JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa menjaga dan membangun ketertiban di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Caranya dengan memperkuat fungsi intelejen, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara,– bukan hanya TNI Angkatan Darat untuk menjaga kepentingan Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Pengamat Militer dan Intelejen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati pada Bergelora.com di Jakarta, Senin (27/10).
“Penguatan TNI AL, hal itu mengingat saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga,” ujarnya.
Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, menurutnya kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi. TNI AL sendiri selain menjalankan tugas-tugas militer matra laut, juga berupaya melakukan langkah-langkah proaktif lainnya demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan/beranda.
“Pendekatan pertahanan harus lebih mengedepankan aspek prosperity dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek sekuriti,” tegasnya.
Untuk itu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati meminta agar pemenuhan alutsista harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yang dapat diterima pihak manapun.
“Ini semua agar TNI AL mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut/maritim dalam bentuk apapun,” jelasnya.
Pertahanan Udara
Dewasa ini alutsista yang ada belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Terutama dalam mengatasi illegal fishing/logging, perompakan dan lainnya.
“TNI AL selain melaksanakan tugas TNI matra laut juga menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yuridiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan international yang telah diratifikasi. Segera ajak bicara intensif Kasal Laksamana Marsetio sebagai pakar sea power,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dari matra TNI Angkatan Udara Indonesia sangat lemah dan banyak berpihak pada kepentingan asing.
“Hukum kita sangat lemah dan banyak berpihak ke orang asing. Masak pesawat asing jelas-jelas masuk wilayah kita hukumnya cuma didenda USD 6.000. (Rp 6. Juta) Sangat lucu. Karena biaya Sukhoy yang menangkap pesawat asing jauh lebih mahal dari pada dendanya. Makanya itu si pilot mau bayar saja denda pake kredit card. Waduh, ini bener-bener pelecehan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa air power ada di Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Untuk itu Presiden Jokowi perlu segera memperkuat kemampuan sergap di udara.
“Kita perlu persawat tempur sergap untuk bisa di gelar setidaknya di 7 pangkalan udara lagi yaitu, Medan, Natuna, Tarakan, Biak, Timika, Kupang, Jakarta.
Ia menghitung, kalau Indonesia bisa menempatkan paling tidak satu pesawat tempur di setiap pangkalan dan melengkapi kekurangan radar yang ada ditambah peluru kendali jarak sedang maka posisi tawar Indonesia akan naik.
“Dengan demikian kemampuan pertahanan udara kita akan menentukan luar biasa. Dan kita benar-benar menjadi macan Asia yang disegani,” tegasnya.
Indonesia menurutnya harus segera mewujudkan pembangunan industri radar sendiri agar tidak tergantung dengan radar buatan luar yang banyak resiko keamanan dan pertahanan buat kepentingan Indonesia.
“Pemenuhan kebutuhan radar bisa segera diwujudkan dengan membangun industri Radar Nasional. Percayalah kita mampu. Daripada membuat pesawat tempur. Untuk itu katanya Presiden, Menhan, Menristek, Menperin harus punya kebijakan dan komitmen yang sama dengan kami,” ujarnya. (Web Warouw)
