Minggu, 25 Februari 2024

SUDAH BANYAK KORBAN….! Percepat RUU TPKS, KSP Kebut Kumpulkan Masalah Kekerasan Seksual Dari Masyarakat

JAKARTA – Pemerintah pada tanggal 31 Januari – 2 Februari 2022 menyelenggarakan konsinyering untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan UndangUndang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selaku Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej menegaskan “Konsinyering penyusunan DIM kali ini ditujukan untuk memastikan internal pemerintah well prepared, solid dan kompak dalam menyikapi langkah lanjutan pembentukan RUU

TPKS. DIM yang dihasilkan akan merefleksikan pandangan pemerintah yang
komprehensif, tidak sektoral.”

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengatakan kementerian lembaga yang terlibat menunjukan semangat yang sama untuk memastikan RUU TPKS nantinya akan memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan seksual, memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual serta memberikan
payung hukum yang mumpuni bagi aparat penegak hukum untuk bergerak dalam
kerangka penegakan hukum.

“Semua aspek kami antisipasi, DIM pemerintah dipastikan akan berisi penguatan substansi di aspek pencegahan, perlindungan korban, ketentuan pidana, hukum acara pidana, dan aspek-aspek kunci lainnya.” Ungkap Wakil Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sementara itu Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani
mengatakan, “Gerak cepat penyusunan DIM ini tidak terlepas dari arahan Presiden
Jokowi yang menginginkan penyusunan DIM untuk dimaksimalkan sesegera mungkin.”

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan juga mengungkap bahwa konsinyering kali ini
bukanlah konsinyering pembahasan DIM yang pertama dan terakhir, dalam satu minggu ke depan, akan diadakan rangkaian konsultasi pembahasan DIM yang akan turut mengundang kementerian/lembaga, perwakilan masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok strategis lainnya.

“Kanal masukan untuk penyusunan DIM pemerintah akan dibuka seluas-luasnya baik bagi internal pemerintah, maupun dari masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok strategis lainnya,” tutup Jaleswari.

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, hadir dalam konsinyering tersebut, perwakilan kementerian/lembaga yang memiliki irisan tugas dan

fungsi dalam RUU TPKS, mulai dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kantor Staf Presiden. (Web Warouw)

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru