SIGI- Provinsi Sulawesi Tengah akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp 750 miliar. Dana sebesar itu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P) yang baru saja disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, beberapa hari lalu. Dana itu diperuntukkan khusus untuk membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi dan jembatan. Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Ahmad M Ali kepada Bergelora.com saat melakukan pertemuan serap aspirasi di Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Minggu (15/2).
Dana sebesar Rp 750 miliar itu diperuntukan bagi enam kabupaten dan satu kota di Sulteng. Menurut Ahmad Ali, kabupaten dan kota yang mendapat dana khusus itu adalah daerah yang mengajukan program, lalu diperjuangkan anggota DPR RI yang berasal dari Dapil Sulawesi Tengah yang ada di Komisi V.
“Kabupaten Sigi mendapat alokasi dana sebesar Rp 100 miliar khusus untuk pembangunan jalan, jembatan dan irigasi,” kata Ahmad Ali, yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dihadapan masyarakat Kabupaten Sigi.
Ia menilai, masalah pokok yang dihadapi Kabupaten Sigi adalah tertutupnya akses jalan yang menghubungkan antara desa satu dengan desa yang lain, antara Kabupaten Sigi dengan Babupaten tetangga.
“Dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, semua akses jalan itu akan terbuka, dan saya meyakini pergerakan ekonomi di Kabupaten Sigi akan semakin maju, uang yang akan beredar juga semakin banyak dan pada akhirnya daya beli masyarakat juga akan tumbuh,” jelasnya.
Pada kesempatan pertemuan Serap Aspirasi tersebut, Anggota DPR RI Ahmad M. Ali didampingi oleh Ketua Harian Partai Nasdem Sulawesi Tengah Aristan, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Sulteng Muh. Masykur, serta Ketua Fraksi DPRD Sigi Hafid Laturaja dan anggota fraksi lainnya.
Acara reses yang dibuat sederhana itu cukup menarik perhatian warga untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPR RI Fraksi NasDem yang dikenal dengan panggilan akrabnya Mat Sun itu. Berbagai persoalan pun disampaikan masyarakat antara lain masalah drainase, jalan hingga masalah pungutan sekolah yang masih berkembang dan terjadi di masyarakat.
Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Tinggede Selatan, Hamdan, menyampaikan masih adanya sekolah yang melakukan pungutan, seperti pungutan sekolah untuk pembuatan pagar.
“Kami orangtua di sini bingung pak. Katanya sekolah gratis, tapi masih ada pungutan. Untuk itu saya usulkan agar pembangunan sekolah juga harus di anggarkan satu paket dengan pagar sekolah,” kata Hamdan.
Menanggapi pertanyaan warga, Ahmad M. Ali menekankan kepada anggota Fraksi Partai NasDem baik yang ada di DPRD Kabupaten Sigi maupun yang duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, agar dalam mengalokasikan anggaran pendidikan di provinsi dan kabupaten, tidak boleh kurang dari 20 persen. Di samping itu ia juga berharap agar dalam membangun daerah dapat dilakukan dengan cara gotong-royong.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi, Iskandar Nongtji, yang turut hadir mewakili pemerintah Kabupaten Sigi, mengaku bersyukur atas adanya kucuran dana tersebut. Sebab, beberapa perencanaan pembangunan jalan di Kabupaten Sigi yang telah diprogramkan, akhirnya tahun ini dapat direalisasikan.
“Selama ini saya mengelola anggaran sebesar Rp 80 miliar, termasuk didalamnya belanja pegawai. Nah, dana ini sebesar Rp 100 miliar khusus untuk infrastruktur. Kami berterima kasih betul,” kata Iskandar.
Normalisasi Sungai
Setelah melakukan pertemuan di Desa Tinggede Selatan, Ahmad M. Ali dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Balamoa, Kecamatan Dolo Barat untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat setempat.
Sedikitnya 50-an warga dan tokoh masyarakat telah menunggu kedatangan anggota DPR RI yang juga Ketua NasDem Sulawesi Tengah itu. Pada sesi tanya jawab, Kepala Desa Balamoa, Simon, menyampaikan persoalan Sungai Rumai sepanjang dua kilometer yang memerlukan normalisasi.
“Warga berharap ada normalisasi Sungai Rumai, sebab jika tidak segera ditangani, maka warga di sini sekitar 263 KK akan terancam banjir,” kata Simon.
Mendengar keluhan warga, saat itu juga Ahmad Ali langsung menelepon Kepala Balai Sungai Wilayah Makassar yang kebetulan ada di Jakarta. Poin dari pembicaraan tersebut, Kepala Balai menyanggupi dan akan mengalokasikan anggarannya.
“Kepala Balai telah menyanggupi, nanti saya juga akan minta Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengawal ini. Kalau tahun ini belum bisa dilaksanakan, berarti akan dialokasikan pada tahun 2016,” kata Ahmad Ali yang disambut tepuk tangan warga yang hadir pada pertemuan tersebut. (Lia Somba)
