Minggu, 16 Juni 2024

Yusril Ihza Mahendra: SBY dan Jokowi Tidak Perlu Tanda Tangan RUU Pilkada

JAKARTA- Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu menanda tangani  dan mengundangkan RUU Pilkada yang sudah disahkan lewat rapat paripurna DPR Kamis (25/9) lalu. Agar pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat dapat tetap dilakukan dan tidak melanggar undng-undang. Demikian masukan Yusril Ihza Mahendra kepada Presiden SBY di Kyoto, Jepang, Senin (29/9).

“Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis. Intinya presiden gunakan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945. Tenggang waktu 30 hari menurut pasal tersebut adalah tanggal 23 Oktober. Saat itu jabatan SBY sudah berakhir,” jelasnya kepada Bergelora.com dari Tokyo Jepang Rabu (30/9).

Sementara menurutnya setelah itu, Joko Widodo yang menjadi presiden baru juga tidak perlu menandatangani rancangan uundang-undang tersebut.

“Presiden baru yang menjabat mulai 20 Oktober juga tidak perlu tandatangani dan undangkan rancangan undang-undang tersebut,” ujarnya.

Alasannya menurut Yusril, Jokowi sebagai presiden baru tidak ikut membahas rancangan undang-undang tersebut.

“Sebab presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, Presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi. Dengan demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya Undang-undang Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

“Demikian intinya. Detilnya biarlah Presiden yang menjelaskan, seandainya beliau akan menerima saran yang saya kemukakan,” katanya.

Telpon Jokowi

Presiden kemudian meminta Yusril untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo tentang jalan keluar yang disarankannya.

“Kira-kira setengah jam setelah pertemuan saya telah berbicara via telepon dengan Presiden terpilih Joko Widodo dari Kyoto,” jelasnya.

Menurutnya Yusril Ihza Mahendra, Jokowi memahami dan setuju dengan jalan keluar yang diajukan olehnya ke Presiden SBY.

“Pada intinya Presiden terpilih Joko Widodo dapat memahami jalan keluar yang saya sarankan, yang saya anggap terbaik bagi semua pihak. Mudahan jalan keluar yang saya sarankan merupakan jalan tengah terbaik untuk mengatasi persoalan ini, yang baik bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, dirinya yang kebetulan di Tokyo, Jepang dihubungi oleh Presiden SBY pada Sabtu(27/9) malam dari Kyoto.

“Presiden meminta waktu untuk bertemu meminta masukan sehubungan dengan RUU Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pemilihan kepala daerah. Saya memenuhi permintaan Presiden dan berjanji akan menemui beliau di Kyoto, Minggu (28/9)

Menurut Yusril dalam pertemuan di Kyoto, Presiden didampingi oleh Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet dan Dubes RI untuk Jepang.

“Saya telah memberika masukan yang saya anggap paling baik dan paling bijak untuk mengatasi persoalan tersebut,” ujarnya.  (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru