JAKARTA- Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) menegaskan agar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) segera menghentikan liberalisasi minyak dari hulu ke hilir yang menghilangkan pendapatan negara. Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) juga mengajak seluruh mahasiswa Indonesia bersatu bersama rakyat untuk menolak rencana pemerintahan Jokowi untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM).
“Cabut undang-undang Migas No. 22 tahun 2001 yang membuka pintu kepada swasta khususnya asing untuk mengusai dan mengambil keuntungan dari pengelolaan migas. Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 yang asli,” tegas Ketua Umum LMND, Vivin Sri Wahyuni ditengah orasi politiknya di istana negara yang dihadiri oleh ribuan rakyat dan mahasiswa dari seluruh kampus di Jakarta Senin (3/11).
Pada saat yang sama, Ketua Umum SRMI, Wahida Baharuddin Upa menegaskan rencana pemerintah Jokowi-JK yang akan menaikkan harga BBM akhir tahun ini adalah kebijakan yang salah. Karena seperti pertengahan tahun 2013 lalu, kenaikan harga BBM berdampak terhadap kenaikan bahan-bahan pokok yang akan menjerat leher rakyat.
“Jokowi membuktikan dirinya terus menerus sebagai pembohong, pengobral janji dan boneka Amerika. Kemarin menteri ESDM disuruh menuduh rakyat malas karena subsidi BBM. Inilah watak seseungguhnya dari presiden yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu kami mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk kemabli bersatu bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM,” tegasnya dalam orasi.
Dalam pernyataan sikapnya LMND mengutip penelitian ekonom Ichsanuddin Noorsy yang mengatakan jika harga bbm dinaikkan Rp 1.000/liter inflasi akan naik 1.43 %, dan presentase kemiskinan akan naik 0.41 %. Artinya masyarakat miskin akan bertambah 1.5 sampai 1.6 juta jiwa.
“Jadi jika harga BBM dinaikkan Rp 3.000/liter. Maka masyarakat miskin akan bertambah 4.5 sampai 4.8 juta jiwa,” ujar Vivin Sri Wahyuni.
Mengutip data Biro Pusat Statistik maret 2014, Jumlah penduduk miskin indonesia mencapai 28,28 juta jiwa, dan jika harga BBM dinaikkan akan ada 33.08 juta rakyat miskin.
“Pemerintah seharusnya memperbaiki mekanisme distribusi dan menaikkan harga pajak roda empat milik pribadi. Pajak tersebut akan menambah pemasukan negara, sekaligus menutupi devisit APBN. Indonesia kaya energi. Masalahnya sumber-sumber enargi dikuasi oleh sektor asing. sekitar 85-90 % ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70 % produksi batubara kita dikuasai asing,” tegasnya.
Kenaikan harga BBM menurutnya hanyalah kedok pemerintah untuk mendorong liberalisasi di sektor hilir. Karena sudsidi BBM mengganggu mekanisme pasar penjualan BBM.
“Pasca pemberlakuan UU migas No. 22 Tahun 2001 ada sekitar 105 perusaan Asing yang memperoleh izin mendirikan SPBU. Untuk itu kami menolak kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat,” tegasnya. (Tiara Hidup)
