JAKARTA-Suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 31 BUMN dengan status perusahaan tertutup dan 3 BUMN yang sudah melantai dibursa saham yaitu PT. Antam sebesar Rp 3,5 triliun, PT Adhi Karya sebesar Rp 1,4 trilyun dan PT Waskita Karya sebesar Rp 3,5 Trilyun hanya akal-akalan elit politik di DPR dan pemerintahan. Demikian Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (16/2).
“Karena itu PMN yang dusuntikan kepada tiga BUMN tbk itu justru akan menguntungkan pemegang saham ketiga BUMN yang diluar pemerintah. Karena sifat PMN sama dengan pinjaman BANK tanpa bunga,” ujarnya
Dikucurkannya PMN kepada tiga BUMN tersebut menurutnya ditunggangi banyak kepentingan pribadi pada ketiga BUMN terbuka tersebut. Motifnya mencari keuntungan naiknya nilai saham ketiga BUMN tersebut akibat kucuran PMN bagi yang memegang saham ketiga BUMN atau dengan kompensasi beli saham dengan harga under value. Selain itu juga bagian fee dari proyek proyek infrajstrutur pemerintah.
“Karena itu BPK, Kejaksaan Agung, KPK harus benar-benar mengawasi ketiga BUMN tersebut walau BPK agak sulit mengauditnya karena sudah menjadi perusahaan terbuka,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa, kinerja tiga BUMN ini pada tahun 2013 hasil RUPS 2014 PT Antam dengan Kompisisi Saham pemerintah 65%, Saham Perusahaan Asing 30% dan 5% publik. Dividen tunai dibagikan kepada Negara oleh PT Antam hanya sebesar Rp 59.98 milyar dan publik. Kepada perusahanan asing sebesar Rp 32.26 milyar.
Sedangkan PT Adhi Karya mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk turun menjadi Rp 59,91 miliar pada semester I 2014. Sementara itu, pendapatan perseroan turun 4,1% menjadi Rp 3,19 triliun pada semester I 2014. Per akhir Juni 2014, komposisi pemegang saham Adhi Karya yaitu pemerintah Indonesia sebesar 51% dan publik sebesar 49%.
Sementara pada PT Wika diharapkan PMN untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan di sektor infrastruktur, seperti proyek electronical city, air, jalan dan jembatan, serta minyak dan gas. PT Wika juga memiliki keinginan untuk menciptakan listrik 35 ribu megawatt (MW) hingga 2019. Pembangunan jaringan listrik itu.
“Ketiga BUMN terbuka yang mendapatkan PMN jelas bukan untuk melakukan buy back saham untuk memperbesar saham kepemilikan negara dan PMN digunakan untuk private capital placement oleh pemegang saham mayoritas,” ujarnya
Menurutnya ketiga BUMN terbuka tersebut tidak berhasil mendapatkan tambahan modal dari pinjaman bank karena kinerja keuangannya buruk serta syarat dengan kepentingan politik serta maraknya dugaan penyelewengan oleh oknum BUMN tersebut.
“Contohnya, korupsi pada ekpor biji nikel grade satu tapi dibukukan dengan nilai ekspor biji nikel grade 2 dan ini telah masuk tahap peyelidikan KPK,” ujarnya.
Sedangkan untuk PT Adhi Karya yang banyak mengerjakan proyek infrakstruktur pemerintah menurutnya banyak sekali dugaan korupsi dan mark up yang melibat anggota DPR seperti kasus proyek Hambalang sehingga meyebabkan investor atau bank takut meminjamkan dananya.
“PT Wika juga tidak lepas dari keenganan Bank mendanai proyek proyeknya karena banyak dugaan penyelewengan dalam proyek-proyek infrastruktur listrik milik pemerintah,” ujarnya (Dian Dharma Tungga)
