JAKARTA- Usaha Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) bertemu Abraham Samad pada masa kampanye pilpres 2014, sekiranya benar, menjadi bukti bahwa PDIP sedang membangun kekuatan untuk memperlemah KPK, karena kekuatan atau keunggulan KPK saat ini bukan pada institusinya tetapi pada personal 5 orang pimpinan KPK. Demikian Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus kepada Bergelora.com di Jakarta Jumat (23/1) menanggapi manuver Sekjen PDI-P, Hasto Kristanto yang menyerang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.
“KPKPN juga sebagai lembaga pencegah korupsi dibubarkan sebelum akhir masa jabatan sebagai presiden pada tahun 2004, sekarang Abraham Samad menjadi target pelemahan KPK,” jelasnya.
Ia menjelaskan sebelumnya ada manuver yang telah membawa korban Komjen Budi Gunawan yang pada akhirnya harus mengalami nasib tidak dilantik menjadi Kapolri. Sementara itu masih terus dipaksakan kehendak agar Presiden Jokowi tetap melantik setelah Komjen Budi Gunawan jadi tersangka.
“Sekarang Abraham Samad akan dikorbankan dengan manuver tidak elok, membuka borok adanya pertemuan yang sudah pasti bersifat rahasia. Posisi Abraham Samad disini adalah korban dari nafsu ingin berkuasa setelah 10 tahun berpuasa,” jelasnya.
Sebenarnya ada pihak tertentu menurutnya tidak nyaman dengan keberadaan Lembaga KPK ini. Seorang ketua umum partai pernah menolak untuk diperiksa KPK.
“Waktu itu sebagai saksi menguntungkan bagi 12 kader PDIP yang diperiksa KPK karena kasus Travel Cheque/TC sebagai korupsi pemilihan DGS BI Miranda S. Gultom. Mereka menolak hadir dan mengirim demonstrasi ke KPK,” ujarnya.
Menghancurkan Polri
Hebatnya lagi menurut Petrus dalam waktu yang bersamaan manuver beberapa orang elit partai secara tidak sadar ikut menghancurkan Partai PDIP dan Institusi Polri.
“Mereka terbukti menyeret Komjen Budi Gunawan menjadi Timses Jokowi-JK dalam Pilpres,” ujarnya.
Bahkan salah satu elit partai tersebut menurutnya sempat mengakui dihadapan media bahwa visi misi Jokowi bidang Pertahanan dan Keamanan dikonsep oleh Komjen Budi Gunawan.
“Padahal Undang-Undang Kepolisian melarang keras anggota Kepolisian turut serta dalam politik praktis dan harus bersikap netral,” jelasnya.
Jangankan KPK dan Abraham Samad, menurutnya, Komjen Budi Gunawan sebagai perwira Polri cemerlang dan calon Kapolri terbaik sebagai pejabat resmi Polri saja bisa diperalat untuk kepentingan Partai.
“Kemudian hubungan yang bersifat nepotisme ini dibuka kepada publik melalui media bahwa Budi Gunawanlah yang menyusun visi misi Capres Jokowi di bidang Pertahanan dan Keamanan,” ujarnya. (Tiara Hidup)