Oleh: Aju
Saat ini ada upaya untuk menutupi aksi-aksi teror yang dilakukan pendukung ISIS di Indonesia dengan menggencarkan kembali isu bahaya Komunis dan PKI. Seolah-olah PKI lebih nyata ketimbang aksi terorisme yang sudah merengut nyawa ratusan orang dan jelas-jelas menantang Pancasila dan NKRI. Kemana arah aksi teror dan pengusung isu bahaya komunis ini? Wartawan Senior Sinar Harapan dari Pontianak, Kalimantan Barat mengulasnya dan dimuat kembali oleh Bergelora.com (Redaksi)
MUHAMMAD Rizieq Syihab (52 tahun), pentolan Front Pembela Islam (FPI), tersangka chat pornografi dengan Firza Hussein yang kini tengah bersembunyi di Arab Saudi sejak April 2017, mendesak dilakukan rekonsiliasi dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Apabila rekonsiliasi gagal, Rizieq menyerukan jihad konstitusional untuk revoluasi damai. Tujuannya, mengganti rezim pelindung penista agama dan pelanggar konstitusi negara.
Tersangka Rizieq terhitung Senin, 25 Mei 2017, kemudian mendesak semua pihak untuk membersihkan negara dari neolib dan neo Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menyelamatkan agama dan negara.
Neolib kepanjangan dari neoliberalisme, adalah paham ekonomi yang mengutamakan sistem kapitalis perdagangan bebas, ekspansi pasar, privatisasi/penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), deregulasi/penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (public service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Neo PKI atau neokomunisme, adalah tudingan terhadap klaim kebangkitan komunisme gaya baru berkedokkan keadilan sosial, pembelaan terhadap rakyat kecil dan demokratisasi.
Perkataan Rizieq tentang neo PKI dan neolib, secara eksplisit memang menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dilengserkan karena pro PKI dan neoliberalisme.
Celoteh Rizieq ada dalam akun facebook:
https://www.facebook.com/markazsyariahmegamendung/videos/907828596022331/ Link Youtube : https://youtu.be/GMi-kwE28Ws
Apabila disimak, hiruk pikuk Pemilihan Umum (Pilpres) tahun 20014, untuk menjatuhkan Joko Widodo (Jokowi), maka harus dikaitkan dengan PKI. Kalangan kelompok garis keras kemudian diperalat.
Salah satu parameter Jokowi kader PKI, disebutkan kalangan kelompok garis keras, kostum kotak-kotak yang digunakan oleh Jokowi saat Pilpres 2014, merupakan seragam pemuda Partai Komunis Cina, (sambil merujuk pemberitaan Harian Media Indonesia, Senin, 17 September 2012 pada halaman 12 pojok kanan atas).
Setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden tanggal 20 Oktober 2014, serangan dari kelompok garis keras jalan terus. Di antaranya menuding penetapan 1 Mei sebagai hari buruh sehingga sebagai hari Libur Nasional, merupakan sinyal harapan gerakan buruh Komunis.
Malah dalam masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2014, kalangan kelompok radikal agama mempersoalkan slogan mirip slogan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom), yaitu: Kita, Ayo Kerja-kerja-kerja! Pembacaan susunan Kabinet Indonesia Hebat tanggal 26 Oktober 2014, bertepatan dengan hari revolusi Komunis Stalin, 26 Oktober 1917.
Bahkan Ustad Alfian Tanjung, menuding Jokowi, sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), otomatis sebagai kader PKI, karena PDIP memang sarang PKI.
Alfian Tanjung mengatakan penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, sesuai keinginan PKI, sehingga dosen Unviersitas Muhammadyah Prof Hamka ini ditangkap Polisi, Selasa, 30 Mei 2017.
Alfian menyusul penangkapan KH. Muhammad Al-Khattat, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kamar 123 Hotel Kempinski, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat, 31 Maret 2017.
Jokowi memang tidak bisa dilepaskan dari PDIP, karena mantan Walikota Solo dan mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta itu, kader PDIP pimpinanan Megawati Soekarnoputri, Presiden Indonesia, 2001 – 2004, dan putri Proklamator, Soekarno.
Dalam versi Pemerintahan Presiden Soeharto (1 Juli 1966 – 21 Mei 1998) dan Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dimana sekarang masih dijadikan rujukan di sebagian lembaga pendidikan resmi, Gerakan 30 September (G30S) 1965 diklaim merupakan pemberontakan PKI.
Itulah sebabnya Presiden Soekarno dilengserkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), pada 22 Juni 1966. Lalu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Soeharto, ditunjuk menjadi Pejabat Presiden, hingga jadi Presiden definitif sampai 21 Mei 1998.
