PALANGKA RAYA – Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia ternyata berasal dari tiga provinsi di Pulau Jawa. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi daerah dengan kontribusi tertinggi terhadap angka kemiskinan nasional.
“Ketiga provinsi ini menyumbang 52,45 persen penduduk miskin, sehingga lebih dari 50 persen penduduk miskin kita ada di Pulau Jawa,” ujar Gus Ipul dalam paparan yang disampaikan saat dialog di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Selasa (15/4/2025).
Lebih rinci, Gus Ipul menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 3,89 juta jiwa atau 9,56 persen.
Sementara itu, Jawa Barat menyumbang 3,67 juta jiwa (7,08 persen), dan Jawa Tengah 3,40 juta jiwa (9,58 persen).
“Dari sisi persentase bagus, tetapi ketika ini dijumlah hitungannya menjadi penduduk miskin, maka yang terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 52,45 persen penduduk miskin ada di Pulau Jawa,” jelasnya lagi.
Metodologi dalam menentukan garis kemiskinan Angka-angka tersebut merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, berdasarkan catatan kontribusi jumlah penduduk miskin provinsi terhadap nasional per September 2024.
Dalam penjelasannya, Gus Ipul juga menyinggung metodologi yang digunakan BPS dalam menentukan garis kemiskinan. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai individu yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang dihitung berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.
“Adapun definisi penduduk miskin tersebut yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” tutur Gus Ipul.
Dengan jumlah penduduk miskin yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan strategi yang lebih terfokus dan terpadu untuk mengatasi persoalan tersebut secara berkelanjutan.
Penyebab Lambannya Penurunan Angka Kemiskinan
Kepada Bergelora.com di Palangka Raya dilaporkan, penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tidak terjadi secara signifikan. Kondisi tersebut dinilai terjadi akibat faktor pandemi dan efek global. Namun, Kementerian Sosial (Kemensos) menekankan agar pendataan kemiskinan perlu dibuat lebih terpadu agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan maksimal.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memaparkan, kondisi kemiskinan di Indonesia terbilang menurun dari tahun ke tahun. Namun, penurunan dalam 10 tahun terakhir tidak signifikan.
“Dalam 10 tahun terakhir kemiskinan di Indonesia hanya turun 2 digit dari 11,25 persen (2014) menjadi 9,36 persen (2023),” beber Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menargetkan agar kemiskinan dapat turun di bawah 5 persen pada 2029, setara dengan 4 digit dalam kurun waktu 5 tahun, dan menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 0 persen pada tahun 2026.
Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang, turun 0,46 poin terhadap Maret 2024.
“Sementara penduduk miskin ekstrem pada September 2024 sebesar 1,13 persen atau 3,17 juta orang, naik akibat standar garis kemiskinan ekstrem dari 1,9 dollar pendapatan menjadi 2,15 dollar pendapatan,” tuturnya.
Menurut Gus Ipul, penyebab mengapa angka kemiskinan hanya turun 2 digit dalam setahun dapat terjadi lantaran adanya pandemi Covid-19 dan kondisi global.
“Kita harus belajar dari pengalaman itu, kalau penurunan kemiskinan bisa lebih tajam, maka penekanan Pak Presiden itu pada dua hal, pertama data yang harus akurat dan program yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” jelas dia.
Gus Ipul meminta agar masyarakat menghindari egosektoral dan mengintegrasikan berbagai program, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kita harus bisa mengukur setiap tahun berapa keluarga miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu agar bisa naik kelas,” ujarnya.
Gus Ipul menyebutkan bahwa dalam 4 bulan terakhir ini pihaknya berusaha untuk mengkonsolidasikan data tersebut. Lembaga yang menjadi leading sector upaya tersebut adalah BPS.
“Maka keluarlah Inpres Nomor 4 tentang data tunggal ekonomi nasional, wajib bagi semua unsur pemerintahan menggunakan data yang sama, menggunakan Inpres Nomor 4,” tuturnya.
Inpres Tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan
Kemudian, Presiden RI menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Inpres Nomor 8 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Termasuk di dalamnya adalah sekolah rakyat, makanya saya turun ke daerah-daerah untuk menyamakan langkah untuk menekan angka kemiskinan serendah mungkin,” tuturnya. (Ida Mawikere)
TUGAS SI BUDIMAN NIH..! Lebih dari Separuh Penduduk Miskin Nasional Terkonsentrasi di Pulau Jawa
