Minggu, 26 Januari 2025

Smelter Di Gresik Melawan Kebijakan Jokowi

JAKARTA- Rencana PT. Freeport yang akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dengan nilai proyek 130 ribu Dollar AS, haruslah dikaji ulang. Pemerintah harusnya mengarahkan pembangunan smelter di tanah Papua, atau setidaknya di kawasan timur Indonesia lainnya. Kalau dilanjutkan berarti kebijakan ini bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggir. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Presidium Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT), Laode Ida pada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (27/1).

“Kontrak Karya antara Freeport dan pemerintah RI semestinya jadi bagian subtansi yang masuk dalam butir-butir kesepakatan,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT) mendukung Gubernur Papua berjuang menolak rencana itu pembangunan smelter di Gresik.

“Prinsipnya, sumberdaya alam (SDA) di Papua harus dikembangkan untuk membangun wilayah Papua atau setidaknya Kawasan Timur Indonesia,” jelasnya.

Ketua Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT) dari Papua, Roy Simbiak juga menjelaskan bahwa smelter di Papua akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Papua dan Kawasan Timur Indonesia sekaligus memanfaatkan SDM yang ada di Papua dan Indonesia Timur.

“Kita semua harus segera menghentikan dan atau menolak pola-pola eksploitasi SDA yang diekstrak ke luar, yang substansinya akan terus memapankan paradigma pembangunan berciri ketergantungan seperti dipraktekkan sejak Orba hingga saat ini, sekaligus menghentikan kebijakan yang merupakan warisan buruk masa lalu,” tegasnya.

Karena menurutnya jika paradigma pembangunan smelter Freeport di Gresik sama saja dengan ‘menghindari wilayah KTI terbangun’. Berarti di satu pihak akan terus tertinggal dan sebaliknya di wilayah barat negeri ini akan kian pesat pembangunannya.

“Kebijakan seperti itu pula, bila terus dibiarkan, secara langsung bertentangan gagasan dan salah satu janji kampanye Presiden Jokowi, yakni membanguna indonesia dari pinggir,”

Oleh karenanya menurut Roy Simbiak, PPIT mendesak pemerintah untuk mengarahkan PT Freeport agar memangun smelternya di tanah Papua atau setidaknya di wilayah KTI lainnya. (Web Warouw)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru