JAKARTA- Ucapan doa terus mengalir untuk Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) yang kini berusia 17 tahun pada 12 Maret lalu. Harapannya agar DKR tidak lelah dan tetap perjuangkan perbaikan sistim kesehatan masyarakat.
Menanggapi harapan tersebut Ketua DKR Bangkalan Madura, Muhyi, memastikan organisasi yang dipimpinnya akan terus memperjuangkan hak-hak kesehatan rakyat dimasih terus berkiprah dan mengabdi sampai
“Di usia 17 tahun kami DKR semakin paham akar persoalan di dalam sistim kesehatan rakyat saat ini. Untuk itu Dewan Kesehatan semakin solid dan berdaya memperjuangkan hak kesehatan rakyat, khususnya bagi kelompok rentan,” tegas Muhyi
DKR menurutnya akan terus mendorong kebijakan kesehatan yang lebih berpihak kepada rakyat, termasuk akses layanan yang berkualitas dan tidak ada diskriminasi
“Untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang lebih luas untuk menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan tenaga medis, untuk peningkatan layanan kesehatan,” ujarnya.
Saat ini kesadaran kesehatan masyarakat Kesadaran semakin meluas, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam bidang kesehatan.
Untuk itu pemerintah perlu secepatnya mengejar berbagai ketertinggalan pelayanan kesehatan untuk menuhi kebutuhan masyarakat.
“Masalahnya pemerintah sering terlambat menyadari kebangkitan kesadaran masyarakat atas hak kesehatan,” jelasnya.
Menurutnya pemerintah perlu inovatif dalam pelayanan kesehatan untuk mendorong program kesehatan berbasis teknologi yang bisa menjangkau lebih banyak orang.
“Karena persoalan mendasar saat ini adalah akses layanan kesehatan di mayoritas masyarakat yang tinggal di desa-desa di seluruh daerah,” ujarnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (14/3) dilaporkan dari Yogyakarta, sosiolog Dr. Arie Sujito dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan bahwa pelayanan kesehatan terutama yang mendasar tidak harus dilakukan oleh dokter yang jumlahnya terbatas jika dibandingkan dengan sebaran jumlah penduduk.
“Situasi kesehatan rakyat saat ini semakin parah. DKR seharus juga mengadvokasi bidan desa dan mantri desa agar kembali diberdayakan melayani masyarakat terutama di desa-desa yang tidak ada dokternya. Agar masyarakat desa tidak perlu jauh ke puskesemas yang hanya ada di tingkat kecamatan dan kabupaten kota,” ujarnya.
Yang terpenting menurutnya biaya pelayanan kesehatan oleh bidan desa dan mantri desa itu ditanggung pemerintah. jangan seperti saat ini biaya Posyandu setiap bulan dari kantong bidan desa, anggaran habis dipuskesmas dan dinas kesehatan.
“Karena butuh waktu panjang untuk bisa mencapai target ideal di setiap desa ada dokter. Dokter yang sudah ada saat ini sudah malas melayani di desa-desa,” tegasnya.
Kembalikan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)
Yang kedua menurutnya, pemerintah perlu memberlakukan kembali wajibkan Program WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) sehingga setiap dokter yang akan mengambil spesialis wajib bertugas di desa-desa selama kurun waktu tertentu. Bahkan menurutnya dokter-dokter barupun perlu diwajibkan kerja di desa, mengingat kekosongan dokter di desa-desa.
“Hal ini pernah dilakukan oleh Orde Baru dengan mewajibkan semua dokter baru melayani kesehatan masyarakat desa. Sehingga rakyat desa mudah mendapatkan dokter langsung di Puskesmas Pembantu (Pustu) di desanya. Prinsipnya semua dokter baru dan dokter soesialis harus masuk desa,” ujarnya.
Dr. Arie Sujito yang pernah membidani kelahiran Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) pada Konggres I DKR, 12 Maret 2008 berharap agar DKR bisa kembali dimanfaatkan pemerintah untuk menutupi kelangkaan akses kesehatan di desa-desa.
“Dengan mengaktifkan desa-desa siaga, masyarkat desa bisa bergotong royong membantu pasien darurat untuk mencapai puskesmas di kecamatan atau rumah sakit di kabupaten dan kota terdekat,” ujarnya.
Pemerintah menurutnya harus kembali menggunakan DKR untuk bisa menutupi kekurangan pemerintah dalam pelayanan kesehatan di masyarakat.
“Menteri Kesehatan 2004-2009 Siti Fadilah Supari dulu mendirikan DKR untuk mengawal semua program pemerintah, khususnya pelayanan kesehatan gratis lewat Jamkesmas dan membangun partisipasi masyarakat dalam desa-desa siaga,” ujarnya. (Web Warouw)
Saya ingin tahu banyak tentang DKR