JAKARTA- Pergerakan kelompok militan bersenjata yang terafiliasi dengan ISIS di Filipina dikhawatirkan akan bergeser ke Indonesia. Pasalnya, ruang gerak mereka sudah mulai terbatas menyusul adanya kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait pemberlakuan darurat militer di pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di kota Marawi pada Selasa (23/5) malam.
“Pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao oleh Presiden Duterte harus dicermati pemerintah Indonesia. Karena, kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas. Khawatirnya, mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Rabu (26/5).
Untuk itu, Hasanuddin menghimbau pemerintah untuk menjalankan empat langkah dalam mengantisipasi aksi teror yang dilakuan kelompok ISIS. Pertama, lanjut Hasanuddin, pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air.
“Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air,” ujar Hasanuddin yang juga mantan Sekretaris Militer ini.
Kedua, tambah purnawirawan Jenderal TNI AD bintang dua ini, aparat intelijen harus aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para petempur ISIS.
“Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan,” tegas mantan Kepala Staf Garnisun Wilayah DKI Jakarta ini.
Kemudian, yang ketiga, sambung Hasanuddin, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom.
“Lakukan sweeping bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan peledak,” kata Hasanuddin.
Keempat, imbuh Hasanuddin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan ragu untuk memerintahkan Panglima TNI agar segera melakukan operasi teritorial.
“Presiden sebagai panglima tertinggi harus segera memerintahkan Panglima TNI untuk melakukan operasi teritorial,” pungkas Hasanuddin.
Sebagaimana diketahui, Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memberlakukan darurat militer di Pulau Mindanao, Filipina selatan, menyusul pertempuran antara pasukan militer dan kelompok ISIS di Kota Marawi, Lanao del Sur, Filipina pada Selasa (23/5/2017).
Kepada Bergelora.com dilaporkanl, dalam pertempuran itu, Pemimpin Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, tampak diantara 15 milisi pendukung ISIS saat baku tembak terjadi dengan pasukan militer Filipina.
Pada bentrokan bersenjata sebelumnya, tepatnya April 2017 silam, militer Filipina berhasil menewaskan puluhan simpatisan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) tewas, dalam serangan besar-besaran di Pulau Mindanao.
Di antara para korban, terdapat tiga warga Negara Indonesia, dan seorang warga Malaysia.
“Kami menewaskan 37 militan, 14 orang telah diidentifikasi dan 23 masih belum diketahui. Ada tiga warga Indonesia dan satu warga Malaysia,” kata Kepala Militer Nasional Jenderal Eduardo Ano di Manila, Selasa (25/4). (Tri Wibowo Santoso)
