JAKARTA- Sungguh ironis dan memprihatinkan. Ribuan warga bangsa Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan dengan Malaysia di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan, Kalimantan Utara dikabarkan telah pindah status kewarga negaraan, eksodus ke negara bagian Sabah. Hal ini diungkapkan oleh mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Laode Ida kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (14/11).
“Sulit dibantah lagi pemerintah selama gagal menjalankan tugas konstitusi, gagal memberi sentuhan pembangunan secara berkeadilan pada seluruh warganya. Itu bukti telanjang kebijakan dan implementasi pembangunan bersifat diskriminatif terhadap warga bangsanya sendiri, mengabaikan pembangunan daerah khususnya di wilayah perbatasan,” tegasnya.
Menurutnya, bukit konkret pula bahwa negara ini hanya peduli dengan wilayah yang padat penduduknya seperti di Jawa dan daerah-daerah lain yang bisa dengan mudah dijangkau untuk sewaktu-waktu ditunjukkan sebagai promosi keberhasilan.
“Bukti pula bahwa aktor pengambil kebijakan minim visi pengelolaan kewilayahan. Aneh memang. Padahal dua lembaga eksekutif sudah dibentuk yaitu Kementerian PDT yang telah berubah dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP),” ujarnya.
Ia mempertanyakan mengapa kedua kementerian dan lembaga negara itu belum mampu memberi sentuhan signifikan pada warga bangsa di wilayah perbatasan.
“Karena kedua lembaga itu tak memiliki visi dan agenda yg jelas bagaimana membangun wilayah tertinggal di perbatasan. Penentu anggaran di parlemen terjebak pada basis dapilnya di mana itu sudah pasti umumnya di pulau Jawa dan beberapa daerah lainnya, perbatasan tak terlirik,” ujarnya.
Menurutnya juga, kedua lembaga itu tidak memiliki fokus. Kementerian PDT misalnya, tidak fokus, akibat dari perubahannya dari Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Sementara BNPP memang tak miliki dana untuk bangun kawasan perbatasan.
“Untuk itu, maka saatnya di awal pemerintahan Jokowii-JK ini mengarahkan kebijakan fungsikan BNPP untuk secara khusus fokus bangun daerah perbatasan. Siapkan anggaran secara memadai mulai tahun 2015 nanti. Bangun komitmen dengan pihak swasta untuk mengembangkan wilayah perbatasan dengan cara memberi memberi insentif khusus pada mereka,” tegasnya.
Kondisi kehidupan warga Desa Samunti Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, sangat memprihatinkan. Di Desa tersebut belum ada penerangan listrik, sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Pekerjaan warga di desa tersebut hanya berkebun. Untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari sangat susah akibat tidak adanya akses transportasi darat ke wilayah terdekat. (Enrico N. Abdielli)
