JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepala daerah se-Papua untuk memakai dana otonomi khusus (otsus) dengan bertanggung jawab. Prabowo meminta jangan sampai ada kepala daerah jalan-jalan pakai dana otsus.
“Tapi saya minta bener-bener gubernur, bupati, tanggung jawab, jangan hanya jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa?” kata Prabowo saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Prabowo lantas bertanya kepada seluruh kepala daerah se-Papua. Dengan kompak, semua kepala daerah menyanggupi instruksi Prabowo.
“Kok jawabannya kurang, bisa?” tanya Prabowo.
“Bisa,” jawab kepala daerah se-Papua.
Prabowo mengatakan seluruh rakyat kini sudah pintar menggunakan gawai atau gadget. Prabowo meminta Mendagri Tito Karnavian mengawasi dana otsus untuk wilayah Papua.
“Sekarang rakyatmu sudah pintar-pintar, semua punya gadget, nanti Mendagri awasi ya, jangan bupati terlalu lama, gubernur ada di Jakarta,” ujarnya.
“Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, komite membantu, para menteri siap, program-program pusat pun akan kita turunkan Saudara-saudara,” lanjut Prabowo.
Dana Otsus Papua Rp12,6 Triliun Sudah Cair
Kepada Bergelora.com dilaporkan juga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dana otonomi khusus (otsus) Papua senilai Rp12,696 Triliun telah dicairkan.
“Dana otonomi khusus sudah dicairkan untuk tahun ini sebesar Rp12,696 triliun,” kata Menteri Keuangan dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur serta Kepala Daerah Papua di Istana Negara, Selasa, 16 Desember 2025.
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo memberikan peringatan tegas kepada para gubernur dan bupati agar menggunakan dana otsus secara bertanggungjawab.
Laporan KEPP
Dilaporkan juga, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai mengenai arah kerja, agenda strategis, serta peta jalan percepatan pembangunan Papua. Dalam laporannya di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025, Ketua KEPP OKP menegaskan pentingnya komunikasi intensif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, komite, serta para kepala daerah di Tanah Papua.
“Kami membangun komunikasi formal dan informal dengan figur-figur kami yang luar biasa, para gubernur, bupati, wali kota. Banyak ide-ide besar yang disampaikan kepada kami dan terobosan-terobosan yang seringkali luput dari media, tetapi banyak terobosan di lapangan yang dilakukan,” ujarnya.
Menurut Velix, Papua tidak semata dipandang dari aspek ketertinggalan dan keterpencilan, melainkan sebagai bagian strategis masa depan Indonesia. ”Membicarakan Papua adalah membicarakan tentang masa depan Indonesia, tentang masa depan ekonomi, masa depan energi, masa depan pangan, dan tentu adalah masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi dan geostrategis,” kata Velix.
Ketua KEPP OKP menjelaskan sejumlah agenda prioritas yang telah disepakti. Agenda pertama yakni penguatan program quick wins yang berakar pada budaya dan partisipasi masyarakat Papua yang disebut asta cita rasa Papua.
“Contohnya seperti tadi harapan dari Bapak Kepala BGN untuk 2.572 SPPG di Tanah Papua, kami ingin bahwa harus ada rasa Papuanya, pelibatan gereja, sehingga ekonomi jemaat juga berputar, kemudian ekonomi kampung berputar. Tentu ini akan menjadi sebuah sentuhan yang menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh, maupun pola logistik lokal di Tanah Papua,” katanya.
Agenda kedua difokuskan pada perlindungan sosial dan keberpihakan langsung kepada orang asli Papua seperti bantuan langsung tunai. Sementara untuk BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan juga menjadi point penting dalam agenda prioritas tersebut.
“Tentang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang harus universal health coverage, terutama saudara-saudara kita para pendeta, kemudian penatua, kemudian nelayan, buruh yang kemudian selama ini masih terbatas untuk masuk sebagai iuran BPJS kesehatan, dan ini harus menyentuh orang asli Papua,” lanjutnya.
Selain itu, KEPP OKP juga mendorong penguatan ekonomi lokal dari hulu ke hilir dengan penetapan satu produk unggulan di setiap kabupaten/kota. Tidak hanya itu, KEPP OKP mendorong pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui kawasan ekonomi strategis dan industri di berbagai wilayah Papua.
“Kami juga membahas dengan beberapa gubernur, beberapa bupati, untuk mengusulkan kawasan ekonomi strategis baru lagi selain di Sorong, tapi ada Biak untuk menjadi pintu gerbang kita kawasan pasifik, kemudian di Pegunungan Bintang, kemudian di Merauke, di Kaimana, sehingga ini menjadi satu pergerakan ekonomi yang baik di rusuk, di tengah, di pesisir utara maupun di selatan. Termasuk gagasan untuk sebuah free trade zone yang juga bisa mendukung investasi untuk masa depan Indonesia,” ucapnya.
Menutup laporannya, Ketua KEPP OKP memaparkan peta jalan lima tahun percepatan pembangunan Papua. Mulai dari target program MBG sebagai pemantapan quick wins hingga mendorong investasi lokal sehingga dapat terbentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kemudian di 2027 untuk investasi lokal, kemudian investasi ekonomi lokal sehingga bisa ada PAD, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian di 2028 dan juga untuk aspek perlindungan sosial, dan terakhir adalah 2029 ini tahun politik,” tandasnya.
