JAKARTA- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 bukan untuk rakyat, namun berisi rencana bagi-bagi proyek antar elit-elit penguasa dengan jaminan penuh dari negara. Sudah tentu proyek-proyek itu akan menjadi beban berat bagi rakyat. Hal ini disampaikan oleh pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (27/10).
Menurutnya, seharusnya APBN merupakan rencana strategis negara sebagai manifestasi pelaksanaan amanat penderitaan rakyat dan merupakan jawaban atas masalah medasar yang dihadapi rakyat saat ini yakni pengangguran, kemiskinan, dan bencana kemanusiaan yang melanda seantero negeri ini.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia APBN sebagian besar isinya adalah daftar proyek bancakan elit penguasa,” ujarnya.
Berbagai mega proyek dirancang dalam RAPBN 2016. Sumber dananya dari pajak, utang dan investasi asing yang dijamin oleh negara.
“Mega proyek dirancang di seluruh sektor termasuk mega proyek kontroversial seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung, Mega Proyek Listrik 35 ribu megawatt, berbagai mega proyek waduk, tol dan lain sebagainya,” ujarnya.
Untuk itu menurutnya pemerintah menempatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN untuk membuka jalan bagi swasta untuk melakukan investasi dalam berbagai mega proyek infrastruktur skala besar.
Tahun 2016 pemerintah berencana melakukan PMN BUMN senilai Rp. 48,2 Triliun. Tahun lalu dalam APBNP 2015 pemerintah melakukan PMN senilai Rp. 70,3 Triliun. Dengan demikian PMN BUMN di era pemerintahan Jokowi telah mencapai 118,5 triliun lebih.
“Tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam PMN ini. Tidak jelas juga capaian hasil dari PMN yang dilakukan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui bahwa BUMN yang memperoleh penyertaan modal negara adalah perusahaan terbuka yang hampir separuh kepemilikannya oleh swasta dan asing. Dengan demikian PMN BUMN dimaksudkan agar BUMN bisa lebih leluasa menjual saham mereka ke swasta dan mencari utang luar negeri.
“PNM BUMN semacam ini akan kontraproduktif yang justru akan menyebabkan BUMN kita digadaikan pada pihak asing,” ujarnya.
Tidak hanya sampai disitu saja. Menurutnya, Pemerintah juga memberikan jaminan kepada kreditur perbankan/badan usaha yang turut berperan serta dalam mega proyek tersebut. Selain itu penjaminan investasi juga diberikan oleh Pemerintah bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha.
“Padahal pemberian dukungan/jaminan ini membawa konsekuensi bagi negara yang harus menanggung beban apabila terjadi kegagalan proyek,” jelasnya. (Enrico. N. Abdielli)
