BITUNG- Walikota Bitung, M.J Lomban mengeluhkan menurunnya pemasukan dari sektor perikanan sejak diberlakukannya moratorium. Hal ini disampaikan kepada Menko Maritim dan Sumberdaya, Luhut Pandjaitan dalam kunjungannya ke kota Bitung Sulawesi Utara pada hari Jumat (7/4).
“Sektor perikanan menyumbang 50% untuk pertumbuhan ekonomi kota Bitung, Dari 1.400 ton per hari, kini sejak Januari 2017 tinggal 60 ton per hari. Kami sangat berharap dengan adanya regulasi-regulasi bidang perikanan. Bitung bisa diberikan spesial treatment, untuk membantu masyarakat ekonomi lemah khususnya untuk perikanan rakyat,” kata Lomban.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Said Assegaff dan Gubernur Maluku Utara Gabi Kasuba juga menyampaikan usul kepada pemerintah untuk tidak lagi menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di peraian Indonesia.
“Sebagai Gubernur saya sudah berkirim surat ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung untuk tidak lagi menenggelamkan kapal-kapal itu. Sebaiknya kapal-kapal tersebut disita saja, dan dihibahkan untuk para nelayan kami, dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat ” kata Assegaff.
Menko Luhut mengatakan ia memahami hal itu dan berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden.
Saat itu Menko Luhut Panjaitan memberi pengarahan Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) provinsi Maluku dan Maluku Utara yang diadakan di atas kapal Pelni, KM Dorolonda yang bersandar di Pelabuhan Samudra Bitung, kota Bitung pada hari Jumat (7/4).
Kepada Bergelora.com dilaporkan Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur Maluku Said Assegaff dan Gubernur Maluku Utara Gabi Kasuba sementara Menko Luhut didampingi oleh Walikota Bitung, M.J Lomban.
Pada pengarahannya Menko Luhut meminta para pejabat dari dua provinsi tersebut untuk fokus pada pembangunan sumber daya manusia khususnya pendidikan. Menurutnya saat pemerintah tidak lagi berorientasi Jawa sentris, maka bidang pendidikan memegang peranan penting untuk meningkatkan daya saing.
“Saya berharap pendidikan ini menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing generasi muda. Dengan pendidikan yang baik kita tidak akan kalah dengan negara lain dan tidak mudah dijajah secara intelektual. Sekarang ini kita masih tertinggal dibanding negara lain” ujarnya.
Menko Luhut memberi contoh jumlah insinyur di Indonesia adalah 3 berbanding 1,000 orang sementara di Vietnam angkanya 9 berbanding 1,000.
Ia meminta kedua Gubernur untuk mengusulkan lagi penambahan jatah lanjut studi S2 dan S3 untuk percepatan peningkatan SDM.
“Masalah SDM ini sangat penting, semakin banyak orang pintar semakin bagus. Saya lihat jatah S2 dan S3 Maluku dan Malut masih sedikit, karena itu, saya minta agar diusulkan lagi penambahan,” ungkapnya.
Program Maritim
Menko Luhut dalam arahannya juga menyampaikan program maritim pemerintah, ia menyatakan sektor pariwisata ada pada prioritas tertinggi.
“Pada tahun 2019 penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pariwisata. Kita harus memberi pelayanan terbaik tetapi juga tetap ada pengawasan. Kita tidak boleh lengah,” katanya.
Yang kedua, adalah sampah. Kata dia, perlu partisipasi semua pihak untuk gerakan menjaga kebersihan lingkungan dari sampah dan mengelolanya dengan baik.
“Gereja-gereja, masjid-masjid saya minta bantuannya untuk mengingatkan umat agar disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya,” imbaunya. Menko Luhut mengatakan, ia telah mengirim tim ke India untuk mempelajari penggunaan tar dari plastik untuk menguatkan aspal jalan.
“Jika sampah ini tidak kita atasi, akan menjadi masalah besar dan akan merusak investasi infrastruktur kita yang banyak di bidang pariwisata”, kata Menko Luhut.
Ketiga, adalah tol laut, pemerintah terus melakukan perbaikan untuk program ini. Dana untuk membeli kapal, katanya, akan dialokasikan lebih besar untuk memperbanyak jumlah kapal, pelabuhan dan kapal di Indonesia bagian barat akan lebih dioptimalkan.
Yang keempat adalah infrastruktur, pemerintah kini aktif membangun infrastruktur di bidang kemaritiman seperti dry port, pelabuhan Patimban, pelabuhan Teluk Lamong dll.
DAU
Gubernur Assegaff meminta kepada Menko Luhut agar dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah juga memperhitungkan luas laut.
“Kami mengharapkan pada tahun anggaran 2018 DAU sudah memperhitungkan luas laut Maluku sebagaimana pernyataan Presiden, Joko Widodo saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada bulan Februari yang menjanjikan untuk menaikkan DAU kami,” katanya.
Assegaf menambahkan pemerintah pusat mengatakan selama ini telah memperhitungkan luas laut dalam alokasi DAU tetapi ia dan para bupati, walikota tidak pernah mengetahui hal tersebut. (Djoko Hartoyo)
