JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta pemerintah untuk menggandeng aparat penegak hukum dalam menyelidiki dugaan perundungan atau bullying di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di seluruh universitas di Indonesia.
“Ini untuk mengetahui, mana-mana saja PPDS yang kental dengan budaya perundungan,” ujar Arzeti dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).
“Mungkin tidak semua program, tapi penyelidikan menyeluruh dapat memetakan masalah budaya bullying yang sudah sangat mengkhawatirkan,” sambung politikus PKB ini.
Arzeti menegaskan, tindakan ini harus diambil untuk memutus mata rantai perundungan dalam dunia pendidikan dokter spesialis.
Dia tak ingin, budaya perundungan ini berlanjut, mengingat adanya kasus kematian seorang mahasiswi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah. Diduga, korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya akibat perundungan yang dialaminya.
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan, saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menghentikan sementara program PPDS Undip untuk memastikan penyelidikan berjalan dengan baik.
Arzeti mendorong Kemenkes membentuk tim khusus yang melibatkan psikolog untuk menangani masalah perundungan di PPDS.
“Karena kan ini PPDS lingkungan yang baik dosen maupun seniornya bukan lagi di usia muda yang tengah melakukan pencarian jati diri,” katanya.
Arzeti juga menekankan pentingnya lingkungan PPDS yang bebas dari bullying, agar para dokter spesialis dapat bekerja dengan baik tanpa gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh perundungan.
“Para dokter ini bekerja dengan nyawa pasien sebagai taruhannya. Kalau ternyata suka melakukan bully, bagaimana kita bisa percayakan nasib dan keselamatan pasien,” imbuh dia. (Web Warouw)
