme untuk menguasai Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memuji sikap Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang mendukung pilkada langsung. Untuk itu menurut Rachmawati, masa depan Republik Indonesia tergantung dari kesadaran rakyat apakah menerima pilkada langsung yang akan berujung pada penjualan sumber daya rakyat di daerah-daerah kepada pihak asing.
“Dukungan semua pimpinan nasional pada pilkada langsung menunjukkan siapa sebenarnya mereka itu. Terbukti lagi mereka hanya kaki tangan imperialisme. Kata Bung Karno merekalah kaum komprador!” tegasnya. (Web Warouw)