Semenjak itulah, Soekarno secara tidak langsung selalu dikaitkan dengan PKI. Ini terungkap di dalam dokumen penulisan sejarah di era Presiden Soeharto, terutama Dinas Sejarah TNI AD.
Kendati tidak ada fakta hukum Soekarno sebagai PKI, tapi langkah desoekarnoisasi masif dilakukan, sehingga di dalam ranah psikologis masyarakat luas sudah terlanjur beranggapan bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI), besutan Presiden Soekarno, diklaim bagian dari partai berhaluan sosialis. Sosialis ketika itu kemudian diklaim komunis. Apalagi menjelang G30S 1965, Presiden Soekarno dinilai tidak bisa jaga jarak dengan PKI, karena butuh dukungan politik konfrontasi dengan Malaysia, 1964 – 1966.
Untuk melarang ideologi komunis, leninisme dan marxisme, kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XXV Tahun 1966.
Seiring dengan perjalanan waktu, pasca Presiden Soeharto lengser, kemudian muncul analisis Peter Dale Scoot, mantan diplomat Amerika Serikat (AS) dan disertasi Johnn Roosa (seorang berkebangsaan Kanada yang beristrikan wanita warga Indonesia) yang diterbitkan bersamaan tahun 1998.
Dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Peter Dale Scoot dan John Roosa, menyebut, G30S 1965, merupakan setingan Centra Inteligence Agency (CIA) AS, untuk melengserkan Presiden Soekarno, sehingga tetap menjadikan PKI sebagai tumbal.
Presiden Soekarno, perlu ditumbangkan, karena menjadikan Indonesia penganut ideologi sosialis sebagaimana dianut The Union of Soviet Socialist Republics (USSR, sejak 25 Desember 1991 berubah jadi Federasi Rusia) dan Republik Rakyat China (RRC), tapi sudah disesuaikan dengan alam dan budaya di dalam negeri, yakni Pancasila.
Sementara AS dan sekutunya seperti Australia, Australia, Inggris dan Selandia Baru, adalah penganut ideologi liberalis. Saat itu, dalam upaya saling berebut pengaruh, blok sosialis (blok timur) dan liberalis (blok barat), dibenarkan saling bunuh, saling serang melalui berbagai tindak kekerasan militer, dalam rangka perebutan sumberdaya alam di negara berkembang, termasuk di Indonesia.
Era Presiden Soeharto hingga sekarang CIA AS (motor kaum liberalis), selalu menjalin hubungan baik dengan kelompok radikal agama di Indonesia sebagaimana secara implisit dikemukakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Bandung, Rabu, 23 November 2016.
Setiap kepentigan AS terusik di Indonesia, maka isu kebangkitan PKI selalu terungkap ke permukaan. Bahkan dalam hal-hal tertentu, kalangan koruptor dan politisi busuk berkolaborasi dengan kelompok radikal agama untuk meniupkan kebangkitan PKI, setiap kali Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
Maraknya aksi radikal agama berkolerasi dengan terorism dan separatisme, dimana kekuatan The Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS) telah bermetamorfosa menjadi The Islamic State of Indonesia dan Philipina (ISIP) terpusat di Mawari, Ibu Kota Provinsi Lanao del Sur, Mindanao, Philipina Selatan, merupakan bentukan AS, sebagaimana tudingan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin kepada The Agence France de Presse (AFP), Rabu, 14 Oktober 2015.
Lucunya lagi, Donald John Trump (Presiden AS sekarang) kepada British Broadcasting Corporation (BBC), Kamis, 11 Agustus 2016, berkaitan kampanye Pemilu Presiden di AS, pernah menuding Presiden AS, Barack Obama, sebagai pendukung dan atau pendiri ISIS.
Tudingan PDIP sebagai sarang PKI, sehingga Jokowi otomatis kader PKI, karena kader PDIP, memang sudah sangat politis, dan bisa dilihat dalam perspektif di atas. Apalagi Jokowi sampai sekarang tetap bersikeras PT Freeprt Indonesia (milik AS) di Papua, harus menyerahkan saham 51 persen kepada Indonesia, sesuai ketentuan.
Kolaborasi kelompk radikal agama dan CIA di Indonesia, semakin masif seiring kepentingan ekonomi AS secara global terancam oleh ekspansi besar-besaran RRC di seluruh dunia.
Bahkan investasi terbesar kedua RRC di seluruh dunia tahun 2016 ada di Indonesia dan uurutan pertama investasi terbesar RRC di seluruh dunia ada di AS. Tapi AS (penganut ideologi liberalis) tidak terima kenyataan RRC (penganut ideologi sosialis) sebagai negara terkaya di dunia sejak tahun 2005, sedangkan negeri pamansam itu mengalami keterpurukan ekonomi berkepanjangan sejak tahun 2008, akibat Perang Irak, 2003 – 2011.
