MAKASSAR- Pendidkan politik memiliki peran penting sebagai bagian dalam memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memandatkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pendidikan politik. Atas dasar itu, Kemendagri menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik dengan tema “Pendidikan Etika dan Budaya Politik Dalam Rangka Mendukung Agneda Demokrasi Pemilu Serentak 2019” di Kota Makassar, Rabu (26/7).
Pada kesempatan yang sama Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengatakan bahwa penting untuk memastikan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai produk hasil pemilu memiliki kapasitas dan integritas tidak hanya sebagai tokoh lokal, tetapi juga memiliki visi sebagai negarawan. Ini penting karena Indonesia memiliki 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota, banyak kepentingan yang dikonsolidasi dan disinkronkan untuk menjadi kebijakan yang menyejahterakan rakyat.
Terkait dengan hal tersebut Bahtiar menambahkan Pada 2018 Sulawesi Selatan menyelenggarakan pilkada serentak.
“Ini momentum penting bagi kawan-kawan semua yang ada disini untuk mengenal para calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas sebagai tokoh tapi juga memiliki visi negarawan”. Pungkasnya.
Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota makassar mengparesiasi kegiatan ini karena bermanfaat bagi elemen masyarakat khusunya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Diharapkan peserta pada kegiatan ini mampu menjadi “agen demokrasi” dengan menjadi penyebar informasi kepada masyarakat luas mengenai regulasi kepemiluan baik dalam rangka menyongsong pemilu serentak 2019 maupun agenda pilkada pada 2018.
Pada kegiatan pemdidikan politik yang diselenggarakan di Hotel Arthama Makassar dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari perwakilan pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang ada di Kota Makassar.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, pada kesempatan lain Kepala Sub-Direktorat Pendidikan Etika dan Budaya Politik Kemendagri, Cahyo Ariawan sebagai salah satu narasumber dari Kemendagri menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyongsong agenda pemilu serentak 2019. Selain itu, agenda pendidikan politik ini diharapkan dapat meningkatan kesadaran politik masyarakat sehingga bisa berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2019. (M. Aslan)
