JAKARTA- Para relawan pendukung Joko Widodo yang berasal dari aktivis mulai mengajukan perlawanan karena geram dengan kebijakan Jokowi-JK yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagian mulai sadar bahwa Joko Widodo telah mengkhianati dukungan rakyat yang memilihnya menjadi presiden. Demikian relawan Jokowi-JK dari Gerakan Rakyat Tanpa Partai, Jopie Lasut kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (27/11).
“Ini pembohongan publik. Kita relawan sudah ditipu mentah-mentah. Kalau kita diam maka kita ikut menipu rakyat Indonesia yang sudah memilih mereka jadi presiden,” tegasnya.
Menurut wartawan Senior Sinar Harapan ini, apapun juga alasan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM sangat tidak masuk akal sehat karena dengan rela menginjak rakyat mayoritas yang barusan saja mengantarnya ke tampuk kekuasaan.
“Belum pernah kami ditipu mentah-mentah seperti ini. Kita harus segera sadarkan rakyat untuk menolak kenaikan BBM. Yah inilah presiden yang kita bela dan kita pilih, akhirnya menginjak kita juga,” tegas aktivis Malari 1974 ini.
Sebelumnya, para aktifis 1998 yang menjadi pendukung Jokowi saat pemilu lalu mengirim surat terbuka kepada Jokowi-JK. Para aktivis 98 tersebut mempertanyakan apakah untuk mendongkrak nilai tukar rupiah terhadap dolar harus menaikkan harga BBM. Karena dengan kebijakan tersebut, rakyat kecil lah yang akan menjadi korbannya.
Berikut isi Surat Terbuka Aktivis 98 yang diterima Bergelora hari ini
Kepada YTH: Bapak Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Ditempat
Merdeka !!!
Setiap kenaikan harga BBM akan selalu diikuti kenaikan kebutuhan hidup secara otomatis, dari kenaikan tarif listrik, tarif transport hingga naiknya harga kebutuhan pokok. Apakah Kenaikan BBM menjadi satu-satunya solusi bangsa ini? Apakah kenaikan harga BBM mampu meningkatkan nilai mata uang rupiah? Apakah kenaikan harga BBM bisa mengurangi angka kemiskinan rakyat?
Lapisan Rakyat menengah ke bawah yang sangat terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM, dari kelas buruh, pedagang, profesional dan pelaku industri kreatif, sedangkan kelas pengusaha besar, konglomerat, pejabat, kepala daerah dan anggota legislatif tidak terkena dampak. Para pejabat negara, kepala daerah, birokrat dan anggota legislatif biasanya akan meminta revisi anggaran alias kenaikan gaji, padahal uang yang dipakai berasal dari negara. Mereka inilah yang harus di revolusi mental, motivasinya bukan untuk mengabdi kepada rakyat dan negara, lelang saja jabatan mereka selama tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah harus berani mengambil langkah efisiensi Biaya, Waktu dan SDM, bahkan perlu juga mengambil keputusan ‘Vivere Pericoloso’, seperti Hukum Mati dan Sita Harta Koruptur, Potong Anggaran Gaji Pejabat termasuk DPR, Naikan Pajak Kendaraan Pribadi hingga 100% dan sebagainya. Langkah-langkah yang terkait dengan ‘Hidup Sederhana’ sebagai bagian dari agenda ‘Revolusi Mental’. Semoga bermanfaat, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, terimakasih atas waktu dan perhatiannya. Merdeka!
Tertanda :
01. Ismed Matahari, ST. (Aktivis 98 USAKTI)
02. Rudy PHL, SE. (Aktivis 98 UKI)
03. Tulus Arif BR, SE. (Aktivis 98 USAKTI)
04. Jove Manukoa, SE. (Aktivis 98 Univ. Jayabaya)
05. Bambang SP Sukarno Sakti, SH. (Aktivis 98 UNKRIS)
06. Kasino, SH. (Aktivis 98 Univ. Moetopo)
07. Ridwan Darmawan, SH. (Aktivis 98 UIN Jakarta)
08. Agung W Hadi, Dipl. (Aktivis 98 APP)
09. Muhd. Firman, SE. (Aktivis 98 UKI)
10. Irfan Fahmi, SH. (Aktivis 98 UIN Jakarta)
11. Maman Fathurochman (Aktivis 98 UMB)
12. Andrey Irza (Aktivis 98 Unpad Bandung)
13. Faisal Rachman (Aktivis 98 IISIP)
14. Rahmatullah (Aktivis 98 UNIAT)
15. Taufik Hidayat (Aktivis 98 ABA/ABI)
16. Niko Adrian (Aktivis 98 UKI)
17. Kiki Revolt (Aktivis 98 Palembang)
18. Lili Erawati (Aktivis 98 USNI)
19. Mangapul Silalahi, SH (Aktivis 98 UKI)
20. Rapolo Junius, SE (Aktivis 98 UMT)
21. Iwan D. Laksono (Aktivis 98 Surabaya)
22. M. Sofiyan (Aktivis 98 IISIP Jakarta)
23. Etty Syatibi (Aktivis 98 Univ. Djuanda Bogor)
24. Ahmad Nawawi (Aktivis 98 Unsri Palembang)
25. Heru Santoso (Aktivis 98 STI&K Jakarta)
26. Rahmat Imron Hidayat (aktivis 98 Univ Djuanda Bogor).
Namun demikian, aktivis 98 Universitas Jayabaya, Jove Manukoa menyatakan kenaikan harga BBM pada dasarnya memang memberatkan masyarakat tetapi memang siapa pun Presiden nya pasti BBM harus naik karena cadangan devisa yang tidak mencukupi untuk mensubsidi harga BBM.
“Kalo tidak dinaikkan Pemerintah RI akan pinjam atau hutang lagi ke IMF & World Bank maka tidak ada kata lain harus naik harga bbm ini,” ujarnya. (Dian Dharma Tungga)
