JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya membangun rumah dengan standar konstruksi yang lebih kokoh untuk menghadapi ancaman bencana alam, khususnya gempa bumi megathrust.
Pernyataan ini merespons prediksi terjadinya gempa bumi dahsyat akibat ledakan Megathrust Selat Sunda dan Pantai Selatan Jawa.
Menurut Fahri, selama ini rumah masyarakat Indonesia kerap tidak mampu bertahan ketika gempa melanda. Katanya, gempa dengan kekuatan 7 skala richter saja telah membuat sekitar 80% rumah warga luluh lantak.
“Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi, kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 skala richter saja, 80% bisa habis,” kata Fahri saat ditemui di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).
Ia menuturkan bahwa sebetulnya penelitian dan pengembangan terkait struktur bangunan tahan gempa sudah dilakukan pemerintah sejak lama.
Karenanya, ke depan, standar konstruksi akan lebih ketat untuk memastikan setiap rumah baru memiliki kemampuan tahan gempa yang sesuai dengan riset pemerintah.
“Nah sekarang ini dalam skema penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang disetujui oleh pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak,” ujarnya.
Fahri menekankan semua rumah, terutama yang dibangun dengan dukungan fasilitas pemerintah, harus mengikuti standar baru yang tidak hanya tahan gempa, tetapi juga mendukung kesehatan dan kenyamanan penghuni.
“Ke depan, tidak boleh lagi ada rumah yang hilang begitu saja kalau terjadi gempa. Standar baru ini akan memastikan rumah lebih kokoh, lengkap, dan layak huni,” katanya.
Jakarta Digulung Tsunami 1,8 Meter
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan isu potensi Megathrust yang dapat memicu tsunami kembali mencuat, usai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis hasil riset terbarunya yang menyatakan Megathrust di Indonesia bisa meledak kapan saja. Zona merah Megathrust yang disorot BRIN adalah Selat Sunda dan Pantai Selatan Jawa.
Menanggapi isu ini, Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suharyanto menilai ancaman megathrust saat ini masih sebatas prediksi yang muncul dari kajian bidang keilmuan tertentu. Namun, ia mengakui potensi ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan pengelolaan ruang laut.
“Yang jelas (Megathrust) itu baru semacam prediksi salah satu bidang keilmuan. Jadi dalam hal seperti ini memang itu menjadi salah satu pertimbangan ketika kita melakukan perencanaan pengelolaan ruang laut,” kata Suharyanto saat ditemui di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Suharyanto menjelaskan, dampak tsunami dari megathrust akan lebih signifikan di kawasan daratan pesisir, yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam penelitian BRIN, efek Megathrust Selat Sunda bisa menyebabkan tsunami di pesisir Jakarta 1,8 meter.
“Sesungguhnya dampaknya yang lebih terguncang itu yang daratan pesisir. Kalau daratan pesisir itu sebenarnya menjadi ranahnya teman-teman di ATR/BPN,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan, KKP tetap memasukkan potensi risiko tersebut ke dalam pertimbangan perencanaan ruang laut. Namun, variabel yang dipengaruhi oleh fenomena alam seperti ini sulit dikendalikan dan membutuhkan pendekatan adaptasi yang kompleks.
Suharyanto pun menyoroti pengalaman dari tsunami Aceh pada tahun 2004 silam, yang mana pada prediksi kala itu akan terjadi tsunami lain di berbagai wilayah, tetapi akhirnya hanya terjadi di kawasan Simeulue. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya memprediksi dan mengantisipasi fenomena alam seperti Megathrust.
“Waktu itu kan juga pakar pada melakukan prediksi, nanti terjadi lagi di mana-mana, tapi ternyata hanya terjadi di Simeulue. Jadi, artinya kalau kita bicara variabel di dalam proses planning, itu variabel yang di luar kendali kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya adaptasi terhadap risiko Megathrust bukanlah hal yang sederhana karena banyak faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Namun, penataan ruang, khususnya di daratan, telah mulai dilakukan berdasarkan data para pakar tata ruang untuk mengurangi risiko bagi wilayah yang rentan.
“Pemukiman darat itu sudah mulai diatur yang memang betul-betul dari data para pakar penyusunan tata ruang darat itu merupakan daerah yang merah,” ucap dia.
Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kerugian jika bencana Megathrust benar-benar terjadi. Sinergi antara KKP dan kementerian terkait akan menjadi kunci untuk memastikan mitigasi bencana dapat berjalan efektif.
