JAKARTA- Merapatnya Partai Golkar berkoalisi dengan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) menyusul pertemuan antara Ketua umum Golkar, Abu Rizal Bakrie (ARB) dan Jokowi Selasa (13/5) di Pasar Gombrong, Jakarta Timur sangat mengkuatirkan sebagian relawan pendukung Jokowi.
Bagi Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat), rencana koalisi itu sangat mengejutkan. Sebagai organ relawan pendukung sekaligus mitra kritis Jokowi rencana koalisi itu patut dipertanyakan, lantaran momentum Pilpres 2014 harusnya dimaknai sebagai akhir dari proses transisi demokrasi.
“Dengan kata lain Pilpres 2014 harusnya dilihat sebagai momentum peralihan dari orde baru ke generasi baru,” Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Hendrik Dikson Sirait kepada bergelora.com di Jakarta, Rabu (14/5).
Menurutnya pemerintahan Jokowi harus menjadi tonggak pemurnian pemerintahan sipil. Jadi siapa pendamping jokowi harusnya memiliki prasyarat dari unsur sipil, berintegritas yaitu bebas dari indikasi KKN dan tidak terkontaminasi oleh beban masa lalu.
“Yang penting bukan Orba. Kami enggak sepakat kalau Jokowi berpasangan dengan sisa-sisa orde baru,” tegasnya.
Sebagai organ pendukung, sekaligus mitra kritis Jokowi, menurutnya Almisbat melihat rencana koalisi itu sebagai langkah mundur dalam meraih peluang untuk mengakhiri proses transisi demokrasi dan sekaligus memutus mata rantai orba.
Seharusnya menurutnya Jokowi percaya diri bahwa ini adalah kehendak sejarah. Bahwa Jokowi adalah harapan banyak rakyat yang ingin Indonesia di pimpin oleh seorang pemimpin yang bukan hanya visioner, mau mendengarkan rakyat dan tulus bekerja utk rakyat. Dan tak kalah penting dia tidak terbebani oleh masalah masa lalu. Baik masalah kejahatan HAM atau korupsi. Prasyarat itu dimiliki oleh Jokowi.
“Jadi dia tidak perlu khawatir dengan minimnya dukungan parpol karena saya haqul yakin mayoritas rakyat mendambakan pemimpin seperti Jokowi,” tegasnya.
Kalau Golkar masuk di koalisi, jika Jokowi jadi Presiden maka Golkar menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi.
“Bukan saja karena beban masalalunya tapi juga Golkar adalah tipe partner yang berwatak brutus. Sering menusuk kawan dari belakang. Rezim SBY harusnya jadi pelajaran. Koalisi tapi tindakannya acap bertingkah seperti oposisi,” ujarnya. (Dian Dharma Tungga)
