JAKARTA- Danantara Indonesia memastikan data perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbukti merugikan negara akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan COO Danantara, Dony Oskaria usai melakukan pertemuan dengan pejabat struktural Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK C1, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dony mengatakan, penutupan perusahaan BUMN yang terus merugi tidak dimaksudkan untuk menghapus dugaan tindak pidana yang mungkin terjadi di dalamnya.
“Iya,” kata Dony saat ditanya apakah data BUMN yang merugikan negara akan diserahkan ke KPK.
Dony menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merampingkan jumlah perusahaan BUMN.
“Bahwa kita mengurangi dari 750, kurang lebih 1.000 perusahaan menjadi 250 perusahaan. Ini untuk membuat perusahaan-perusahaan kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih agile. Dan tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang nanti skalanya kecil-kecil yang tidak memberikan dampak dan manfaat,” jelas Dony dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (1/7) .
Menurut Dony, penutupan perusahaan justru dilakukan untuk mencegah kerugian negara semakin besar.
“Penutupan-penutupan itu tidak berarti menghapus kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi nanti dibilang lagi ini tutup terus dulu mereka nyolong gimana, ya nggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, langkah penutupan dilakukan terhadap perusahaan yang secara bisnis diproyeksikan terus mengalami kerugian.
“Yang kita tutup itu justru kita menghindari potensi terjadinya kerugian negara lebih besar. Contohnya misalnya ada PT ini sudah rugi tiap tahun, tahun depan kita pikir akan rugi juga, tahun berikutnya akan rugi juga, ya mending kita tutup kan untuk menghindari supaya tidak ruginya lebih dalam lagi,” terangnya.
Dony menambahkan, pembahasan mengenai langkah tersebut juga telah dilakukan bersama KPK.
“Dan juga KPK menyampaikan selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi dan itu boleh dilakukan,” jelasnya.
Meski demikian, Dony menegaskan penutupan perusahaan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan.
“Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang kalau jika ada mens rea-nya,” pungkasnya.
240 BUMN Sudah Ditutup, Prabowo: Ujungnya Akan Menutup Kurang Lebih 800 Perusahaan Negara
Sebwlumnya dilaporkan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat secara bisnis. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perampingan perusahaan negara yang jumlahnya selama ini dinilai terlalu banyak.
Hal itu diungkapkan Prabowo dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/6/2026).lalu.
Prabowo menuturkan, pada masa awal jabatannya sebagai Presiden, dirinya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.
Namun ternyata mencapai lebih dari 1.000 perusahaan, yang mencakup induk, anak, hingga cucu usaha.
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan yang terus mengalami kerugian.
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Enggak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan langkah perampingan belum berhenti. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ Pemerintah bahkan menargetkan jumlah perusahaan negara yang ditutup dapat mencapai 700 hingga 800 entitas.
“Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” kata dia.
Prabowo menyebut banyak perusahaan pelat merah selama ini tidak memberikan keuntungan dan justru menjadi beban keuangan negara. Selain memperbaiki tata kelola, penutupan perusahaan-perusahaan tersebut juga disebut mampu menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan, termasuk dari pengurangan biaya direksi dan komisaris.
Ia bilang, banyak perusahaan negara yang tidak sehat secara finansial, namun tetap memberikan beban gaji dan fasilitas bagi jajaran manajemennya.
“Itu kalau dihitung, umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, (hasil) 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu,” ucapnya.
Prabowo juga menyinggung bahwa keberadaan perusahaan negara yang tidak sehat berpotensi membuka ruang praktik tata kelola yang buruk. Maka dari itu, pemerintah memilih melakukan penataan menyeluruh agar aset negara dapat dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jadi saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang enggak bener, dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka,” kata Prabowo. (Web Warouw)