Tsunami Gulung Jakarta 2,5 Jam Usai Megathrust Selat Sunda Meledak
Sebelumnya, peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nuraini Rahma Hanifa mengajak kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Rahma menegaskan, potensi bencana dalam bentuk gempa megathrust di wilayah selatan Jawa bisa saja terjadi dan dapat memicu tsunami dengan skala serupa di Aceh.
Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan dan masyarakat luas agar dapat melakukan mitigasi risiko dampak bencana dengan cermat. Rahma menyebutkan bahwa berdasarkan hasil risetnya, segmen megathrust di selatan Jawa, termasuk Selat Sunda, menyimpan energi tektonik yang signifikan dan berpotensi melepaskan gempa berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9,1.
“Potensi megathrust ini dapat memicu goncangan gempa yang besar dan tsunami, yang menjalar melalui Selat Sunda hingga ke Jakarta dengan waktu tiba sekitar 2,5 jam,” ungkap Rahma dalam keterangannya dikutip dari website BRIN, Sabtu (4/1/2025).
Menurut simulasi yang telah dilakukan BRIN bersama tim peneliti dari berbagai institusi, jika tsunami terjadi, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 20 meter di pesisir selatan Jawa, 3-15 meter di Selat Sunda, dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fenomena serupa pernah terjadi dalam sejarah, seperti tsunami Pangandaran 2006 yang dipicu oleh marine landslide di dekat Nusa Kambangan.
“Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa terus bertambah seiring waktu. Jika dilepaskan sekaligus, goncangan akan memicu tsunami tinggi yang bisa berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya,” tambahnya.
Untuk itulah, BRIN menekankan pentingnya mitigasi melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Pendekatan struktural meliputi pembangunan tanggul penahan tsunami, pemecah ombak, serta penataan ruang di kawasan pesisir dengan memperhatikan jarak aman 250 meter dari bibir pantai.
“Pembangunan hutan pesisir atau vegetasi alami seperti pandan laut dan mangrove juga menjadi solusi berbasis ekosistem untuk meredam energi gelombang tsunami,” jelas Rahma.
Sementara itu, pendekatan non-struktural melibatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana, pelatihan simulasi evakuasi, serta penyediaan jalur dan lokasi evakuasi yang memadai.
“Kita harus memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman tentang potensi bahaya tsunami, sistem peringatan dini yang efektif, serta kemampuan merespons dengan cepat,” ujarnya.
Sedangkan untuk daerah perkotaan seperti Jakarta, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan sedimen tanah yang rentan mengamplifikasi goncangan, upaya mitigasi gempa juga mencakup retrofitting atau penguatan struktur bangunan.
“Retrofitting sangat penting, terutama untuk bangunan di kawasan padat penduduk, karena goncangan kuat berpotensi menyebabkan kerusakan masif dan korban jiwa,” tambahnya.
Sedangkan untuk kawasan industri seperti Cilegon, potensi gempa juga dikhawatirkan dapat memicu kebakaran akibat kebocoran bahan bakar atau bahan kimia di pabrik-pabrik besar. Hal ini menjadi salah satu secondary hazard yang perlu diantisipasi melalui penerapan standar keamanan yang ketat.
Rahma menambahkan, melalui penelitian paleotsunami, BRIN menemukan bahwa gempa megathrust di selatan Jawa memiliki periode ulang sekitar 400-600 tahun. Dengan kejadian terakhir diperkirakan pada 1699, energi yang tersimpan saat ini telah mencapai titik kritis.
“Bencana seperti tsunami Aceh mengajarkan kita bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa,” tegas dia.
Sebagai upaya mitigasi kebencanaan, BRIN terus bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BMKG, dan institusi terkait lainnya untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami, khususnya di Selat Sunda dan wilayah selatan Jawa.
Menurut Rahma, peringatan 20 tahun tsunami Aceh menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan potensi bencana serupa di masa depan. Dengan dukungan riset dan teknologi, BRIN berharap mitigasi bencana dapat dilakukan lebih sistematis dan efektif.
Dengan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, diharapkan Indonesia siap menghadapi potensi gempa megathrust dan tsunami di masa mendatang, serta meminimalkan dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.
“Kita tidak bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi, tetapi kita dapat mempersiapkan diri. Adaptasi, edukasi, dan kolaborasi adalah kunci untuk mengurangi risiko bencana,” pungkas Rahma. (Calvin G. Eben-Haezer)
