JAKARTA- Untuk semua anggota dan Kader Partai Golkar di seluruh tanah air Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan pesan menjelang Munas Golkar. Munas Golkar tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2019, adalah ujian batin dan nurani bagi semua.
“Golkar milik kita semua, bukan milik pengurus, apalagi hanya segelintir orang yang bernafsu dengan kekuasaan,” ujar salah satu pimpinan Partai Golkar ini kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (30/11).
Ia mengingatkan bahwa Munas Golkar tidak dihubung-hubungkan dengan ambisi ingin menjadi Presiden RI.
“Pemilu masih jauh. Biarlah ambisi ingin jadi presiden kita pikirkan kemudian secara demokratis pula. Sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai. Maju Terus Pantang mundur,” ujarnya.
Ia mengajak setiap kader Golkar yang akan ikut serta dalam Munas Golkar menyelamatkan Partai Golkar secara demokratis dan tidak dihalang-halangi oleh siapapun.
“Kontribusi apa yang akan dan dapat kita lakukan untuk menyelamatkan partai ini. Mari kira wujudkan bersama Munas yang demokratis dengan tidak menghalangi bagi siapapun dia yang ingin berkontribusi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa reformasi 1998, yang ditandai beralihnya kekuasaan dari rejim Orba ke rejim reformasi, dengan menyatakan berhentinya Presiden RI saat itu pada tanggal 21 Mei 1998.
“Saat ini kita sudah memasuki dua dasawarsa, mulai pemilu 1999 sampai pemilu 2019. Pasca amandemen UUD, Partai Politik ditegaskan dalam UUD 1945, sebagai pilar utama demokrasi, dan menjadi peserta pemilu legislatif dan pengusung calon Pemilu presiden/wakil presiden,” ujarnya.
UUD menurutnya telah menegaskan pelaksanaan pemilu sebagai pengejawantahan faham demokrasi, faham kedaulatan rakyat, mensyaratkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dilaksanakan oleh penyelanggara yang independen.
“Untuk itu itu dirumuskanlah Undang-Undang parpol, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang MD3. Guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan, terutama Parpol sebagai pilar demokrasi,” ujarnya.
Ia meginingkan agar Munas Partai Golkar sebagai penjelmaan partai yang berdaulat ditangan anggota, dari munas ke munas konsisten menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
“Namun secara prinsip menjaga betul bahwa hak memilih dan dipilih dilakukan secara demokrastis. Memberi hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota dan kader untuk berpartisipasi,” katanya.
Bagaimana dengan Munas yang sudah menghitung hari ini? Apakah ketentuan dan persyaratan demokratis tersebut dipatuhi?
“Tidak pernah ada dan tidak pernah dipraktekkan dari munas ke munas perihal persyaratan 30 persen, ditempuh melalui surat pernyataan dukungan yang ditandatangi pengurus partai. Selama ini dilakukan melalui pemungutan suara di bilik suara Munas,” jelasnya.
Yang kedua menurutnya, kepanitiaan, waktu, tempat dan tema, termasuk Laporan pertanggungjawaban, diputuskan bersama dalam rapat pleno. Karena suara DPP hanya satu.
“Untuk semua hal yang saya utarakan diatas. Di forum munas suara DPP satu sikap, terhadap materi, Laporan Pertanggung Jawaban, mekanisme pencalonan hingga pemilihan,” ujarnya.
Sayangnya menurut Agun, rapat pleno terakhir tidak memutuskan itu yang ditandai dengan persetujuan forum. Setuju lalu ketok palu.
“Yang terjadi hanya disampaikan secara lisan tanpa pembahasan, dan tanpa bahan diberikan kepada pengurus pleno,” ujarnya.
Apakah Laporan Pertanggung Jawaban DPP sudah ada yang pegang hari ini? Termasuk bagaimana laporan keuangannya yang bersumber dari APBN, termasuk sejumlah issu uang yang diserahlan ke KPK.
“Ini saya lakukan secara terbuka, guna menyelamatkan Parpol dan menjauhkan parpol dari korupsi,” ujarnya. (Web Warouw)
