JAKARTA – Usai menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung dicegat para wartawan yang telah menunggu dari tadi. Beragam isu aktual ditanyakan kepada orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. Mulai dari isu Gubernur Jambi, Zumi Zola jadi tersangka, penangkapan Bupati Jombang, perseteruan bupati dan wakilnya hingga dinamika pemilihan kepala daerah ditanyakan pada Tjahjo.
Tjahjo pun dengan sabar, menanggapi satu persatu isu yang ditanyakan kepadanya. Salah satu isu yang ditanyakan para wartawan adalah soal peta kerawanan Pilkada. Menurut Tjahjo, tiap bulan peta kerawanan terus diperbaharui dengan melihat dinamika yang berkembang.
“Tiap bulan kita update,” kata Tjahjo di kantor Kemenkopolhukam, di Jakarta, Senin (5/2).
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Kemendagri sendiri, kata Tjahjo, terus menguatkan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait. Misalnya kemarin, ia datang di rapat Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Sebelumnya, ia juga bertemu dengan jajaran komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kemarin kita ke Baintelkam, kemudian ke Bawaslu. Indeks kerawana juga disiapkan di Bawaslu,” ujar Tjahjo.
Rencananya, lanjut Tjahjo, pada tanggal 7 Februari 2018, Kemendagri akan menggelar rapat yang akan dihadiri jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) seluruh Indonesia. Seluruh Sekda juga akan dipanggil ikut rapat. Rapat digelar dalam rangka persiapan menyambut pemilihan kepala daerah. Terkait penempatan dan pengangkatan Plt serta Penjabat Gubernur, sudah sesuai aturan.
“Tadi Pak Menkopolhukkam mengatakan pemerintah belum mengeluarkan lewat Keppres, dan akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang pro dan kontra. Yang penting iklim sejuk harus diutamakan,” ujar Tjahjo. (Calivin G. Eben-Haezer)
