Jumat, 28 Maret 2025

Yusril Pertanyakan Keberanian Presiden Membubarkan Parlemen

JAKARTA- Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) kini memasuki hari-hari yang menegangkan. Kalau kompromi tidak tercapai dalam menyelesaikan beberapa isu penting seperti suntikan dana ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maka potensi deadlock makin besar. Hal ini disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (30/10).

 

“Kalau terjadi deadlock sampai tanggal 30 Oktober ini nanti, tidak ada pilihan kecuali voting. KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih) kembali akan berhadap-hadapan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara tata usaha negera (TUN) pada kasus Partai Golkar dan dan Partai persatuan Pembangunan PPP, KMP kelihatan tambah solid.

Partai Demokrat selama ini menurutnya menyebut dirinya sebagai penyeimbang. Namun kehadiran SBY dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh partai KMP minggu lalu memberikan isyarat.

“Dalam hal pembahasan APBN pemikiran Fraksi PD nampak kian sejalan dengan pemikiran partai-partai KMP. Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) memang belum jelas mengenai RAPBN ini. Nampak suara PAN terbelah,” ujarnya

Andai ada voting dalam pengesahan RAPBN dan mayoritas menyetujui, maka tidak ada masalah dan rancangan undang-undang akan disahkan menjadi undang-undang.

“Namun andai mayoritas menolak, maka pengesahan RAPBN gagal. Presiden Jokowi tahun depan mau tidak mau harus gunakan APBN tahun 2015,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini mengatakan bahwa, akan sangat berat bagi seorang Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan APBN tahun lalu

“Sebab asumsi yang mendasari penyusunan APBN tahun lalu sudah jauh berbeda dengan tahun berjalan,” katanya.

Yusril menanyakan, akankah Presiden Joko Widodo mengambil langkah revolusioner seperti Bung Karno pada tahun 1960 yaitu membubarkan DPR hasil Pemilu karena menolak mensahkan RAPBN.

“Ataukah Presiden Jokowi akan menempuh cara lain mengatasi tahun yang sulit dengan menggunakan APBN tahun lalu? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.,” katanya. (Web Warouw)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru