JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera membangun prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pedesaan. Hal ini diungkapkan saat rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025).
Dalam rapat itu terlihat dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan lainnya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menjelaskan dalam rapat membahas sektor energi, mulai dari mekanisme impor etanol dan produksi tetes tebu atau molase, hingga penyediaan listrik pedesaan tenaga sel surya. Salah satu yang menjadi arahan langsung presiden adalah penyediaan listrik di pedesaan.
“Presiden memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Prototipe ini akan dibangun di sejumlah daerah dan ditarget dapat berjalan dalam waktu 3 – 5 bulan,” kata Teddy, dalam keterangan, dikutip Jumat (19/9/2025).
Teddy menyampaikan juga bahwa di sektor pertanian pemerintah akan segera mengambil kebijakan khusus. Yakni, menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka, dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku industri serta memperhatikan kesejahteraan para petani.
Selain itu dalam rapat juga dibahas mengenai rencana pembangunan giant sea wall. Teddy berharap infrastruktur besar ini akan berdampak pada sekitar 50 juta masyarakat di sekitar pantai utara (Pantura) Jawa.
10.068 Desa Masih Gelap, Butuh Investasi Rp50,01 Triliun
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan 10.068 lokasi atau desa belum tersentuh listrik dari PT PLN (Persero) per kuartal I 2025.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menuturkan jumlah lokasi tersebut, mencakup 1.287.164 rumah tangga yang belum terlistriki.
“Terdapat 10.068 lokasi yang tidak mempunyai akses listrik,” kata Jisman dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025).
Dia merinci, banyak 10.068 desa belum terlistriki itu tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Perinciannya, desa yang Rasio Elektrifikasi (RE) lebih dari 99% di 17 provinsi. Lalu, RE kurang dari atau sama dengan 99% ada di 6 provinsi dan desa dengan RE di bawah 99% berada di 15 provinsi.
Berdasarkan bahan paparan Jisman, lokasi desa/rusun yang belum terlistriki paling banyak berada di Maluku-Papua-Nusa Tenggara, yakni 5.555 lokasi.
Kemudian disusul Jawa 1.630 lokasi, Kalimantan 1.099 lokasi, Sumatra 985 lokasi, dan Sulawesi 799 lokasi.
Jisman menambahkan untuk dapat melistriki 10.068 desa itu, PLN memerlukan modal puluhan triliun rupiah.
“Nah ini sebaran lokasi belum listrik di 3 bulan pertama tahun 2025. Ada 10.068, ini dulu yang kita pegang. Nanti kami akan tetapkan dulu roadmapnya. Ini bisa saja dibiayai oleh APBN, bisa saja dibiayai oleh PMN [penyertaan modal negara], bisa saja dibiayai oleh entah siapalah,” kata Jisman.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri mengatakan pihaknya memerlukan investasi Rp50,01 triliun hingga 2029 untuk dapat melistriki 10.068 desa tersebut. Investasi itu dibutuhkan untuk program listrik pedesaan, peningkatan jam nyala 24 jam per hari, dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).
“Total kebutuhan anggaran hingga tahun 2029 tercatat sebesar Rp50,07 triliun, dengan porsi terbesar yaitu Rp42,3 triliun dialokasikan untuk program listrik desa PLN,” kata Arsyadany.
Sementara, anggaran untuk program jam nyala 24 jam per hari mencapai Rp5,5 triliun dan BPBL Rp2,25 triliun. (Enrico N. Abdielli)