CIA AS tetap memainkan basis tradisionalnya di Indonesia, untuk sewaktu-waktu bisa diperalat, agar kepentingan ekonomi dan hegemoninya tidak terusik. Bahwa komunisme sudah lama mati sudah diakui kalangan akademisi. Lima puluh satu tahun terkubur menyebabkan bangkainya pun telah lebur tak bisa ditelusur.
Peneliti dan sejarawan senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Aswi Warman Adam di Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017, menilai, isu kebangkitan PKI sebuah pernyataan omong kosong, dan sengaja ditiupkan kalangan koruptor dan politisi busuk.
Menurut Asvi Warman Adam, isu kebangkitan PKI tidak lebih dari upaya menjatuhkan kewibawaan Presiden Jokowi dan PDIP sebagai partai politik yang tengah berkuasa.
Asvi Warman Adam, berkali-kali mengkritik keras materi syair penyair Taufiek Ismail (82 tahun) yang tertuang di dalam syairnya berjudul Demokrasi Kandang Hewan, sebagai bentuk protes terhadap wacana Presiden Abdurahman Wahid tahun 2000, untuk mencabut Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966.
Mengacu kepada pemahaman Asvi Warman Adam, ancaman paling nyata bagi Bangsa Indonesia, bukan berdasarkan ilustrasi Demokrasi Kandang Hewan, sebagiamana syair Taufiek Islam, melain dampak serius sepak terhadap “hewan-hewan jinak” di “kandang Indonesia” bentukan dan binaan CIA AS yang nyaman ini muncul lagi.
Kali ini segerombolan serigala buas yang lebih kejam muncul. Serigala padang pasir.
Serigala ini lebih cerdik, culas, dan sangat buas dibanding serigala lima puluh tahun lalu. Ahli kamuflase. Serigala dengan bulu domba. Agar dapat diterima di “kandang hewan” yang ramah, serigala memakai “bulu domba” dengan identitas agama. Agama terbesar pengikutnya di Indonesia.
Lebih tepatnya analogi ini bukan serigala berbulu domba, tapi “berbulu sapi”. Karena sapi lah hewan terbesar dari ke enam hewan itu.
Hebatnya, gerombolan serigala padang pasir “berbulu sapi” ini mencoba menakuti domba, kambing, rusa, kijang, kelinci dan sapi dengan ancaman bangkitnya hantu serigala yang sudah lima puluh tahun terkubur. Sifat paranoid terhadap peristiwa 30 September 1965 dimanfaatkan “serigala berbulu sapi” untuk menyamarkan kehadirannya yang nyata.
Sebenarnya, “hantu berbulu sapi” terorisme dan radikalisme ini telah lama lalu-lalang disekitar kita. Ledakan bom di candi Borobudur, 21 Januari 1985 boleh dianggap serangan pertama dengan motif jihad khas serigala berbulu sapi. Setelah itu lima belas tahun kemudian di tahun 2000 terjadi serangkaian pengeboman.
Kedubes Filipina, Kedubes Malaysia dan kantor Bursa Efek Jakarta di bom pada pertengahan tahun. Puncaknya bom malam Natal 24 Desember 2000 di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Mataram, Pematang Siantar, Medan, Batam dan Pekanbaru. Ratusan orang korban dalam rangkaian bom tahun 2000.
Tahun 2001 terjadi rentetan ledakan bom: bom gereja Katolik Santa Ana dan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kalimalang Jakarta yang menelan lima nyawa. Disusul bom di Gereja Bethel Tabernakel Alfa Omega Semarang.
Lalu bom di Mall Atrium Senen, lalu bom di restoran cepat saji KFC Makassar ditutup dengan bom di Australian International School (AIS). Tahun 2002 ditandai dengan Bom Bali 1 pada malam 12 Oktober di Legian, Kuta dan Renon Denpasar, Bali. 202 nyawa melayang dalam tragedi itu.
Tahun 2003 terjadi lagi serangkaian ledakan bom di Mabes Polri, bandara Soekarno-Hatta dan di hotel JW Mariott Mega Kuningan. Puluhan nyawa melayang. Tahun 2004 bom meledak di Palopo, Sulawesi Selatan, lalu di gereja Immanuel Palu dan di Tentena Sulawesi Tengah.
Lagi-lagi puluhan nyawa tak berdosa melayang. Tahun 2005 ditandai dengan bom Bali 2 di Kuta yang menewaskan 22 orang. Disusul bom meledak di pasar, Palu Sulawesi Tengah. Tahun 2006 empat ledakan bom kali terjadi di beberapa tempat Poso.
