JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo menyatakan sikap politiknya untuk berada di luar pemerintahan. Dia menegaskan sikap itu bukan berarti tak menghormati pemenang Pilpres 2024.
Awalnya Ganjar ditanya wartawan terkait kemungkinan jika ditawari menjadi menteri. Dia menegaskan berkali-kali telah menjawab pertanyaan itu.
Ganjar lalu menegaskan akan berada di luar pemerintahan sebagai sikap politik.
“(Tawaran jadi menteri) itu sudah saya jawab berkali-kali. Biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar (pemerintahan),” kata Ganjar saat ditemui wartawan di Sleman, Kamis (25/4/2024).
Sementara itu, terkait sikap PDIP, Ganjar belum mengetahui secara pasti. Tapi, menurutnya, jika melihat pernyataan Ketum Megawati Soekarnoputri, PDIP juga akan berada di luar pemerintahan.
“Belum memutuskan ya, tapi kalau liat statement-statement Bu Mega, rasanya iya. Di luar pemerintahan,” katanya.
Nasdem dan PKB Ikut Prabowo
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Partai NasDem dan PKB berbalik arah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Otomatis hanya tinggal PDIP dan PKS yang sejauh ini masih konsisten di jalur oposisi.
NasDem dan PKB awalnya dua partai pendukung rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Setelah KPU menetapkan paslon 02 itu sebagai pemenang, NasDem dan PKB langsung ‘membelot’ mendukung Prabowo dengan dalih untuk kepentingan rakyat. Koaliasi pendukung pemerintahan di parlemen semakin gemuk.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan dukungan ke pemerintahan periode 2024-2029 Prabowo-Gibran adalah pilihan yang terbaik. Itu merupakan pilihan Partai NasDem.
“Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal, saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki,” kata Surya Paloh, Kamis (25/4/2024).
Paloh mengatakan dari hasil diskusi dengan semua pihak ia menentukan jika opsi bergabung dengan pemerintahan baru adalah keputusan yang terbaik. Ia menegaskan itu adalah pilihan NasDem.
“Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta. Tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak, untuk bersama dengan pemerintahan saya pikir itu lebih baik. Itu lah pilihan saya, pilihan NasDem,” kata Surya Paloh.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga bicara soal dukungan partainya terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Cak Imin meyebut sikap itu telah disampaikan saat bertemu dengan Prabowo.
“Pertanyaan soal pertemuan kemarin (dengan Prabowo) saya rasa sudah tidak harus dijawab karena sudah cetho welo-welo (sangat jelas). Sudah barang jelas, jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi, itu namanya meragukan,” kata Cak Imin menjawab pertanyaan wartawan di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024) malam.
Saat ditegaskan apakah PKB akan berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, Cak Imin menjawab dengan pernyataan yang sama.
“Sudah jelas sudah, cetho welo-welo (jelas banget),” ucap Cak Imin.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan PKB akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Namun, dia menuturkan, pernyataan itu akan secara jelas disampaikan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang.
“Jadi arahnya kan sudah jelas kalau dibilang sudah cetho, sudah jelas, ya berarti sudah jelas. Kan nunggu pelantikan, nanti kalau soal kepastian sudah di dalem kami ngomong pasti nanti kan ada proses. Masih 6 bulan terlalu dini kalau kami sudah merasa pastikan semuanya,” terang Jazilul.
Sebab, kata Jazilul, pembentukan kabinet baru masih akan terjadi saat Prabowo-Gibran resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Persis, urusannya dengan (kursi) menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogratif,” ucap Jazilul.
“Sekarang kan Pak Prabowo kan presiden terpilih pemenang pilpres, nanti tanggal 20 Oktober beliau jadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogratif untuk mengangkat menterinya,” imbuhnya.
Komposisi Koalisi Prabowo Vs Oposisi ‘PDIP-PKS’
KPU resmi menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk 5 tahun mendatang setelah MK memutuskan menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dilayangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. PKB dan NasDem juga mengisyaratkan akan mendukung pemerintahan baru.
Praktis, hanya tinggal PDIP dan PKS yang masih berada di jalur oposisi. Berdasarkan hitung-hitungan perolehan suara di Pileg 2024, oposisi masih kuat jika NasDem dan PKB masih di jalur yang sama.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merujuk hasil Pemilu 2024, berikut hasil perolehan kursi di DPR:
PDIP: 110 kursi
Golkar: 102 kursi
Gerindra: 86 kursi
PKB: 68 kursi
NasDem: 69 kursi
PKS: 53 kursi
Demokrat: 44 kursi
PAN: 48 kursi
Koalisi Prabowo-Gibran saat ini dihuni 4 partai politik pengusung utama. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Demokrat, dan PAN. Total kursi keempat partai ini yakni 280 dari 580 kursi DPR 2024-2029.
Golkar: 102 kursi (17,59%)
Gerindra: 86 kursi (14,83%)
Demokrat: 44 kursi (7,59%)
PAN: 48 kursi (8,28%)
Total: 280 (48,29%)
Sementara itu, Partai NasDem dan PKB selaku pengusung Anies Baswedan sudah melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Kedua partai ini melempar sinyal siap bekerja sama. Untuk PKS, Sekjen Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan rencana pertemuan dengan Prabowo diharapkan terjadi dalam waktu dekat jika ada kesempatan.
Terlepas dari sikap politik ke depan, keempat partai politik ini menjadi mayoritas di DPR 2024-2029 jika kursi mereka digabungkan.
PDIP: 110 kursi (18,97%)
PKB: 68 kursi (11,72%)
NasDem: 69 kursi (11,90%)
PKS: 53 kursi (9,14%)
Total: 300 (51,73%)
Hampir pasti hanya tinggal PDIP dan PKS yang berada di jalur oposisi. Otomatis, meski PDIP berhasil menjadi pemenang di Pileg 2024, posisi mereka dinilai akan makin sulit melawan komposisi koalisi gemuk parpol pendukung pemerintahan.
PDIP: 110 kursi (18,97%)
PKS: 53 kursi (9,14%)Total: 163 kursi (28,11%). (Web Warouw)
