JAKARTA- Memasuki hari ketiga pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK, Komite IV DPD RI menekankan pada isu kesetaraan pembangunan. Calon anggota BPK yang terpilih diharapkan mampu membangun BPK menjadi lembaga yang tidak hanya mengaudit keuangan, tetapi juga mampu membuat strategi untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.
“Saat ini pembangunan di kawasan timur masih banyak yang belum tersentuh. Bagaimana strategi anda di bidang pembangunan jika anda menjadi anggota BPK?,” tanya anggota Komite IV DPD RI, Andi Surya kepada para calon anggota BPK, di Ruang Rapat Komite IV, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (31/8).
Menurutnya, sebagai lembaga yang memegang peranan penting di bidang keuangan instansi/lembaga, ke depan BPK harus mampu memberik kontribusi lebih dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Calon terpilih harus mampu melakukan terobosan. BPK tidak hanya berperan dalam mengaudit laporan keuangan tetapi juga masuk dalam perencanaan keuangan negara dan juga daerah,” tambahnya.
Sementara itu, kepada Bergelora.com dilaporkan, anggota Komite IV dari Jawa Tengah, Bambang Sadono mengatakan bahwa BPK harus melakukan pembaharuan. Caranya, berpartisipasi dalam mendesain konsep perencanaan keuangan daerah dalam bidang penerimaan dan pendayaan potensi serta sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. “BPK harus punya konsep dan pembaharuan, tidak hanya memeriksa keuangan saja, tetapi juga mampu mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Calon Anggota BPK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan hari ini adalah Sumurung Halomoan Nami Naibaho. Saat menjabarkan visi misinya, dirinya mengemukakan bahwa BPK dapat meningkatkan kredibilitasnya dengan peningkatan kinerja yang mampu mencegah tindak korupsi melalui konsep netralitas.
Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu yang juga mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK, menyampaikan saat ini masalah dan tantangan BPK adalah keterbatasan pengawasan keuangan dan efektifitas tindak lanjut dari hasil temuan. Masih menurutnya, selama ini BPK hanya melihat input-proses-output, bukan input-proses-outcome yang harusnya menjadi dasar kinerja BPK dalam menyejahteraan rakyat.
Sedangkan calon anggota BPK lainnya, Taufik Hendra Kusuma mempunyai misi untuk meningkatkan sinergi dengan APIP, APH, dan pihak lain dalam kerangka grand strategy pencegahan kerugian negara. Dirinya menganggap tumpang tindih kewenangan antar instasi pemeriksa keuangan masih terjadi, sehingga dibutuhkan sinergi yang dapat menunjang kerjasama satu sama lain.
Sedangkan calon anggota BPK Emita Wahyu Astami yang merupakan Guru Besar salah satu universitas di Yogyakarta mempunyai visi menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Selain itu dirinya juga beranggapan bahwa adanya inovasi di BPK dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Rampung Uji
DPD telah rampungkan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK RI, Hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK ini nantinya akan diserahkan kepada DPR RI.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, memasuki hari ketiga, salah satu calon anggota BPK Tubagus Haryono yang juga pernah menjadi Kepala BPH Migas menyatakan bahwa menjadi anggota BPK harus kredibel, akuntabel dan transparan, untuk itu diperlukan kerja keras agar Lembaga tersebut menjadi professional.
Senada dengan hal itu, Indra Utama, SE, MM, CFE juga salah satu calon Anggota BPK mengatakan segenap anggota BPK harus mengedepankan profesionalitas dan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Hal ini sangat penting untuk meningkatkan hasil pengawasan dari BPK. Ini juga meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang bebas dari sifat independensi,” ucap Indra saat memaparkan visi dan misi calon anggota BPK di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (31/8).
Menurutnya, profesionalitas memang akan menjadikan hasil pemeriksaan BPK lebih bermanfaat. Namun hal tersebut harus dibarengi oleh sinergitas dengan DPD, DPR, dan pengak hukum hingga masyarakat. “Saya mendorong segenap BPK harus bisa tampil disetiap level kegiatan,” papar Indra.
Terkait hal itu, Anggota Komite IV DPD Abdul Gafar Usman justru mempertanyakan sinergitas dengan masyarakat seperti apa? “Sinergi dengan dengan masyarakat sangat bagus. Namun seperti apa sinergitas dengan masyarakat?,” tanya dia.
Pada kesempatan yang sama, salah satu calon anggota BPK Johanes Widodo Hario Mumpuni juga mendapat sorotan dalam uji kepatutan dan kelayakan ini karena pernah menjabat sebagai salah satu Auditor Utama Di BPK, para anggota DPD mempertanyakan penyegaran apa yang akan di bawa ke BPK jika menjadi anggota BPK.
Sementara itu, Calon BPK Bambang Ratmanto, SE, MM menjelaskan BPK merupakan lembaga yang berkompeten untuk melakukan pengawasan keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan yang benar-benar akuntabel dan transparan. “Tapi kami menyadari kondisi saat ini pengelola keuangan menjadi perhatian dan tantangan bersama untuk memperoleh tata kelola yang baik,” terangnya.
Bambang juga menekankan bahwa pengelolan keuangan yang baik perlu diperkuat dengan sinergitas pengawasan. Karena saat ini institusi pengawasan sangat banyak sehingga pelaksanaan pengelolan negara bisa fokus terhadap area yang mengandung resiko. “Oleh sebab itu peran DPD dan DPR sangat penting dalam hasil pengawasan BPK,” ujar dia.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD Provinsi Maluku John Pieris mengatakan sinergitas merupakan hal yang sangat menarik sekaligus meningkatkan peran DPD dan DPR dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK. Namun tindaklanjut dari BPK selama ini tidak berjalan dengan baik. “Karena hasil rekomendasi yang diberikan BPK hanya menjadi dokumen negara saja. Tidak ada tindak lanjut dari instansi-instansi terkait,” terangnya.
Sekadar informasi, berikut adalah 24 calon anggota BPK RI yang sudah uji kepatutan dan kelayakan di DPD RI: Emita Wahyu Astami, Abdul Latief, Eko Sembodo, Rusli Nasution, Muchamad Syafrudin, Indra Bastian, Ady Setiawan, Sutrisno, Riza Suarga, Dasril Munir, Suharmanta, Ahmad Yani, Muhammad Yusuf Ateh, Fatkhur Rokhman, Tubagus Haryono, Anggito Abimanyu, Taufik Hendra Kusuma, Sumurung Halomoan Nami Naibaho, Gunawan Sidauruk, Jamason Sinaga, Indra Utama, Bambang Ratmanto, Widodo Hario Mumpuni, dan John Reinhard Sihombing. (Enrico N. Abdielli)
