JAKARTA- Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bersama Wakil Mensos Agus Jabo Priyono dan jajaran mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pengadaan barang dan jasa di kementeriannya, terutama pada program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul tiba sekitar pukul 09.32 WIB, sedangkan Agus Jabo pada pukul 09.13 WIB.
“Konsultasi, minta nasihat sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” ujar Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, dia mengatakan tidak mempersiapkan hal secara khusus untuk bertemu dengan pejabat KPK.
“Akan tetapi, kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos sekaligus kami minta nasihat, masukan, kritik, dan saran karena kebetulan kami juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada 2026,” katanya.
Ia kemudian menyatakan tidak ingin program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti Sekolah Rakyat dinodai dengan praktik korupsi.
“Oleh karena itu, kami sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos,” ujarnya.
Wamensos Pimpin Pemeriksaan
Sebelunnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan transparansi pengadaan sepatu sekolah rakyat dan siap berkonsultasi dengan KPK guna mencegah korupsi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan mandat khusus kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono untuk mendalami proses pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat.
Tim khusus ini diminta mengumpulkan seluruh informasi terkait proyek tersebut yang tengah menjadi perbincangan publik dan melaporkan hasilnya pada pekan depan. Agus Jabo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas kementerian dan menyatakan tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk penyimpangan.
Ia memastikan pihak internal kementerian akan bergerak lebih dahulu jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Karena saya sudah berkomitmen kalau ada penyelewengan, saya sama Pak Menteri yang akan bertindak duluan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum,” tegasnya dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Agus Jabo mengungkapkan rencana pertemuan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan supervisi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Also Read – Kemenhaj gandeng Dapur Madinah pastikan distribusi makan jemaah haji tepat waktu
“Setiap langkah atau program yang kita lakukan, kita selalu berkonsultasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Jadi rencananya memang besok (hari ini, Jumat), kita mau ke KPK untuk meminta saran, meminta masukan supaya dalam program pengadaan itu tidak akan menimbulkan masalah-masalah,” katanya.
Penggelembungan Harga Sepatu
Mengenai isu penggelembungan harga sepatu, Agus Jabo memastikan tudingan tersebut tidak benar.
Ia menjelaskan bahwa polemik ini bermula dari potongan foto dokumentasi kegiatan tahun 2025 di Malang yang dinarasikan secara keliru sebagai proyek pengadaan Kemensos seharga Rp 700 ribu per pasang.
Padahal, sepatu dalam foto tersebut merupakan sumbangan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang bersumber dari APBD Jawa Timur.
Terkait angka Rp 700 ribu, Agus Jabo meluruskan bahwa itu merupakan pagu anggaran untuk spesifikasi sepatu yang berbeda.
“Tetapi kemudian di dalam pagu ya, rencana anggaran Kemensos untuk pengadaan sepatu ada yang nilainya Rp700 ribu, sepatu apa itu? Yaitu sepatu PDL yang tentunya spesifikasinya berbeda dengan sepatu harian,” urainya.
Ia merinci bahwa siswa Sekolah Rakyat menerima beberapa jenis alas kaki, termasuk sepatu PDL, PDH, olahraga, hingga sepatu harian. Untuk pengadaan sepatu harian sendiri, anggaran yang dialokasikan jauh di bawah nilai yang diperbincangkan.
“Seperti jenis sepatu harian itu dalam proses pengadaan dianggarkan sekitar Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu,” jelasnya.
Meski berbasis pada informasi yang kurang akurat, Agus Jabo mengapresiasi kontrol sosial yang diberikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Kemensos akan terus mengedepankan prinsip transparansi dalam menjalankan setiap program kerja.