Tiga tahun berikutnya 2009 terjadi teror bom di hotel Ritz Carlton dan JW Marriot Kuningan. 9 korban tewas. Tahun 2011 ditandai dengan 3 teror bom. Kali ini Masjid Mapolresta Cirebon jadi sasaran. Lalu aksi bom di gereja Christ Cathedral Tangerang yang bisa digagalkan. Menyusul bom bunuh diri di gereja GBIS Kepunten, Solo.
Tiga tahun kemudian di 2015 pemukiman padat penduduk kawasan Tanah Abang Jakarta. Menyusul bom meledak di di Mall Alam Sutera pada bulan Juli dan Oktober 2015. Lalu bom meledak lagi di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Tahun 2016 teror bom dari gerombolan serigala berbulu sapi terulang lagi. 14 Januari bom meledak di Starbucks Sarinah, Jl. Thamrin Jakarta. Aksi pemboman oleh teroris yang menjadi viral di media sosial ini menewaskan 8 orang. Teror bom terjadi lagi di Mapolresta Surakarta.
Disusul teror bom bunuh diri yang gagal meledak di gereja Katolik Santo Yosep Medan. Lalu ditutup dengan pelemparan bom molotov saat jemaat sedang beribadah di gereja Oikumene, Samarinda.
Satu balita tewas dan 3 balita lainnya terluka. Untunglah kinerja polisi meningkat pesat. Di tahun 2016 Polri menangani 170 kasus teroriame dan berhasil menggagalkan serangkaian rencana peledakan bom oleh teroris.
Paling anyar bom bunuh diri Kampung Melayu, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017, pembunuhan polisi di Medan, Rabu malam, 24 Juni 2017 dan penikaman dua anggota Brigade Mobil (Brimob) di Jakarta, Jumaat malam, 30 Juni 2017.
Sajak Demokrasi Kebun Binatang besutan Taufiek Ismail, itu, bercerita tentang pemaksaan serigala untuk dimasukkan dalam kandang yang sama dengan kambing, domba, sapi dan hewan herbivora pemakan tumbuhan lainnya.
Dengan alasan hak asasi dan demokrasi hewan, serigala memaksa agar kepala kebun binatang menempatkannya sekandang dengan hewan yang lain. Tengok saja protes Nasir Jamil anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, saat polisi menembak mati teroris.
“Ini hak asasi dan demokrasi. Kita sama-sama hewan. Punya hak hidup yang sama di kandang demokrasi hewan”. Begitu kira-kira pembelaan serigala kepada kepala kebun binatang.
Berbekal logika demokrasi dan hak asasi itu, kepala kebun binatang mencoba memasukkan serigala ke kandang hewan. Spontan para domba dan kambing protes keras. “Pak Kepala, dulu kakek dari serigala ini pernah sekandang dengan kami.
Hasilnya kakek-nenek kami dimakan habis serigala.”
Merasa protes domba dan kambing kurang didengar, sapi dan rusa juga turut bersuara lantang: “Mana bisa hewan-hewan ramah pemakan tanaman seperti kami disatukan dengan hewan pemangsa pemakan daging yang buas? Nantinya kami yang akan dimangsa serigala liar ini.”
Berkaitan dengan itu, tokoh muda Nahdatul Ulama (NU), Pemimpin Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Soko Tunggal, KH Nuril Arifin Husein (Gus Nuril) beraksi keras terhadap desakan rekonsiliasi Rizieq dari persembunyiannya di Arab Saudi.
Pemerintahan Presiden Jokowi, ujar Gus Nuril, tidak boleh menerima tawaran rekonsiliasi dari Habib Rizieq yang kini terjerat berbagai kasus hukum.
“Ingin rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi, emang Rizieq itu siapa? Gak usah. Tawaran-tawaran apa? Pemerintahan tidak boleh bernegosiasi dengan kelompok penebar kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat, untuk apa? Gak boleh dong, harus tegas,” kata Gus Nuril di Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Bahkan tawaran dari Habib Rizieq dianggap Gus Nuril salah kaprah, sebab rekonsiliasi hanya dapat dilakukan dua pihak yang sederajat. “Ini bukan rekonsiliasi, rekonsiliasi itu sederajat. Bahasanya saja sudah salah. Rekonsiliasi itu yang sederajat, itu namanya rekonsiliasi, damai itu yang sederajat namanya damai,” ujar kata Gus Nuril.
Gus Nuril menjelaskan, jika Habib Rizieq kembali ke Indonesia, maka langkah yang diambil harusnya meminta amnesti atau pengampunan, bukan rekonsiliasi.
“Kalau Rizieq yang sekarang malarikan diri ke Arab Saudi setelah jadi tersangka chat pornografi datang ke Indonesia itu namanya meminta pengampunan. Nah pemerintah beri ampunan, bukan damai, damai itu yang sederajat. Yang selevel. Ini dari bahasanya saja harus dijelasin,” ungkap Gus Nuril.
