JAKARTA- Sejak Jokowi jadi presiden, yang paling kelihatan perubahaan dalam kebijakan anggaran untuk setiap tahun adalah mahalnya alokasi PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk BUMN, selalu jumlahnya puluhan triliunan. Ini menandakan bahwa BUMN dapat menikmati dana segar tanpa perlu bekerja keras. Hal ini diungkap oleh Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky khadafi kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (19/8).
“Tidak seperti zamannya, presiden SBY, BUMN harus gigit jari alias tidak selalu mendapat PMN. Dari tahun 2010 – 2014 saja, PMN yang diberikan presiden SBY kepada BUMN baru sebesar Rp 24,2 triliun saja,” ujarnya.
Tetapi, saat ini pada tahun 2015, alokasi PMN untuk BUMN sebesar Rp 64,8 triliun, dan alokasi PMN untuk tahun 2016 sebesar Rp.39.4 triliun.
“Jadi zaman Jokowi, selama dua tahun saja, dari 2015 – 2016, alokasi PMN bisa mencapai Rp 104.2 triliun. Ini kebijakan yang menikmati bukan rakyat,” ujarnya
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo sangat murah hati pada BUMN tanpa memperdulikan selama ini BUMN menjadi bancakan partai politik dan selalu merugi.
“Dampak dari bancakan partai atas BUMN adalah, perusahaan selalu merugi, untung selalu minim, dan aset-aset perusahaan selalu untuk dijual oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya memang, ada tugas BUMN dari pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan negara kepada masyarakat. Tetapi tugas suci BUMN tidak selalu iklas untuk dilaksanakan untuk pelayanan kepada rakyat. Contohnya, Bulog. Pada tahun 2015, dapat PMN sebesar Rp3 Triliun, dan pada tahun 2016 akan dapat sebesar Rp2 triliun.
“Tapi, sebagaimana diketahui bahwa yang namanya pelayanan bulog itu jelek dan tidak iklas bila dilihat dari beras bulog yang sampai kepada rakyat itu sangat berbau dan jelek,” jelasnya.
Laporan Keuangan
Untuk itu CBA (Center for Budget Analysis) meminta kepada DPR, sebelum melakukan persetujuan atas PMN kepada BUMN ini, akan lebih baik meminta laporan keuangan, dan laporan audit keuangan BUMN.
“Kalau setiap tahun neraca perusahaan selalu merugi, tidak usah mengelontorkan PMN atau segera melakukan pemotongan atau menghapus PMN kepada 24 perusahaan plat merah ini. Kalau alasan untuk program kedaulatan pangan, atau kemandirian ekonomi nasional, lebih baik yang mengerjakan bukan BUMN tetapi lebih cocok kementerian teknis saja,” katanya.
Ia menjelaskan PMN tahun 2016 akan diberikan kepada, 1). Perum Bulog Rp 2 triliun; 2). PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 milyar; 3). PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp 692.5 milyar; 4). PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 500 milyar; 5). PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 5 triliun; 6). PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1 Triliun; 7) PT Penjaminan infrastruktur Indonesia Rp 1 Triliun; 8). PT Hutama Karya Rp 3 Triliun; 9). PT Wijaya Karya Rp 3 Triliun; 10). PT Pembangunan Perumahaan Rp 2 Triliun; 11). Perum Perumnas Rp 235,4 milyar; 12). PT Angkasa pura II Rp 2 Triliun; 13). PT Jasa Marga Rp 1,2 Triliun; 14). PT Pelayanan Nasional Indonesia Rp 564,8 milyar; 15). PT Amarta Karya Rp 32,1 milyar; 16). PT PLN Rp 10 Triliun; 17). PT Geo Dipa Energi Rp 1,1 Triliun: 18). PT Krakatau Steel Rp 2.4 triliun: 19). PT Industri Kereta api Rp 1 triliun; 20). PT Barata Indonesia Rp 500 milyar; 21). PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 500 milyar; 22). PT Askrindo Rp 500 milyar; 23). Perum Jamkrindo Rp 500 milyar ; 24). PT Reasuransi Indonesia Utama Rp.500 milyar (Enrico N. Abdielli)
