Negara dan pemerintahan Jokowi terus berupaya mengerahkan semua tenaga dan anggaran untuk mengatasi dampak luas wabah Corona. Terutama menyediakan kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan. Sudah pasti dana besar akan menguras angggaran negara. Kepedulian mendorong orang untuk membangun solidaritas sosial saling menolong, seperti cuplikan video yang menyentuh https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158504651910827&id=735175826 dan sempat disimpan ini. Namun sepertinya tidak akan cukup, tanpa pengorganisiran negara yang menggalang. Toga Tambunan, seorang evangelis Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menuliskannya untuk pembaca Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh: Toga Tambunan
MENYENTUH. Menginspirasi. Sudikah memberi narasi atas video ini? Silahkan. Adakah orang-orangnya Cendana, sedia mencontohnya; terlebih lagi uang harta dikumpulkan dulu gampang kok, korupsi, bukan jerihpayah keringat bekerja. Virus Corona-19 menyerang, nggak pilih warga bersesak di rumah siput pinggir kali atau sekelompok yang mendiami gedung bertingkat semisal orangnya di Cendana.
Mari berbenah, peduli!
Andai saya punya pasti berbuat sama.
Mungkinkah SBY, Yusuf Kalla, Megawati Sukarnoputri, sudah mencontoh atau berbuat begitu, dan bukan hanya membeking himpunannya saja?
Apakah famili Lim Sioe Long, Bob Hasan, Sofian Wanandi, The Nin King, Wijaya Saputra, Ciputra, dll, sudah berbuat begitu?
Apakah famili PT Torganda: Sitorus peduli untuk halak hita dan para buruhnya?
Apakah gereja antara lain HKBP sudah melayani begitu atau setidaknya mengorganisasi jemaatnya?
Mari serentak gotongroyong lawan covid-19!
Berhubung rutin kontrol ke RSCM, tadi siang saya bertemu dr. Kresno. Katanya, Personal Protective Equiment (PPE) yang dipakai dokter, para medis dan staf yang tugas di ruang isolasi covid-19, harganya sekitar Rp1.000.000. Di iklan kulihat Rp1.100.000. Jika pejuang pembasmi covid-19 di ruang isolasi garda depan, di seluruh pelosok Indonesia itu berjumlah 50.000 orang (dokter, para medis dan staf), maka harga PPE standard itu Rp50.000.000.000/hari. Untuk sebulan (30 hari): Rp1.500.000.000.000,- Untuk 6 bulan, perkiraan semoga berakhir covid-19 ini: Rp9.000.000.000.000,–Sembilan Triliun rupiah.
Perlengkapan untuk body pejuang itu, hampir semuanya sekali pakai. Sudah habis tugas, pakaian buang.
Itu baru biaya PPE bagi aparat di ruang isolasi.
Untuk pejuang pendeteksi awal dan periksa anamnese serta lanjutannya, di masing- masing ruangan di klinik, gunakan Alat Pelindung Diri (APD) tersendiri.
Tersedia pula berbagai item peralatan medis di ruang isolasi dan klinik diteksi awal, anamnese serta periksa lanjutan.
Di luar ruangan isolasi dan ruang klinik lain itu, harus ada sumber daya pendukung antara lain agegrat listrik, AC sentral, Oksigen sentral, obat, alat laboratorium, ambulance, dll
Bertolak info dr. Kresno, kutaksir sebagai wong awam, untuk semua perlengkapan diatas itu se Indonesia, kebutuhan uang untuk sebulan sedikitnya sekitar Rp 4.000.000.000.000,-
Untuk 6 bulan berarti Rp24.000.000.000.000 (Dua Puluh Empat Triliun Rupiah)
Selain dana pelayanan medis, bertalian Covid-19, pemerintah, salahsatunya Kementerian PUPR, mengalokasikan Rp11.200.000.000.000 untuk proyek padat karya.
Itu Kementerian PUPR. Puluhan kali dari hitungan Kemen. PUPR ITU dana yang dibutuhkan puluhan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, menangani masa krisis Covid-19 ini.
Singkatnya beban biaya mengatasi Corvid-19 ini, sangat besar. Seingatku Menkeu menaksir paling sedikit mencapai Rp360 triliun.
Dari mana mengeruk dana segunung itu dalam tempo singkat?
Ada 5% warga Indonesia yang menguasai sekitar 90% kekayaan Indonesia. Diantaranya ada 1% pemilik harta mega hiper.
Memang benar tidak elok, tidak etis menghitung-hitung penggunaan uang seseorang, terutama jika berkesan iri. Apalagi uang itu hasil mati-matian jerihpayah berkeringat sendiri.
Lain ceritanya jika bicara uang dan harta karena kejahatan korupsi terhadap milik bangsa dan NKRI. Meski oknumnya belum dipidana koruptor, orang itu tetap koruptor harta bangsa & NKRI. Sewajarnya digugat, sebelum diadili dan dihukum.
Ingatkah pameo tin persen sebutan atas nama Tien Suharto? Itu salah satu tehnik merampoknya. Putusan majelis MA, yang diketuai Suwardi, Agustus 2015, pihak Cendana wajib mengembalikan kuranglebih 550 juta US dollar.
Putusan kasasi MA menetapkan keluarga Suharto wajib setor US 185 juta, atau sekitar Rp4,4 triliun, bukti Suharto korupsi dengan mesin Yayasan Supersemar. Majalah, Tempo, April 2016 memuat eksekusi terhadap gedung Granadi di seberang Komdak. Beberapa Putusan MA itu yang dapat di akses pada website MA, jadi jurisprudensi terhadap kasus lain korupsi Suharto.
Joko Widodo kala itu kampanye pilpres 2016, mensinyalir uang korupsi Suharto 7.000 T.
Ada lagi kejahatan hindari pajak yang dibongkar Panama Paper. Yakni ketika di Panama, Noriega, menjabat presiden. Dia memfasilitasi memutihkan uang korupsi, uang dan harta hasil kejahatan merampok menjarah, uang kejahatan mafia bisnis narkoba, dan segala uang asalkan diperoleh dari kejahatan.
Ada Petral, mafia kejahatan transaksi BBM, beroperasi puluhan tahun hingga era SBY. Ada korupsi kasus Century. Kasus Hambalang. Kasus Jiwasraya. Kasus Asabri. Bejibun lagi kasus.
Daftar koruptor itu amat panjang, sampai Ketua DPR RI, Setia Novanto, salah seorang tertinggi dari tiga orang dalam sistim negara Trias Politica. Juga oleh petinggi lembaga Judikatif.
Swiss dan Singapura merupakan istananya uang yang kita sebut haram, tapi disana disambut welcome.
Menhukam RI, Dr. Yasonna Laoly telah berhasil menandatangani Mutual Legal Assistance dengan Menter Kehakiman Swiss, Karen Keller Sutter, mengejar penghindar pajak.
Untuk mengatasi kebutuhan dana segunung menuntaskan kemenangan memunahkan covid-19 di negeri kita ini, kita menunggu itikad baik famili Cendana, dan para koruptor lain, menghibahkan tanpa syarat politis maupun juridis, uang digenggamannya sejumlah dibutuhkan Menkeu Sri Mulyani itu dan semua Kementerian/Non-kementerian itu.
Agar disimak, covid-19 ini menyerang segala klas sosial, bahkan terlebih golongan berada.
Tuntutan untuk wajib peduli super terhadap penggenggam uang korupsi teramat mendesak.
Kita tunggu serius itikad baik super peduli tanpa syarat politik maupun juridis dari para koruptor dan familinya ini.
