JAKARTA- Tuntutan para 42 ribu bidan PTT untuk mendapatkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) semestinya segera dipenuhi oleh pemerintahan Joko Widodo. Karena peran bidan PTT adalah salah satu ujung tombak dalam menjaga kesehatan masyarakat saat ini. Menyepelekan peran bidan PTT akan berujung pada keruntuhan sistim kesehatan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Pengurus Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Tutut Herlina pada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (5/2).
“Semua posyandu sampai di desa-desa terpencil dan tertinggal disemua kepulauan di negeri ini dijalankan setiap bulan oleh bidan. Mereka bukan hanya mengurus ibu melahirkan, tapi semua pelayanan kesehatan di desa yang tidak memiliki dokter. Tanpa peran bidan PTT, sudah lama sistim kesehatan masyarakat kita runtuh,” ujarnya menanggapi keluhan dan tuntutan para bidan PTT yang tidak segera diangkat menjadi PNS.
Tanpa peran bidan PTT, maka tidak akan ada diteksi dini ancaman kematian ibu dan bayi, gizi kurang, kekurangan vitamin A, wabah penyakit menular dan lainnya sehingga pemerintah bisa segera bertindak cepat.
“Bidan adalah ujung tombak pemerintah dalam melayani kesehatan masyarakat. Emang dari mana laporan masuk ke puskesmas, dinkes terus ke kemenkes, kalau bukan dari bidan,” ujarnya.
Selama ini juga menurutnya 65.100 desa siaga yang dibina oleh DKR di seluruh Indonesia sangat bergantung pada bidang-bidan PTT yang membina pos-pos yandu setiap bulan.
“Dari bidanlah kita semua mengetahui, ada gizi kurang dan gizi buruk kemudian advokasi bisa berjalan ke puskesmas sampai rumah sakit. Dari bidanlah kita mendapatkan data kesehatan masyarakat secara kongkrit. Sebagian besar desa di Indonesia jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai termasuk dokter,” ujarnya.
Menurutnya, 400-an ribu relawan masyarakat yang tergabung dalam desa siaga dan DKR tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman seperti bidan yang sudah terlatih dan terdidik.
“Sudah bisa ketahuan, apa yang akan terjadi tanpa peran bidan-bidan PTT yang selama ini sudah mengabdi bekerja bagi kesehatan masyarakat. Mati rakyat kita. Relawan DKR tidak akan bisa berbuat banyak menghadapi persoalan kesehatan tanpa bantuan bidan,” tegasnya.
Pada waktu Menteri Kesehatan Siti Fadilah pada tahun 2005 mengangkat langsung 60 ribu bidan PTT menjadi PNS, menurutnya memperkuat tidak hanya sistim kesehatan tetapi sistim ketahanan nasional.
“Karena ketahanan nasional sangat bergantung pada kesehatan rakyat. Hanya jika rakyat sehat maka negara akan kuat. Bidan sangat berperan dalam sistim kesehatan rakyat dan ketahanan nasional. Jangan seperti sekarang. Rakyat dibiarin sakit dan mati. Pemerintah lepas tanggung jawab atas bidan-bidannya. Terlalu!” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa rakyat yang sakit tidak akan pernah bisa sekolah, berjualan, bekerja apalagi menjaga kampung halamannya. Untuk itu menurutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) diminta untuk segera mengangkat semua bidan PTT menjadi PNS sehingga negara bertanggung jawab terhadap petugas kesehatannya yang bekerja di desa terpencil, terbelakang dan terisolir.
“Jadi menteri atau jadi presiden jangan lambat. Bidan terlantar, Rakyatmu mati semua. Kami akan tuntut pemerintah yang lepas tanggung jawab,” tegasnya. (Dian Dharma Tungga)
